Asas Keadilan Penetapan UMK

Sri Hartanti Sulistyaningsih - Istimewa
16 November 2018 11:59 WIB Sri Hartanti Sulistyaningsih Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (13/11/2018). Esai ini karya Sri Hartanti Sulistyaningsih, Statistisi Ahli Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali.  

Solopos.com, SOLO -- Sesuai dengan surat Gubenur Jawa Tengah tertanggal 24 Oktober 2018 tentang Rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah harus menyampaikan usulan/rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) selambat-lambatnya 5 November 2018.

Sejak akhir 2011 sampai saat ini pembahasaan UMK selalu menyita perhatian banyak pihak. Terkadang diwarnai aksi walk out wakil serikat pekerja/serikat buruh yang menjadi anggota Dewan Pengupahan di kabupaten/kota maupun di provinsi dalam rapat-rapat perhitungan UMK.

Perdebatan keras dapat ditemui di berbagai tempat di Jawa Tengah. Berbagai latar belakang penyebab hal  tersebut karena urusan upah bagi pekerja atau buruh harus ”mati-matian” diperjuangkan. Bagi pengusaha, upah pekerja atau buruh sesungguhnya adalah bagian dari biaya produksi.

Tentu dalam menetapkan upah selalu memperhitungkan beberapa aspek pengeluaran. Bagi pemerintah, pengaturan dan pemberlakuan upah, khususnya UMK, merupakan kebijakan yang harus diambil untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pemerintah membuat kebijakan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan tetap memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi (Pasal 88 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan). Gubernur diperintah undang-undang untuk menetapkan UMK dengan memerhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan tingkat provinsi dan  bupati atau  wali kota (Pasal 89 UU No. 13/2003).

Penghidupan yang Layak

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perintah kepada gubernur untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Setiap proses persiapan sampai dengan penetapan UMK selalu menjadi perhatian terus-menerus hingga kesannya ”menjadi ritual tahunan”.

UMK diberlakukan untuk tahun yang akan datang per 1 Januari. Selama ini di kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki kesamaan permasalahan ketika menjalani proses pengajuan usulan UMK yang disampaikan kepada gubernur untuk ditetapkan sebagai UMK.

Permasalahan itu antara lain penetapan UMK oleh gubernur masih jauh dari ekspektasi tentang upah layak versi pekerja atau buruh. Nilai kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi dasar para pekerja/buruh sebagai pertimbangan  menetapkan UMK.

Panduan atau pedoman mewujudkan KHL telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenegakerjaan (Permenaker) No. 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Dalam  penjelasan terdapat  60 komponen dan jenis kebutuhan setiap pekerja/buruh serta kualitas tertentu untuk disurvei  secara berkala.

Dalam perjalanan waktu, pemerintah melihat ketiadaan aturan yang menjamin dan menjaga ketenangan berusaha bagi pengusaha maupun kenyamanan bekerja bagi pekerja akan menyulitkan pewujudan kesejahteraan pekerja/buruh.

Pemerintah sejak 23 Oktober 2015 memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78/2015 tentang Pengupahan. PP ini mengatur kebijakan pengupahan di antaranya kebijakan upah minimum. Kebijakan pengupaham yang ditetapkan dalam PP ini adalah untuk melaksanakan Pasal 97 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Formula Pengupahan

Secara eksplisit dalam PP ini kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang memenuhui penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh (Pasal 3 PP No. 78/2015 ). Penetapan UMK dilakukan setiap tahun berdasarkan KHL dan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Bila dicermati betul ini dapat menjadi ruang kosong karena ketentuan lebih lanjut tentang KHL diatur melalui peraturan menteri yang ternyata sampai saat ini belum diterbitkan. Permenaker No. 13/2012 belum dicabut atau masih berlaku.

Masih dalam konteks upah minimum, dalam PP No. 78/2015 ini pemerintah sudah menegaskan dan menetapkan bahwa penetapan UMK dihitung menggunakan formula UMn=UMK+(UMt x (inflasi+% PDBt)).

UMn adalah upah minimum tahun berjalan. Inflasi adalah inflasi yang dihitung dari periode September tahun lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. PDBt adalah pertumbuhan produk domestik  bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Upah Minimum dilihat dari sisi pengusaha adalah salah satu komponen biaya produksi, artinya setiap kenaikan upah dapat meningkatkan biaya produksi yang dapat berdampak pada produk barang/jasa yang dihasilkan. Dalam konteks ini agar usaha bisa tumbuh dan berkembang maka aspek pengupahan menjadi pertimbangan serius.

Versi Pemerintah

Tentu pertimbangan juga memerhatikan faktor-faktor lain yang memengaruhi suatu usaha seperti kondisi pasar, kondisi tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, dan lain lain. Pendek kata, upah minimum bagi pengusaha sejauh ini masih bisa memakai kebijakan upah minimum versi pemerintah meski ada beberapa pengusaha yang tidak mematuhi.

Oleh karena itu, setiap pembahasan dan penetapan UMK berdasarkan PP No. 78/2015, para pengusaha tetap minta formula perhitungan upah minimum dipatuhi.  Pemerintah tentu meyakini PP No. 78/2015 beserta formulanya dalam penetapan pengupahan dapat menjamin kelangsungan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara layak sesuai perkembangan dan kemampuan dunia usaha.

Formula dalam PP No. 78/2015 tentang kebijakan pengupahan dan besarnya pertumbuhan ekonomi nasional (PDB) serta inflasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Dalam penetapan UMK diharapkan  memenuhi asas keadilan bagi perusahaan dan bagi para pekerja/buruh.

Bagi pengusaha, daya saing perusahaan diperhatikan dan dijaga pada era pasar bebas ini, terutama paad era ketika persaingan semakin ketat dan luberan produk asing sulit dibendung lagi. Tentu diharapkan pengusaha tetap dapat menjalankan dan menjaga kelangsungan usaha.

Bagi pekerja yang perlu diperhatikan adalah bahwa para pekerja/buruh  dapat tetap bekerja dan daya beli pekerja tetap terjaga. Dengan terjaganya asas keadilan ini maka terjalin hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Diharapkan upah minimum yang berkeadilan bisa terwujud.