Tak Ada Aturannya, Pemerintah Tolak Akui Bendera Tauhid

Pengunjuk rasa mengikuti aksi protes pembakaran bendera berkalimat Tauhid di depan Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (26/10 - 2018). (Antara/Bayu Satrio Wibowo)
02 November 2018 15:55 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, SUMEDANG -- Pemerintah tidak akan mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut, Jawa Barat, oleh anggota Banser NU adalah bendera tauhid. Sikap tersebut berdasarkan tidak adanya aturan yang menyebutkan identitas bendera itu.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai mengukuhkan praja muda IPDN di Jatinangor, Sumedang, Jumat (2/11/2018). "Ya kan tidak perlu, Pemerintah kan tidak pernah bikin aturan seperti itu. Bahwa masing-masing menganggap itu, silakan," kata Wapres JK di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jumat.

Wapres mengatakan pengakuan terhadap bendera bertuliskan tauhid merupakan kepercayaan masing-masing umat Islam sehingga Pemerintah tidak perlu mengakui bendera tersebut sebagai lambang ormas tertentu.

"Bahwa bendera tauhid sesuai kepercayaan, silakan. Tentu pemerintah tidak pernah menetapkan bendera ini harus begini, bendera itu harus begitu. Tidak, tidak," tambahnya.

Ribuan orang melakukan Aksi Bela Tauhid yang dilangsungkan seusai salat Jumat mulai dari Masjid Istiqlal Jakarta menuju Istana Kepresidenan di Jl Merdeka Utara.

Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan atas insiden pembakaran bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid yang dibakar anggota Banser NU di Garut pada peringatan Hari Santri Nasional. Bendera tersebut dibakar karena dinilai sebagai bendera ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang sudah dilarang.

Massa Aksi Bela Tauhid meminta Pemerintah mengakui bahwa bendera hitam yang dibakar di Garut itu adalah bendera tauhid, dan bukan representasi lambang ormas tertentu.

Sumber : Antara