Didesak Berhentikan Terduga Pelaku Perkosaan, Rektor UGM: Itu Penyiksaan

ilustrasi pencabulan. (Solopos/Whisnu Paksa)
10 November 2018 19:40 WIB Bernadheta Dian Saraswati Nasional Share :

Solopos.com, SLEMAN -- Universitas Gajah Mada (UGM) tampaknya berpikir dua kali untuk menjatuhkan sanksi drop out (DO) terhadap HS, mahasiswa Fakultas Teknik yang diduga melakukan pelecehan seksual. Padahal, sanksi DO menjadi tuntutan dari korban dan keluarga besar Fisipol dalam aksi beberapa hari lalu.

UGM rupanya memikirkan masa depan masa depan mahasiswa yang diduga menjadi pelaku pelecehan seksual itu. Kasus tersebut terjadi saat korban dan pelaku mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Maluku, 2017 lalu.

Dengan pendampingan psikologis yang sedang diupayakan UGM kepada penyintas maupun pelaku saat ini, Panut berharap mampu memperbaiki karakter keduanya. Panut berpendapat UGM mampu menyelesaikan masalah secara manusiawi dan berdasarkan pola-pola pendidikan.

Menurutnya, saat pelaku di-DO, sanksi itu belum tentu menguntungkan universitas dan negara. Pelaku, katanya, justru menanggung beban dan harus mengulang usaha mengejar sarjananya dari nol lagi.

"Ini penyiksaan luar biasa tetapi orang tidak berpikir sejauh itu. Maka saya sebagai orang yang sering bergaul dengan anak-anak nakal itu punya keyakinan kalau kita [UGM] bisa mengambil langkah yang adil," kata Panut.

Upaya pendampingan psikologis, katanya, sering dipilih untuk menangani kasus-kasus serupa di UGM. Panut mengatakan selama memimpin universitas terkemuka di Jogja ini pihaknya memang belum pernah menangani kasus seperti Agni (bukan nama korban sebenarnya). Jika ke depan ada kasus yang sama terjadi, ia mendorong pihak-pihak yang bersangkutan mengadukan ke otoritas universitas agar segera dibentuk tim investigasi.

Kasus pelecehan seksual pernah terjadi sebelumnya di UGM. Kasus yang terjadi pada 2015 melibatkan korban dan pelaku yang sama-sama dari Fisipol. Korban yang seorang mahasiswi mendapat pelecehan seksual dari dosennya sendiri.

"Saat itu saya belum jadi rektor. Rasa-rasanya [penanganan kasus itu sudah selesai] tapi saya juga enggak tahu ya. Prinsipnya kalau ada [kasus pelecehan seksual serupa] kita dorong melakukan pengaduan," katanya.

Penanganan kasus akan dilihat kadar kesalahan dan siapa yang menjalankan. UGM memiliki dewan kehormatan yang akan memberikan putusan pada kasus-kasus pelanggaran etika seperti pelecehan seksual dan plagiarisme.

Namun tidak semua kasus harus masuk ke meja dewan kehormatan yang berisi senat akademik dan dewan guru besar itu. "Kalau masalah Agni, kita belum ke situ [dewan kehormatan]. Kita melalui tim investigasi dulu," katanya.

Sumber : Harian Jogja