PBB Minta Pemulangan Pengungsi Rohingya ke Myanmar Ditunda

Ilustrasi pengungsi Rohingya (Aljazeera)
07 November 2018 19:05 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, DHAKA Pakar kemanusiaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Yanghee Lee, meminta pemerintah Bangladesh membatalkan proses repatriasi pengungsi Rohingya ke Myanmar.

Menurutnya, kondisi Myanmar belum aman sehingga sangat berisiko bagi warga Rohingya jika nekat kembali ke kampung halaman dalam waktu dekat.

PBB memperingatkan pengungsi Rohingya agar tidak kembali ke Rakhine, Myanmar pada bulan ini. Sebab, tim PBB khawatir pengungsi Rohingya kembali mengalami penganiayaan apabila pulang ke Rakhine, Myanmar, karena kondisinya belum aman.

"Mereka [pengungsi Rohingya] berada dalam situasi yang berbahaya. Kondisi Myanmar jelas belum aman. Jadi, sangat berbahaya jika pengungsi Rohingya dalam daftar rombongan pertama repatriasi benar-benar pulang ke Myanmar," kata Yanghe Lee seperti dikutip dari Aljazeera, Rabu (7/11/2018).

Pemerintah Myanmar juga tidak memberikan jaminan keamanan bagi pengungsi Rohingya. Hal ini tentu sangat berbahaya jika pengungsi Rohingya nekat pulang ke Rakhine.

"Pemerintah Myanmar tidak memberikan jaminan keamanan kepada pengungsi Rohingya. Tidak ada yang memberikan jaminan orang-orang Rohingya hidup aman setelah meninggalkan lokasi pengungsian di Bangladesh," sambung Yanghe Lee.

Sebelumnya, pemerintah Bangladesh dan Myanmar sepakat memulai proses repatriasi pengungsi Rohingya pada pertengahan November 2018. Namun, menurut PBB waktu repatriasi tidak tepat sehingga harus ditunda.

"Pemerintah Myanmar gagal memberi jaminan keamanan kepada warga Rohingya. Mereka semestinya memastikan tidak akan ada lagi penganiayaan dan kekerasan yang mengerikan itu," tegas Yanghe Lee.

Seperti diketahui, kekerasan pada Agustus 2017 itu menyebabkan warga Rohingya terusir dari kampung halaman di Rakhine, Myanmar. Lebih dari 700.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh akibat kekejaman militer Myanmar. Meski telah lebih dari setahun berlalu, pemerintah Myanmar belum bisa menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya tersebut.