Menjernihkan Seleksi Calon Anggota KPU

Agus Riewanto - Dokumen Solopos
28 Oktober 2018 13:47 WIB Agus Riewanto Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (25/10/2018). Esai ini karya Agus Riewanto, Ketua Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah III, doktor Ilmu Hukum, dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah agusriewanto@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Esai karya Gufroni berjudul Tim Seleksi Jangan Berlepas yang dimuat Harian Solopos edisi Selasa (23/10/2018) [Tim Seleksi Anggota KPU Janganm Cuci Tangan di solopos.com, Jumat (26/10/2018)]  yang pada intinya menggugat hasil seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jawa Tengah yang seolah-olah karut-marut  tentu sangat berbahaya karena berpotensi menggiring opini publik untuk mendelegitimasi hasil kerja tim seleksi calon anggota KPU.

Dasar dugaan karut-marut yang disampaikan Gufroni hanyalah karena hasil seleksi digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) oleh tiga orang peserta seleksi. Ini tentu merupakan alasan yang berlebihan karena peserta seleksi bukan cuma tiga orang melainkan ratusan orang.  Hasil kerja tim seleksi telah diterima dengan apresiasi positif oleh KPU pusat sebagai pemberi mandat.

Hasil seleksi telah diterima tanpa cacat sedikit pun sesuai Peraturan KPU No. 7/2018 sebagaimana diubah menjadi Peraturan KPU No. 25/2018 tentang Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesungguhnya menjalankan hukum tidak bisa hitam putih dan positifistik seperti dinyatakan oleh Gufroni.

Menjalankan hukum harus melihat aspek sosiologis mengapa seseorang menggugat ke pengadilan atas suatu peristiwa hukum, terutama motif dan tujuannya yang tidak selalu murni hukum, bisa saja motif politik dan tujuan tertentu. Jika dibaca secara cermat objek yang dipersoalkan oleh tiga orang peserta seleksi calon anggota KPU itu sebenarnya tak perlu digugat ke PTUN, cukuplah menggunakan akal sehat dan sikap kenegarawanan atau legawa. Tim seleksi tidak meloloskan tiga peserta seleksi calon anggota KPU itu berdasarkan Peraturan KPU No. 7/2018 jo Peraturan KPU No. 25/2018.  

Motif Gugatan

Untuk menjernihkan hal ini akan diuraikan secara singkat tiga kasus tersebut. Pertama, kasus peserta seleksi calon anggota dari Kabupaten Klaten yang mempersoalkan ketidaklolosan ke tahapan tes psikologi kendati telah lolos di tahap tes tertulis dan ada peserta seleksi yang berstatus dalam ikatan perkawinan.

Tes psikologi dilakukan oleh lembaga profesional dari perguruan tinggi dan yang bersangkutan dinyatakan oleh lembaga tersebut tidak direkomendasikan atau tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Posisi tim seleksi hanya mengumumkan karena tes psikologi merupakan domain lembaga lain. 

Pemeringkatan nilai tes psikologi yang tidak diumumkan karena memang di Peraturan KPU No. 7/2018 jo Peraturan KPU No. 25/2018 tidak memerintahkan pengumuman hasil tes psikologi. Tim seleksi tidak dibenarkan membuka rahasia pribadi hasil tes psikologi seseorang yang tidak diperintah peraturan.

Ihwal peserta seleksi yang berstatus dalam ikatan perkawinan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf o Peraturan KPU No. 7/2018 tidak ada larangan bagi peserta dalam ikatan perkawainan karena yang dimaksud dengan ikatan perakawinan adalah antarpenyelenggara pemilihan umum, bukan antarcalon peserta seleksi dan tidak ada perintah dalam seleksi administrasi untuk menilai substansi semua pendaftar.

Sepanjang dapat memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b Peraturan KPU No. 7/2018 secara otomatis dinyatakan memenuhi syarat administrasi. Kedua, kasus peserta seleksi dari Kabupaten Sragen yang mempersoalkan ketidaklolosan pada tahap administrasi. Penyebabnya adalah yang bersangkutan kekurangan berkas persyaratan berupa surat rekomendasi dari pejabat pembinan kepegawaian bagi pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara yang akan mengikuti seleksi yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan baru diserahkan pada 16 Juli 2018, padahal masa pendaftaran telah berakhir tanggal 12 Juli 2018.

Peserta ini meminta dispensasi. Tentu  permintaan tidak dikalbulkan karena tim seleksi tidak boleh mengistimewakan salah seorang peserta seleksi dan mekanisme dispensasi tidak diatur dalam Peraturan KPU No. 7/2018 jo Peraturan KPU No. 25/2018. Ketiga, kasus peserta seleksi dari Kabupaten Sukoharjo yang mempersoalkan ketidaklolosan pada tahap wawancara, padahal telah lolos di tahap tes tertulis dan berada di peringkat ke-6 dan tes psikologi di peringkat ke-2.

Tes wawancara merupakan domain prerogative subjektif  tim seleksi dalam jenis seleksi jabatan apa pun di negeri ini. Tes wawancara bukan objek yang bisa disengketakan dan dinilai oleh lembaga apa pun karena tidak bisa diukur objektivitasnya dan karena bukan tes kalkulatif. Itulah sebabnya tes wawacara posisinya seperti putusan hakim yang tidak bisa dinilai oleh lembaga apa pun.

Sama pula dengan tim juri dalam kontestasi apa pun yang putusannya tak bisa diganggu gugat.  Hal demikian perlu ditegaskan karena dalam tahapan wawancara penilaian berdasarkan aspek integritas peserta yang dapat digali oleh tim seleksi saat wawancara dan melalui penelurusan aktivitas keseharian, bahkan status di akun media sosial, dan tentu juga  masukan dari masyarakat tentang rekam jejak peserta,  baik tertulis maupun langsung kepada tim seleksi.

Tidak ada korelasi yang kuat antara nilai tes tertulis dan tes psikologi. Untuk kasus peserta di Kabupaten Sukoharjo ini agak aneh karena yang bersangkutan mengetahui saat tes psikologi berada di peringkat ke-2 padahal hasil psikologi tidak dimumkan kepada public. Tentu perlu dipertanggungjawabakan secara hukum bagaimana cara mengakses data hasil tes psikologi itu.

Melalui salah satu media sosial ada yang menyatakan di Kabupaten Sukoharjo tidak ada representasi organisasi kemasyarakatan tertentu dalam hasil seleksi calon anggota KPU. Tentu ini berbahaya karena seleksi ini bukan untuk membagi-bagikan jatah di kalangan organisasi kemasyarakatan. Bagi tim seleksi, sebagaimana juga diatur dalam peraturan KPU, semua orang berkedudukan sama dalam proses seleksi ini.

Jika mencermati objek yang dipersoalkan oleh tiga peserta seleksi calon anggota KPU di Jawa Tengah itu, mudahlah dikatakan bahwa motif dan tujuan menggugat ke PTUN adalah merasa paling pantas dan paling layak lolos seleksi dan yang lain tidak pantas. Sesungguhnya di negeri ini kita amat kekurangan negarawan yang mau menerima kalah dan menang dalam kompetisi.

Subjek dan Objek

Perlu pula penjernihan atas esai Gufroni yang menunjukkan kekeliruan dalam memahami subjek dan objek gugatan sengketa tata usaha negara. Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 292 K/TUN/2014 tanggal 4 September 2014 dalam kasus Abdul Gani (peserta seleksi calon anggota KPU) melawan tim seleksi calon anggota KPU Provinsi Bengkulu dan putusan PTUN Manado No. W4-TUN2/1829/HK/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018 dalam kasus Andre Reynold Michal Mongondong (peserta seleksi calon KPU) melawan KPU dan tim seleksi calon anggpta KPU jelas ditegaskan bahwa tim seleksi bukan subjek dan objek dalam sengketa PTUN.

Gugatan para peserta seleksi calon anggota KPU kepada tim seleksi ditolak oleh hakim MA dan hakim PTUN. Berdasarkan UU No. 51/2009 tentang PTUN Pasal 1 ayat (10), yang dimaksud sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan/pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Dalam ayat 8 dinyatakan badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tim seleksi calon anggota KPU bukanlah pejabat negara karena tim seleksi bersifat sementara (dd hoc) dan bertugasnya hanya tiga bulan.

Tim seleksi tidak berdiri sendiri, melainkan dibentuk oleh KPU pusat yang bertugas membantu KPU. Produk tim seleksi yang berupa pengumuman juga bukan objek sengketa PTUN. Pengumuman tersebut bukanlah termasuk suatu ketetapan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam keputusan tata usaha negara karena pengumuman hanya bersifat pemberitahuan, bukan ketetapan ((besiking).

Penalaran Sistematis

Gufroni dalam esainya keliru dalam memahami Pasal 38B ayat (3) Peraturan KPU No. 25/2018. Dalam hukum cara memahami teks hukum perlu menggunakan metode penalaran hukum sistematis dengan cara membaca secara utuh dan dikaitkan dengan Pasal 38A ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan KPU No. 25/2018 yang pada intinya menjelaskan yang berhak menghadirkan tim seleksi ke muka sidang pengadilan adalah KPU pusat sebagai pemberi mandate, bukan lembaga pengadilan.

Alamat surat menyurat kuasa hukum dan pengadilan yang ditujukan ke rumah anggota tim seleksi adalah keliru sebab dalam gugatan PTUN subjeknya adalah  lembaga negara. Yang bisa menyurati tim seleksi adalah KPU pusat karena eksistensi tim seleksi telah berakhir. Jika surat menyurat disampaikan ke alamat rumah anggota tim seleksi,  berarti menggeser kompetensi absolut pengadilan dari tata usaha negara ke perdata atau pidana padahal jelas sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara.

Tidak benar tudingan Gufroni bahwa tim seleksi calon anggota KPU lepas tangan dalam soal gugatan yang diajukan peserta seleksi ini. Dalam mekanisme hukum dikenal dua hal yang harus dipatuhi, yaitu hukum formil atau hukum acara dan hukum materiil atau substansi gugatan. Dalam konteks ini baik dari aspek hukum formil maupun hukum materiil tidak tepat.

Itulah sebabnya dalam rangka menjernihkan dan menjalankan hukum berdasarkan sistem hukum PTUN maka tim seleksi mengambil sikap demikian, namun atas dasar tanggung jawab moral dan akuntabilitas kinerja maka tim seleksi tetap menghadiri sidang-sidang PTUN dengan kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh KPU pusat. 

Ihwal pembuktian di PTUN yang menurut Gufroni bebas adalah pendapat yang kurang tepat dan perlu perlu dijernihkan. Sesungguhnya dalam proses beracara di semua pengadilan, kecuali di Mahkamah Konstitusi, memang menggunakan pembuktian materiil, bukan formil. Sesungguhnya proses beracara di PTUN tidak menggunakan pembuktian yang bebas, melainkan pembuktian bebas yang terbatas.

Dikatakan bebas yang terbatas karena alat-alat bukti yang boleh digunakan dalam pembuktian suatu perkara tata usaha negara telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 100 UU No. 5/1986 sebagaimana diubah menjadi UU No. 51/2009 tentang PTUN. Dalam Pasal 107 hakim dibatasi wewenangnya untuk menilai sahnya pembuktian, yaitu paling sedikit harus ada dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim.

Tim seleksi calon anggota KPU pasti tidak akan berlepas tangan untuk menunjukkan bahwa kinerja tim seleksi profesional, cermat, teliti, akuntabel, independen, dan tak ada kode etik yang dilanggar berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan KPU. Tim seleksi juga bisa menyiapkan bukti-bukti autentik di PTUN yang menjadi domainnya, walaupun sesungguhnya tim seleksi hanya memiliki satu domain, yakni tes wawancara, sedangkan tes tertulis adalah domian KPU pusat.

Tes psikologi ada di domian tim psikolog perguruan tinggi dan tes kesehatan adalah domain tim dokter rumah sakit. Tes wawancara bukan objek gugatan sengketa PTUN karena merupakan domain prerogative subjektif tim seleksi calon anggota KPU yang tidak bisa dikoreksi lembaga apa pun, seperti halnya putusan juri dalam kontestasi apa pun yang tak bisa diganggu gugat dan juga putusan hakim yang tak bisa dikoreksi oleh Komisi Yudisial.