Ambivalensi Manusia Memandang Lingkungan

Rony K. Pratama - Istimewa
10 November 2018 11:30 WIB Rony K. Pratama Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (7/11/2018). Esai ini karya Rony K. Pratama, peneliti pendidikan literasi di Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah ronykamtis@gtmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Kesadaran relasi manusia dan lingkungan selama ini acap kali diposisikan secara hierarkis. Manusia memosisikan diri lebih tinggi ketimbang lingkungan karena memiliki modal intelektual yang dianggap tak dimiliki lingkungan.

Posisi dominan manusia terhadap lingkungan seakan-akan lazim, bahkan menjadi struktur kultural masyarakat—terutama perkotaan—sehingga melahirkan sikap eksploitatif tanpa mengindahkan preferensi etis.

Epistemologi lingkungan bisa beraneka rupa cakupannya, namun setidaknya terdiri atas altar natural sebagai tempat kehidupan tumbuh, berinteraksi, dan melakukan reproduksi. Manusia tentu merupakan komponen inheren dari lingkungan itu.Demikian pula hewan dan tumbuhan.

Komunitas hidup dan benda mati bersemuka secara resiprokal di lingkungan. Mereka saling membutuhkan. Pada kondisi tertentu semua itu juga saling menegasikan karena hukum alam semacam membunuh atau dibunuh menjadi keniscayaan alam.

Ranah etika lingkungan masih terus diwacanakan di mimbar akademis sebagai bentuk resistensi terhadap pelbagai praktik pragmatisme ekonomis. Jamak orang mafhum kalau pemanfaatan lingkungan tanpa mempertimbangan aspek etis dapat memorak-porandakan alam itu sendiri.

Kepentingan modal sering tak memedulikan posisi itu sebab di mata mereka hanya ada keuntungan finansial. Pembangunan dengan dalih pendongkrak denyut ekonomi nasional menjadi imperatif yang tak terelakkan tatkala menengok kebijakan korporasi dewasa ini.

Modernisme

Ambisi pembangunan oleh manusia yang melegitimasi spirit modernisme seakan-akan tunanetra terhadap etika lingkungan. Etika di dalam konteks ini merupakan navigasi sekaligus pertimbangan futuristis mengenai implikasi pembangunan terhadap lingkungan.

Sekalipun sudah melakukan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), kebanyakan riset seputar itu masih terjebak pada distorsi aksiologis. Alih-alih hasil itu disesuaikan dengan implikasi empiris yang ditempuh dengan metodologi yang ketat, malah yang terjadi justru manipulasi data maupun hasil yang disesuaikan dengan kehendak korporasi.

Di sini letak kebohongan saintifik demi mewujudkan orientasi pembangunan di arena lingkungan. Problem etika lingkungan yang mesti ditelusuri akar persoalannya ialah perspektif manusia memandang alam.

Tesis tersebut perlu dibentangkan dan dianalisis lebih komprehensif sebagai fondasi utama untuk mencari musabab eksploitasi lingkungan yang dikembangkan di bawah narasi pembangunan fisik.

Dugaan yang relatif logis untuk meneroka persoalan itu antara lain posisi lingkungan yang dipandang subordinatif oleh manusia. Preasumsi manusia ”mengobjekkan” dan/atau ”menomorduakan” lingkungan jelas ditimbulkan oleh kecenderungan kekuasaan—yang kuat bersikap manasuka kepada yang lemah.

 Rekonstruksi Kesadaran

Tak jelas sejak kapan manusia mengesampingkan atau menyepelekan posisi alam secara instrumental. Kalaupun dijunjung luhur, tetap saja terdapat sisi pragmatis: hendak mengambil keuntungan darinya.

Hipotesis mutakhir menunjukkan pergeseran degradatif pemosisian alam yang terjadi manakala rasio manusia dipuja besar-besaran, yaitu sepanjang abad pencerahan sampai revolusi industri.

Pijakan fundamental kenapa alam disubordinasi oleh manusia ditengarai karena pemahaman antroposentrisme yang masih mengakar kuat di dalam struktur pengetahuan subjek. Jamak orang menganggap demikian karena menempatkan diri secara dominan di muka liyan.

Desakan hegemonik semacam inilah yang membuat lingkungan teralienasi dan terkooptasi secara total. Kedudukan manusia yang antroposentris—titik pusat kesadaran mengerucut pada manusia—itu mesti direkonstruksi agar dimensi epistemologi mengenai itu dapat bergeser ke tataran keseimbangan.

Artinya, manusia sebagai pusat pelbagai sesuatu harus diubah proyeksi sentrifugalnya sehingga memosisikan alam tak sekadar subordinatif tapi lebih ke arah ordinatif. Acuan keseimbangan antara manusia dan alam pada konteks ini dapat dilakukan sejak di dalam pikiran.

Rasio berperan signifikan di sini. Selain karena merupakan faktor determinan atas keputusan yang diucapkan dan dimanifestasikan subjek, juga sekaligus menjadi komitmen personal yang berada di ranah privat.

Rekonstruksi epistemologis yang disadari manusia akan berimplikasi pada ekspresi kultural bagi lingkungan itu sendiri. Selama ini kebijakan atas lingkungan hidup masih terjerat pada kebingungan semantik manakala menerjemahkan sisi etis: bagaimana seharusnya lingkungan sebagai bagian konstelasi kosmos diperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai inheren dan partikular.

Keputusan ini dipandang problematis karena perlakuan subjek terhadap objek masih terpaku pada kesadaran hierarkis. Etika lingkungan, betapa pun bentuk kebijakan dan relasinya dengan keputusan politik yang ”eksploitatif”, baru menyublim di balik siapa aktor di belakang panggung.

Dengan kata lain, etika lingkungan niscaya terikat pada relasi kuasa yang tak bebas kepentingan, baik dilakukan secara personal maupun komunal. Menyiasati masalah tersebut mesti ditempuh melalui pendekatan dekonstruktif atas makna epistemologi antara manusia dan lingkungan.

Pandangan filsafati menjadi relevan disibak di sini. Tanpa basis filsafat yang jelas dan netral—walaupun netralitas merupakan utopia yang tak ajek dan selalu tendensius—kesadaran epistemologis hendaknya diposisikan secara fundamental tatkala menyoal lingkungan sebagai subjek sekaligus objek bagi manusia.

Pada paradigma Jawa kontemporer (Mataram Islam) tak lengkap bila sekadar menyejajarkan hubungan horizontal dan vertikal. Paradigma ini melampaui sekat-sekat identitas dengan mempertimbangkan variabel hubungan manusia dan alam, selain posisi resiprokal dengan causa prima dan manusia itu sendiri (sosiologis).

Kesadaran Emansipatoris

Dimensi filsafat yang merekonstruksi pemahaman epistemologis antara manusia dan lingkungan hendaknya dialamatkan pada titik pembebasan (emansipatoris). Letak aksi konkret di dalam praktik kehidupan masuk ke ranah ini.

Kesadaran emansipatoris, selain diejawantahkan secara praktis sebagai laku, seyogianya juga dipertimbangkan oleh pemerintah melalui kebijakan strategis di level nasional. Pembebasan berarti ”membongkar” narasi-narasi eksploitatif alam yang dilakukan atas kesempitan epistemologis manusia.

Titik tolak filsafat menjadi bangunan mayor yang harus dikukuhkan agar tak kehilangan orientasi aksiologis ketika bersemuka dengan lingkungan selaku subjek. Pengobjekkan lingkungan atas kuasa subjek-manusia sudah terbukti memberi dampak negatif.

Sisi positif dalam rangka mencari benang merahnya, secara singkat, adalah memosisikan lingkungan sebagai subjek yang hidup sebagaimana memandang makhluk hidup lainnya. Lingkungan pada gilirannya akan merasa ”terhidupkan” dan ”menghidupi” manusia serta makhluk lain.

Sudah seharusnya bentuk relasi antara dua komponen alam tersebut berlaku dan ditegaskan kembali dalam rangka keseimbangan ontologis. Yang paling menentukan pula, selain subjek di luar pemerintahan, adalah pemegang regulasi di ranah pusat.

Mereka laksana pemilik otoritas untuk menjaga kotak pandora yang berisi keputusan-keputusan strategis tentang nasib lingkungan. Bila pemerintah masih membawa panji-panji pembangunan yang eksploitatif di arena lingkungan hijau, keputusan itu akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri.

Peran konstitusi yang objektif harus menengahi ”perselingkuhan” pemerintah dan korporasi manakala lingkungan menjadi basis pengerukan yang berorientasi finansial. Masalah ini, kalau dibiarkan, akan menjadi senoktah penyesalan pada kemudian hari. Bukan semata-mata oleh pelaku, melainkan anak cucu kita pada kemudian hari.