Mahasiswi UGM Diperkosa, Fisipol Tuntut Pelaku Dipecat Sebelum Diwisuda

Ilustrasi pemerkosaan. (Solopos/Whisnupaksa Kridangkara)
08 November 2018 18:41 WIB Bernadheta Dian Saraswati Nasional Share :

Solopos.com, SLEMAN -- Otoritas Universitas Gadjah Mada (UGM) dinilai belum menunjukkan langkah tegas dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa seorang mahasiswi Fisipol. Pelaku diduga merupakan mahasiswa Fakultas Teknik yang akan diwisuda bulan ini.

Ratusan mahasiswa dan dekan Fisipol menuntut UGM mengeluarkan pelaku dari UGM. Ada delapan poin tuntutan yang dibacakan dalam aksi Kita Agni dengan tema UGM Darurat Kekerasan Seksual. Humas aksi Cornelia Natasya mengatakan aksi Kita Agni lahir karena pelaku justru akan diwisuda pada 21-22 November 2018.

"Pelaku diwisuda tanpa Agni [sebutan untuk korban & bukan nama sebenarnya] yang mendapatkan kejelasan keadilan serta kejelasan hukuman bagi pelaku," katanya pada awak media di sela-sela aksi di Sansiro Fisipol, Kamis (8/11/2018).

Dia menilai UGM abai terhadap kasus ini. "UGM darurat kekerasan seksual karena kasus seperti ini bukan kali ini saja. Tidak semua penyintas [korban] berjalan sendiri seperti Agni dan membangun support system-nya sendiri," tegasnya.

Cornelia menjelaskan nama Agni bukan nama yang sebenarnya. Agni adalah nama yang dibuat oleh korban sendiri. Natasya menuturkan kondisi korban saat ini baik-baik saja kendati selalu mendapat tekanan dari dalam maupun dari luar UGM terkait langkahnya membawa kasus ini hingga menyebar ke media massa.

Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto yang turut membubuhkan tanda tangan pada aksi tersebut menyampaikan sejak kasus ini bergulir secara internal pada 2017 lalu, Fisipol terus mendesak universitas memberikan langkah tegas sesuai rekomendasi tim investigasi "Tapi tidak dijalankan cukup baik sehingga saya paham penyintas [korban] tidak puas," katanya.

Sementara itu, dimintai konfirmasi terkait hal ini, Dekan Fakultas Teknik tidak berada di kantornya. Begitu juga dengan pejabat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang ingin ditanya tentang desakan kepada universitas agar memperbaiki sistem KKN UGM.

Sumber : Harian Jogja