Presiden PKS Bolehkan Kampanye Negatif, Fahri Hamzah: Dia Tanggung Dosanya

Fahri Hamzah berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai mengikuti Sidang Paripurna DPR di Kompleks DPR, Jakarta, Selasa (17/7 - 2018). (Antara / Muhammad Adimaja)
15 Oktober 2018 21:20 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Pernyataan Presiden PKS Sohibul Iman yang mempersilakan kadernya melakukan kampanye negatif tak hanya dikritik kubu pendukung Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang sama-sama memiliki background PKS juga mengkritik ucapan Sohibul itu.

Fahri tidak bersepakat soal penggunaan kampanye negatif dalam Pemilu Legislatif maupun Pilpres 2019. Baginya, negatif dalam mengkritik kelemahan lawan bukanlah sesuatu yang “negatif”, melainkan sesuatu yang positif.

"Begini ya, kalau kita bicara negatif sebagai kritik, itu bukan negatif, itu positif malah. Harus ada datanya, harus ada basis argumennya. Kalau negatif dalam pengertian ini, benar salah kita negatifkan, kan tidak boleh begitu juga," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Fahri menilai, kritik berbasis data merupakan hal yang penting. Itu merupakan mekanisme yang baik dalam menyampaikan kritik terhadap lawan politik.

"Saya kira argumen dan kritik berbasis data itu penting. Kita ini senang berdebat termasuk mengkritik semua orang. Saya termasuk dianggap sebagai kritikus, tapi tolong kritik saya kalau tidak punya data. Saya akan meminta maaf kalau saya tidak punya data," jelasnya.

Lebih jauh, Fahri menilai Sohibul Iman sudah siap menanggung dosa atas seruan kampanye hitam kepada kader PKS. "Mungkin Pak Sohibul mau menanggung dosanya. Tanya lagi ke dia, dia mau menanggung dosanya?" tutur Fahri.

Sebelumnya, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mempersilakan kadernya untuk melakukan kampanye negatif pada Pemilu 2019. Hal itu dia sampaikan dalam acara Konsolidasi Akbar Nasional PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018). Lalu apa maksudnya?

Sohibul Iman mengajak kadernya untuk memperbanyak kampanye positif dengan menonjolkan kelebihan yang dimiliki partainya. Kendati begitu dia mempersilakan kadernya untuk berkampanye negatif.

"Saya dalam beberapa kesempatan 80 persen dalam kampanye kita harus positive campaign. Silakan antum masuk ke negative campaign cukup 20 persen," kata Sohibul di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018), dilansir Suara.com.

Sohibul menjelaskan, kampanye negatif ialah kampanye yang mengangkat kelemahan lawan. Kendati begitu harus didasari dengan fakta.

Sohibul menuturkan kampanye negatif itu diperbolehkan, sebab masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi kelemahan kandidat yang mencalonkan diri baik sebagai caleg atau capres dan cawapres. Menurutnya, hal itu juga dilakukan oleh pihak lain.

"Sementara orang lain juga melakukan hal yang sama kepada kita. Yang kita tidak boleh atau zero tolerance to black campaign [kampanye hitam]. Kita tidak ada toleransi 0 persen kepada fitnah atau kampanye hitam," imbuhnya.

Berkenaan dengan itu, Sohibul menilai bahwa masyarakat ada yang memiliki persepsi buruk dan negatif dalam menyikapi Pemilu. Kendati begitu, dia mengingatkan kadernya bahwa tujuan didirkan partainya itu ialah untuk mengubah masyarakat.

Untuk itu, dia menegaskan kadernya agar tidak menyerah kepada kebiasaan buruk masyarakat dan berjuang untuk mengarahkan masyarakat kepada hal yang positif. "Kita ikuti apa yang jadi keinginan masyarakat. Tapi sebagian besar kita harus bisa mengarahakan kepada sesuatu yang lebih positif," pungkasnya.

Sumber : Suara.com