Belajar Bijak dari Fluktuasi Ekonomi

Edy Purwo Saputro - Dokumen Solopos
19 Oktober 2018 22:28 WIB Edy Purwo Saputro Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (15/10/2018). Esai ini karya Edy Purwo Saputro, dosen di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah E.Purwo.Saputro@ums.ac.id.

Solopos.com, SOLO -- Kinerja perekonomian pada triwulan terakhir 2018 tampaknya terkoreksi akibat bencana beruntun, depresiasi rupiah, perang dagang, dan agenda tahun politik yaitu tahapan pemilihan presiden 2019.

Oleh karena itu, beralasan ketika pada pertemuan tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group (IMF-WBG) di Bali pekan lalu mengemuka saran merevisi target pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,3% menjadi 5,1%.

Revisi ini menjadi cambuk untuk memacu pertumbuhan pada akhir tahun ini sampai semester I/2019, terutama dikaitkan persepsian wait and see pada tahun politik berupa pemilihan presiden pada 2019.

Relevan dengan investasi, bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan presiden tentang percepatan pelaksanaan berusaha yang diluncurkan bersamaan dengan Paket Kebijakan Ekonomi XVI untuk menjawab persoalan investasi.

Argumen yang mendasarinya adalah realisasi investasi sampai semester I/2018 masih kecil meskipun di sisi lain Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yakin target realisasi investasi pada 2018 dapat tercapai.

BKPM menargetkan realisasi investasi pada 2018 senilai Rp765 triliun sedangkan realisasi per kuartal I/2018 senilai Rp185,3 triliun yang terdiri atas penanaman modal dalam negeri Rp76,4 triliun dan penanaman modal asing Rp108,9 triliun.

Beralasan ketika Presiden Joko Widodo meminta investor segera merealisasikan investasi mereka. Keyakinan ini tidak bisa terlepas dari pernyataan sejumlah lembaga pemeringkat yang menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi. Tentu harus dicermati karena realisasi investasi dipengaruhi oleh banyak faktor, baik internal ataupun eksternal.

 Jaminan

Mengacu harapan tersebut, salah satu yang menarik dicermati adalah realisasi investasi dari Tiongkok. Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla semakin mesra dan komitmen investasi dari Tiongkok masih yang terbesar.

Data BKPM menegaskan Tiongkok termasuk dalam tiga besar investor di Indonesia dan data per kuartal I/2017 mencapai US$0,6 miliar atau 8,2% dari total investasi di Indonesia. Pada 2016 realisasi investasi Tiongkok senilai US$1,01 miliar atau lebih besar daripada pada 2015 yang senilai US$160,27 juta.

Realitas ini menjadi lompatan besar investasi Tiongkok di Indonesia mengalahkan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sebelumnya Tiongkok hanya berada di urutan ke-10. Sejumlah hasil investasi Tiongkok di Indonesia antara lain Jembatan Suramadu (sinergi Baosteel Group, Shougang Company, Ltd. dan Jiangnan Heavy Industry, Co. Ltd.) dan Bendungan Jatigede yang menelan investasi US$0,47 miliar. 

Geliat ekonomi Tiongkok pada awal semester II/2018 tampaknya perlu dicermati, terutama terkait imbas fluktuasi ekonomi Yunani. Paling tidak, hal ini terlihat dari aspek penurunan kapitalisasi pasar Tiongkok yang mengalami penurunan US$2,8 triliun.

Fakta ini memicu kepanikan investor saham di Tiongkok sehingga indeks bursa Shanghai atau SSEC mengalami penurunan di posisi 3.507,19 setelah sebelumnya sempat mencapai posisi 5.166,35.

Hal ini juga terjadi di indeks bursa Shenzhen yang turun 40% pada periode yang sama. Fenomena jatuhnya bursa Tiongkok perlu diwaspadai, terutama dikaitkan kasus yang juga terjadi di Yunani dan imbas terhadap ekonomi Indonesia dalam realisasi investasi dan juga komitmen investasi dengan Tiongkok, termasuk juga kasus perang dagang.

Asumsi yang mendasari adalah Tiongkok dan Indonesia era pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya menjadi mitra bilateral yang semakin kuat. Oleh karena itu, fakta sebulan terakhir yang menunjukkan geliat bursa di Tiongjok dengan dana yang keluar mencapai Rp42.200 triliun patut diwaspadai sehingga ini tidak memicu imbas terburuk bagi ekonomi domestik di Indonesia.

Sebentar lagi Indonesia punya agenda politik besar pemilihan presiden 2019 yang biasanya rentan konflik. Paling tidak, kekhawatiran ini juga terkait bisnis hoaks yang menebar kebencian sehingga rentan memicu konflik.

Implikasi penurunan bursa Tiongkok pasti berpengaruh terhadap sektor perbankan dan juga memicu sentimen di bidang investasi, padahal pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kemitraan dengan Tiongkok ditandai dengan tingginya komitmen investasi dari Tiongkok.

Perkembangan ekonomi Tiongkok perlu juga diwaspadai terkait aspek ekonomi domestik dan realisasi invetasi dari Tiongkok, apalagi proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga direvisi oleh IMF dan Bank Dunia.

Ekonomi triwulan III/2018 mulai limbung dan koreksi pertumbuhan telah dilakukan, belum lagi peringatan tentang ancaman ekonomi global. Paling tidak, ini berpengaruh terhadap ekonomi Eropa dan imbasnya ke ekonomi Asia.

Realitas ini secara tidak langsung juga memicu sentimen negatif terhadap reaksi pasar. Artinya, pesimisme pasar perlu tindakan korektif secara makro, termasuk implikasi terhadap target dan realisasi investasi asing di Indonesia. Agenda pemilihan presiden 2019 rentan bagi iklim sosial politik sehingga berpengaruh terhadap realisasi investasi tahun ini.

Antisipatif 

Konsekuensi ekonomi Yunani yang berlanjut penurunan indeks bursa di Tiongkok dipastikan memengaruhi investasi ke Indonesia. Pertumbuhan ekonomi pada 2018 yang ditarget 5,3% kemudian direvisi menjadi 5,1% tidak saja terpengaruh krisis di Yunani dan rendahnya daya beli, tapi juga fakta limbungnya ekonomi Tiongkok sebulan terakhir.

Belum lagi konflik Korea Utara dan Amerika Serikat yang tentan memicu sentimen negatif. Fakta ekonomi global saat ini yang berfluktuasi pada akhirnya menjadi ancaman terhadap predikat Indonesia yang kini masih dianggap sebagai negara yang menarik bagi tujuan investasi.

Paling tidak, ini terkait rilis Goldman Sach Assets Management dan juga Grant Thorton International Business Report yang menegaskan Indonesia masih menjadi tujuan investasi. Selain itu, sejumlah lembaga pemeringkat juga masih menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman.

Indonesia harus belajar bijak dari kasus ekonomi Yunani dan Tiongkok. Daya serap investasi asing pada 2018 ini dipastikan meredup dan tentu ini berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi domestik. Ini masih diperparah dengan bencana alam beruntun, depresiasi rupiah, perang dagang, dan pemilihan presiden 2019.

Kompleksitas fluktuasi ekonomi global tampaknya memang menjadi ancaman bagi ekonomi domestic, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini juga menjadi peringatan untuk menguatkan ekonomi domestik, apalagi dikaitkan target realisasi investasi.

Oleh karena itu, kasus ekonomi di Yunani dan Tiongkok menjadi pelajaran penting dan imbasnya bagi ekonomi domestik telah kita rasakan sehingga wajar jika pelaku usaha pada semester II/2018 merasa semakin berat dan ancaman penundaan realisasi investasi tidak bisa diabaikan sebagai dampak fluktuasi global.