Divonis Penjara, Baiq Nuril Guru Korban Pelecehan akan Melawan

Baiq Nuril Maknun, guru korban kriminalisasi dengan UU ITE di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Antara - Ahmad Subaidi)
14 November 2018 17:20 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, MATARAM -- Baiq Nuril Maknun melalui pengacaranya berencana mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terkait putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan dirinya bersalah melanggar Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Perempuan mantan guru honorarium di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu dihukum penjara selama 6 bulan. Majelis hakim MA menganggapnya bersalah karena merekam percakapan mesum eks kepala sekolah yang menggodanya di tempat bekerja, yaitu H Muslim.

Kasus itu terjadi pada 2012 dan menjadi perbincangan publik pada 2017. Setelah kasus itu mencuat, Muslim dimutasi namun kini justru menjadi pejabat di Dinas Pendidikan Kota Mataram. Sebaliknya, Nuril justru dilaporkan Muslim ke polisi atas tuduhan mentransmisikan rekaman elektronik berisi konten pornografi.

Joko Jumadi, pengacara Baiq Nuril Maknun yang dihubungi wartawan di Mataram, Rabu (14/11/2018), mengatakan pengajuan PK rencananya akan ditempuh setelah salinan putusan dari MA dia terima. "Putusannya memang sudah berkekuatan hukum tetap, tapi kita menunggu salinan putusannya, baru mengajukan upaya hukum PK," kata Joko Jumadi.

MA melalui majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Sri Murwahyuni pada 26 September 2018 menjatuhkan vonis hukuman kepada Baiq Nuril selama enam bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. Putusan ini berlawanan dengan putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Mataram.

Dalam putusannya, majelis kasasi Mahkamah Agung menganulir putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Mataram yang menyatakan Baiq Nuril bebas dari seluruh tuntutan dan tidak bersalah melanggar Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU No 11/2008 tentang ITE.

PN Mataram melalui majelis hakim yang dipimpin Albertus Husada pada 26 Juli 2017 dalam putusannya menyatakan bahwa hasil rekaman pembicaraan H Muslim (mantan Kepala SMAN 7 Mataram) dengan Baiq Nuril yang diduga mengandung unsur asusila dinilai tidak memenuhi unsur pidana pelanggaran UU ITE. Baiq Nuril merekam pembicaraan itu, namun bukan dirinya yang menyebarkan.

Dari fakta persidangan di pengadilan tingkat pertama, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ditemukan data terkait dengan dugaan kesengajaan dan tanpa hak mendistribusikan informasi yang bermuatan asusila. Majelis hakim saat itu menyatakan, yang mendistribusikan hasil rekaman tersebut adalah Imam Mudawin, rekan kerja Baiq Nuril saat masih menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram.

Hal itu pun disampaikan majelis hakim PN Mataram berdasarkan penilaian hasil pemeriksaan Tim Digital Forensik Subdit IT Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri terhadap barang bukti digital yang disita tim penyidik kepolisian.

Karena itu, barang bukti digital yang salah satunya adalah hasil rekaman pembicaraan Baiq Nuril dengan H Muslim, mantan Kepala SMAN 7 Mataram, itu dinilai tidak dapat dijadikan dasar bagi penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya.

Sumber : Antara

Kolom 19 hours ago

Jelalatan