6 Hari Pancakunjungan Menlu Arab Saudi ke Indonesia, Tuty Tursilawati Dieksekusi Tanpa Pemberitahuan

Tuty Tursilawati (Twitter/Wahyu Susilo)
31 Oktober 2018 04:00 WIB Iim Fathimah Timorria Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA - Enam hari setelah Menlu Adel al-Jubeir berkunjung ke Indonesia, Arab Saudi mengeksekusi hukuman mati terhadap tenaga kerja Indonesia. 

Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Tuty Tursilawati, TKI asal Majalengka pada Senin  (29/10/2018) pagi waktu setempat. Eksekusi tersebut dilakukan tanpa notifikasi kekonsuleran ke Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Ini bukan kali pertama pemerintah Saudi tidak memberi notifikasi kepada perwakilan Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi mati. Maret 2018, pemerintah Saudi juga mengeksekusi TKI Zaini Misrin tanpa pemberitahuan.

Eksekusi mati atas Tuti Tursilawati hanya terpaut 6 hari usai kunjungan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir ke Indonesia pada 23 Oktober lalu. Dalam pertemuan dengan Menlu Retno Marsudi, salah satu fokus pembahasan kedua negara adalah peningkatan kerja sama notifikasi kekonsuleran. Waktu itu, Menlu menyambut baik peningkatan kerja sama notifikasi kekonsuleran tersebut.

"Saya menyambut baik komitmen pemerintah Arab Saudi untuk peningkatan perlindungan WNI. Saya juga menekankan pentingnya kerja sama notifikasi kekonsuleran," kata Menlu Retno Marsudi di depan para wartawan, Selasa (23/10/2018).

Notifikasi kekonsuleran, sebut Retno saat itu, sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik dan memudahkan proses perlindungan kepada WNI di luar negeri.

Menanggapi eksekusi tanpa notifikasi ini, Migrant Care mengecam keras dan mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah diplomasi yang signifikan untuk memprotes Arab Saudi.

Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care juga menyebut Arab Saudi telah abai terhadap penghormatan hak asasi manusia dan tidak patuh pada tata krama diplomasi mengenai Mandatory Consular Notification.

Lebih lanjut, Migrant Care juga menuntut pemerintah untuk membatalkan nota kesepahaman kedua negara perihal One Channel System karena Saudi tidak memenuhi syarat perlindungan TKI sebagaimana dipersyaratkan pemerintah Indonesia.

Sumber : Bisnis Indonesia