LPSK Desak Kasus Pemerkosaan Mahasiswi UGM Diproses Hukum

Poster penolakan terhadap kekerasan seksual yang muncul dalam aksi damai Universitas Gadjah Mada (UGM) Darurat Kekerasan Seksual di Kampus Fisipol UGM, Sleman, Kamis (8/11 - 2018). (Antara / Andreas Fitri Atmoko)
13 November 2018 06:30 WIB Bernadheta Dian Saraswati Nasional Share :

Solopos.com, SLEMAN -- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak agar kasus dugaan pemerkosaan dengan korban mahasiswi Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM) diproses secara hukum. Namun, pimpinan UGM ingin kasus ini diselesaikan secara internal lebih dulu.

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Alumni UGM Paripurna menambahkan kasus ini menyangkut ranah etika. Namun, tidak menutup kemungkinan juga ke ranah hukum. Pada ranah etika, tim etik akan merekomendasikan keputusan yang harus diambil UGM.

"Yang harus diselesaikan adalah ranah etika dulu," jelasnya, Senin (12/11/2018).

Sementara itu, LPSK menawarkan perlindungan dan bantuan agar korban tetap nyaman dan aman selama proses hukum berlangsung. Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo mengatakan setelah beraudiensi dengan pihak Fisipol UGM, diketahui bahwa pihak fakultas sudah mengupayakan pendampingan dan perlindungan kepada penyintas.

"Tapi kami melihat itu masih ranah etis internal sehingga kami dorong kasus ini dibawa ke hukum agar jadi pembelajaran dan menjaga marwah UGM yang mampu menyelesaikan permasalahannya secara hukum," katanya seusai beraudiensi dengan Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto di Gedung BB Fisipol UGM, dan hendak beraudiensi dengan Rektor UGM Panut Mulyono.

LPSK menjanjikan beberapa hal jika UGM mempercayakan lembaga ini untuk mendampingi penyintas selama menjalani proses hukum. Selain menjamin kerahasiaan penyintas, LPSK juga menjamin penyintas tidak terintimidasi.

LPSK juga siap memberikan bantuan medis dan rehabilitasi psikologis. "Bisa dilakukan telekonferens sehingga penyintas enggak perlu datang ke pengadilan," kata Hasto.

Sementara itu, Dekan Fisipol Erwan Agus Purwanto mengaku bersepakat dengan usulan LPSK untuk membawa kasus ini ke ranah hukum agar dapat diselesaikan secara gamblang dan jelas. Hal ini juga sudah disampaikan kepada penyintas. "Masih dipikirkan oleh penyintas," katanya.

Kendati demikian ia mengakui untuk melalui proses hukum memang harus memperhatikan kondisi psikologis penyintas. Sehingga pihak Fisipol mengupayakan pendampingan baik secara internal maupun melalui organisasi non-pemerintah Rifka Annisa.

"Kalau sudah siap, akan dibawa ke ranah hukum," tutur Erwan.

Sumber : Harian Jogja

Kolom 20 hours ago

Jelalatan