Pengamat: Kenaikan Harga Premium Batal karena Jelang Pilpres 2019

Petugas mengisi premium ke tanki sepeda motor di salah satu SPBU di Jakarta, Rabu (10/10 - 2018). (Antara / Akbar Nugroho Gumay)
11 Oktober 2018 16:00 WIB Dewi Aminatuz Zuhriyah Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Sikap pemerintah yang tiba-tiba membatalkan rencana kenaikan harga premium menjadi Rp7.000/liter yang telah diumumkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, memancing pertanyaan. Hal itu menimbulkan polemik terkait penyebabnya.

Pengamat energi dari Energi Watch Indonesia, Mamit Setiawan, mengatakan bahwa semestinya antar instansi pemerintah harus menjalin komunikasi yang baik sebelum mengumumkan suatu keputusan. “Dampaknya adalah ke masyarakat juga di mana dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk mencari keuntungan,” katanya, Kamis (11/10/2018).

Soal kesiapan Pertamina dalam menaikkan harga premium, Mamit mengatakan seharusnya Pertamina sudah siap dalam melakukan hal tersebut. “Lah mereka dikasih pemasukan tambahan kok ditolak di tengah harga minyak dunia yang terus naik dan juga rupiah yang semakin terperosok.”

Menurutnya, dibatalkannya kenaikan harga premium memang karena faktor politis. Apalagi saat ini sudah sangat mendekati masa-masa Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. “Jadi saya melihatnya karena ini sudah memasuki tahun politik, jadi pemerintah akan sangat riskan dalam mengambil kebijakan yang tidak populis.”

Di sisi lain, jika pemerintah bersikukuh menaikkan harga premium, dampak kenaikan tersebut sudah pasti mengakibatkan inflasi dan kenaikan harga barang dan ongkos. Masyarakat akan semakin sulit kondisi ekonominya, sehingga ini kondisi tersebut jelas merugikan pemerintah.

Sementara itu, pasca dibatalkannya penyesuaian harga premium, Mamit mengatakan mau tidak mau Pertamina harus menanggung beban yang semakin berat mengingat harga minyak dunia yang terus merangkak naik dan melemahnya nilai tukar rupiah.

“Saya kira Pertamina mau tidak mau harus menanggung beban ini karena untuk Premium memang sudah tidak lagi disubsidi.”

Kendati, imbuhnya, meski harus menanggung beban tersebut, pemerintah sudah memberikan kompensasi di sektor hulu dengan diberikannya beberapa blok besar kepada Pertamina.

“Jadi, nanti akan ada subsidi pendapatan di mana di sektor hilir yang terus tergerus keuntungannya tapi di sektor hulu mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena harga minyak dunia yang naik dan depresiasi rupiah. Ada windfall yang di dapatkan di sini.”