JK akan Undang Pimpinan Instansi yang Masjidnya Terpapar Radikalisme

Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Presiden Konferensi Agama dan Perdamaian se-Asia Din Syamsudin (kiri) di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat, Rabu (3/6 - 2015). (Bisnis/Rachman)
25 November 2018 22:00 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan mengundang petinggi kantor pemerintah yang memiliki masjid yang diduga terpapar paham radikal.

"Segera diundang, bukan panggil, ya, kami akan undang nanti masjid-masjid pemerintah untuk kontrol, mengevaluasi, dan memperbaiki," kata Wapres JK seusai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DMI di Jakarta, Minggu (25/11/2018).

Menurut Wapres, dugaan masjid-masjid di kantor pemerintah yang terpapar paham radikal itu antara lain disebabkan oleh kepengurusan masijd yang tidak dipegang langsung oleh pejabat tinggi kantor tersebut. "Jadi, yang salah itu umumnya, masjid-masjid pemerintah itu diurus oleh pegawai-pegawai yang di bawah sehingga sulit, tidak ada kontrolnya," katanya.

Oleh karena itu, Wapres akan meminta pimpinan kantor pemerintah dengan masjid terduga radikal untuk menunjuk pejabat di lingkungan kantornya yang berpendidikan tinggi dan memahami agama dengan baik.

"Sekarang, kami minta betul pengurus masjid yang diketuai oleh pejabat yang lebih tinggi, yang memahami keagamaan, sehingga bisa tersaring sistemnya itu," katanya.

Terkait masjid terpapar paham radikal, Wapres mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi daftar masjid tersebut dan telah membawa persoalan itu dalam rapat internal DMI. Salah satu upaya untuk mengatasi penyebaran paham radikal di lingkungan masjid itu adalah melakukan pendekatan terhadap para penceramah masjid.

Sebelumnya, Badan Intelijen Negara (BIN) mendapatkan laporan dari Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) NU. Laporan itu menyebutkan berdasarkan survei ada 50 penceramah di 41 masjid lingkungan pemerintah terpapar radikal.

Survei tersebut mengungkapkan sedikitnya 41 dari 100 masjid milik kantor pemerintah terindikasi radikal yang disebarkan melalui setiap ceramahnya. Dari 41 masjid tersebut, 17 di antaranya masuk dalam kategori radikal tinggi, 17 lainnya radikal sedang, dan tujuh masjid berkategori radikal rendah.

Sumber : Antara