Tudingan Adanya Operasi Intelijen Terhadap Rizieq Shihab Dinilai Fatal

Foto Rizieq Shihab bersama polisi Arab Saudi yang beredar di media sosial. (Twitter - @beritaA1)
09 November 2018 15:20 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Pernyataan yang menyebutkan ada operasi intelijen dalam kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (RS) dinilai merupakan pernyataan fatal yang tak berdasar. Hal itu juga berpotensi membuat kegaduhan baru.

Demikian dikemukakan oleh Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi soal spekulasi atas kasus yang kini menjerat Rizieq Shihab di Mekkah yang dikaitkan dengan pemerintah Indonesia. Menurutnya, spekulasi tersebut justru membuat kegaduhan baru di Tanah Air pascapenyelidikan terhadap Rizieq di Arab Saudi.

Menurutnya, relasi Pemerintah dan Kerajaan Arab Saudi telah berjalan cukup lama. Dalam perkembangan mutakhir hubungan itu makin harmonis dan saling menghormati satu dengan lainnya.

Apalagi, ujar dia, pemerintah Indonesia melalui Kemenlu dan Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi aktif melakukan pemantauan dan pendampingan atas peristiwa yang menimpa Rizieq Shihab. "Janganlah dirusak oleh pernyataan yang hanya berpijak pada halusinasi yang tak mendasar," ujarnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono, meminta pemerintah Indonesia mengungkap aktor di balik penangkapan Habib Rizieq.

Rizieq Shihab ditangkap karena pemasangan bendera hitam di rumah yang dihuninya. Bendera itu dinilai identik dengan bendera organisasi terlarang di Arab Saudi.

"Ini kan bendera yang ditempel tiba-tiba, sedangkan Habib Rizieq tinggal di rumah itu bukan baru kemarin. Pemerintah harus ungkap siapa aktor intelektual di balik penangkapan Habib di Makkah," kata Ferry kepada wartawan, Kamis (8/11/2018).

Ferry menuding hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan nama baik Rizieq. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengatakan cara-cara tersebut tidak mempan karena Rizieq akhirnya dibebaskan oleh kepolisian setempat.

"Jelas ini dilakukan oleh aktor intelek dengan sengaja, tapi tidak bisa," katanya.

Padahal, Kementerian Luar Negeri sudah menjelaskan bahwa pemerintah RI-lah yang membantu pembebasan Rizieq Shihab. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Armanatha Nasir memastikan Rizieq Shihab mendapatkan perlindungan hukum dan kekonsuleran dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.

Menurutnya, Rizieq masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) sehingga pemerintah Indonesia wajib memberikan bantuan hukum kepada Rizieq saat berada di luar negeri.

"Apabila ada WNI menghadapi masalah hukum tentu kami memberikan bantuan pendampingan dan kekonsuleran sesuai dengan hukum berlaku di sana, hal yang sama juga dilakukan terhadap Rizieq," kata Armanatha saat ditemui di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (8/11/2018).

Sumber : Bisnis/JIBI