Jangan sampai Jadi Tawa Cita Riset Indonesia

Bramastia - Istimewa
07 November 2018 18:42 WIB Bramastia Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (5/11/2018). Esai ini karya Bramastia, peminat tema-tema terkait kebijakan perguruan tinggi, alumnus Program Doktor Ilmu Pendidikan di Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah bramastia@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan Presiden Joko Widodo menyambut positif rencana pembentukan Badan Riset Nasional.

Anggapan telah terjadi tumpang tindih maupun duplikasi riset yang dilakukan institusi penelitian dan pengembangan pada kementerian maupun lembaga negara telah menjadi alasan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ingin menyatukan riset dengan membentuk Badan Riset Nasional.

Kini muncul berbagai wacana pro dan kontra yang mengemuka dengan bertaburan persepsi serta analisis karena Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ingin menggabungkan lembaga penelitian (riset) seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjadi Badan Riset Nasional.

Saya mencermati usulan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi ini justru bertentangan dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (atau riset) yang ditetapkan pada 8 Juni 2018.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan penyelenggara penelitian adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran pada kementerian/lembaga/perangkat daerah.

Inisiasi menggabungkan lembaga riset menjadi satu lembaga adalah bentuk ketidakkonsistenan terhadap kebijakan yang telah dibuat, yaitu  Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018.

Membangun hanya satu lembaga riset nasional sama artinya membumihanguskan seluruh penyelenggara riset di kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Kebijakan kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah yang tanpa ditopang lembaga riset internal jelas tidak akan matang.

Anggaran

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018, kementerian/lembaga/perangkat daerah adalah instansi yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Apabila masing-masing lembaga memiliki anggaran sendiri, berarti membuat badan riset baru hanya memboroskan anggaran serta menambah beban anggaran negara. Sentralisasi riset sesungguhnya tidak berbanding lurus dengan kualitas riset.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan penelitian dalam peraturan menteri ini mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan kajian yang mempunyai kesamaan karateristik dengan penelitian dasar, penelitian terapan, dan pengembangan.

Keinginan membentuk Badan Riset Nasional bertentangan dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Prioritas Riset Nasional (PRN).

Perlu dicermati, PRN 2017-2019 tentang pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi pada rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 diarahkan untuk mendukung agenda prioritas Nawa Cita ke-6.

Agenda priroitas tersebut adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Agenda riset pemerintah diurai menjadi 11 subagenda prioritas yang salah satunya adalah  meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi.

PRN 2017-2019 merupakan dokumen  operasional rencana induk riset nasional 2017-2045 yang merupakan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Diaspora Riset

Menyelesaikan persoalan kualitas riset tidak akan efektif hanya dengan membuat badan riset baru. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi semestinya lebih menekankan evaluasi kinerja semua lembaga penelitian sekaligus memastikan kewenangan masing-masing lembaga supaya tidak tumpang tindih.

Negara sudah punya Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, maupun lembaga riset di berbagai lembaga.

Tentu menjadi tidak efektif dan efisien apabila menambah lembaga riset baru atau menggabungkan lembaga-lembaga riset tersebut. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi semestinya ingat riset yang berkembang di Indonesia saat ini adalah riset yang kaya diversifikasi atau riset yang berdasarkan pada keahlian peneliti dan minat.

Perguruan tinggi yang berhasil mengorganisasi sendiri model risetnya karena perguruan tinggi itu memiliki kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi. Di antara tiga kewajiban itu salah satunya adalah riset. Ketika lembaga riset maupun dana riset berdiaspora ke banyak tempat seharusnya dijadikan kebanggaan yang harus dipertahankan.

Diaspora lembaga riset akan mengalirkan dana riset ke berbagai kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah. Kekhawatiran terjadi duplikasi riset terlalu berlebihan sepanjang masing-masing lembaga menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Diaspora lembaga riset berarti memosisikan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai simpul penguat dalam pendidikan riset, riset, pengawasan riset, pengembangan riset, dan penggunaan anggaran riset secara optimal, bukan malah membentuk Badan Riset Nasional.

Politisasi Riset

Kalangan akademisi mempertanyakan apa sebenarnya yang menjadi alasan kuat pemerintah ingin membentuk Badan Riset Nasional? Kita mesti bangga karena mempunyai Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, maupun lembaga riset di setiap kementerian, lembaga negara, maupun pemerintah daerah.

Terasa aneh apabila pemerintah justru berambisi mengomandoi seluruh lembaga riset yang tersebar di sejumlah kementerian maupun lembaga negara lainnya. Rasanya terlalu berlebihan apabila otoritas riset di sebuah negara justru dipimpin langsung oleh presiden.

Menurut saya, dalih dari dulu hingga sekarang tidak ada percepatan dalam pembangunan riset akibat indikator yang stagnan bukanlah alasan rasional yang sesuai realitas serta kebutuhan sekarang.

Tudingan lembaga riset yang berserakan diberbagai kementerian, badan, maupun pemerintah daerah tidak perlu direspons dengan membuat holding riset yang menyatukan lembaga-lembaga itu. Politisasi riset tempaknya sedang dilakukan dan menurut saya itu akan menjadi masa depan suram bagi riset di Indonesia.

Perlunya inovasi nasional tidak harus dengan menyatukan lembaga riset. Dalih maupun ambisi untuk mempercepat Indonesia menuju negara industri dalam menyongsong Indonesia Emas pada 2045 boleh saja ditarget tinggi, tetapi jangan sampai kemudian melibas kekuatan kearifan lokal (local wisdom) riset.

Kaum akademisi berharap jangan sampai ambisi inovasi riset Indonesia dalam agenda prioritas Nawacita justru berubah menjadi tawa cita riset Indonesia. Semoga ini menjadi pertimbangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam merumuskan kebijakan riset selanjutnya.