Kegembiraan Berdemokrasi

Siti Ulfah - Istimewa
10 Oktober 2018 21:55 WIB Siti Ulfah Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (6/10/2018). Esai ini karya Siti Ulfah, mantan Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat di Boyolali. Alamat e-mail penulis adalah ulfahh2001@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Proses dan tahapan pemilihan umum 2019 sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019 adalah masa kampanye calon angota DPR, DPRD kabupaten/kota/provinsi, DPD, serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Waktu kampanye yang cukup panjang ini tentu bisa berdampak baik untuk mendewasakan masyarakat kita dalam membangun demokrasi jika para kontestan memberikan pendidikan politik secara cerdas kepada masyarakat pemilih.

Sebaliknya, masa kampanye yang panjang bisa berdampak negatif karena saling serang antarkubu kekuatan politik dan persebaran hoaks yang mewarnai kampanye yang berakibat permusuhan antarpendukung maupun kontestan. Tentu ini berdampak pada defisit demokrasi bagi bangsa ini.

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India, untuk kesekian kali menyelenggarakan pemilihan umum secara bebas, tanpa tekanan.

Kebebasan pemilih benar-benar dijamin oleh konstitusi dan undang-undang yang menjamin kebebasan pemilih dalam menggunakan hak suara mereka. Untuk kali pertama dalam sejarah politik di Indonesia, pada 2019 digelar pemilihan umum serentak guna memilih  angota DPR, DPRD, DPD, serta calon presiden dan calon wakil presiden.

Tentu dengan pengalaman beberapa pemilihan umum yang pernah diselenggarakan menjadikan proses berdemokrasi kita semakin baik dan matang. Ada harapan ketika ada perbedaan pilihan tidak menjadi konflik sosial dan tidak menjadi benih perpecahan bangsa.

Berdemokrasi sebenarnya adalah membangun suasana pesta, membangun kegembiraan, untuk mencari pemimpin dan wakil rakyat yang diharapkan menjalankan tugas pokok sesuai konstitusi, melayani rakyat, dan menjaga konstitusi negara.

Partisipasi Pemilih

Dalam sejarah pemilihan umum Indonesia, partisipasi pemilih tidak jarang dimaknai sebagai salah satu indikator keberhasilan. Kegembiraan berdemokrasi dalam wujud pemilihan umum dengan tingkat partisipasi  pemilih yang tinggi dianggap memiliki legitimasi yang lebih konkret.

Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi pemilih kecil (rendah) sering kali dikaitkan dengan hasil pemilihan umum memiliki legitimasi yang rendah. Masih sangat jarang yang mencoba menghubungkan atau mengaitkan tingkat partisipasi pemilih dengan kualitas demokrasi.

Secara teoretis maupun praksis, hubungan antara besar dan kecilnya tingkat partisipasi pemilih dapat saja berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan proses pemilihan umum dan hasil pemilihan umum.

Hal ini biasanya ditunjukkan pada perilaku pemilih. Tingkat partisipasi pemilih yang besar atau rendah tergantung dari siapa yang memilih. Apakah pemilih yang rasional—memilih atas dasar pertimbangan tertentu--atau pemilih yang lebih didominasi oleh mobilisasi, insentif tertentu, atau kepentingan-kepentingan sesaat lainnya.

Hibert McClosky berpendapat kegembiraan berdemokrasi (politik) adalah kegiatan-kegiatan sukarela warga atau masyarakat dengan cara mereka sendiri untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Oleh karena itu, ada semacam rambu-rambu kegembiraan berdemokrasi (politik). Pertama, kegembiraan berdemokrasi berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi.

Sikap dan orientasi tidak selalu termanifestasikan dalam perilaku. Oleh karena itu, banyak yang mengaitkan soal voter turnout dan pemilihan umum sebagai bukti partisipasi politik.

Kedua, kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi perilaku pembuat dan pelaksana keputusan politik, Seperti mengajukan alternatif kebijakan umum dan kegiatan mendukung atau menentang keputusan politik yang dibuat pemerintaah.

Ketiga, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal memengaruhi pemerintah. Keempat, kegiatan memengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung, yaitu memengaruhi pemerintah dengan menggunakan perantara yang dapat meyakinkan pemerintah.

Kelima, memengaruhi pemerintah melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, bertatap muka, dan menulis surat atau prosedur yang tidak wajar seperti kekerasan, demontrasi, mogok, kudeta, revolusi, dan lain-lain.

Bukan Kewajiban

Negara-negara demokratis umumnya menganggap partisipasi masyarakat dalam pemilu (voter turnout) yang tinggi menunjukkan demokrasi di  negara tersebut berjalan dengan baik dan dipercaya oleh warga negara itu.

Dalam konteks yang lain,  tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum juga menunjukkan warga negara terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik, baik yang aktif maupun yang pasif. Masyarakat merasa terhibur dan menikmati kegembiraan berdemokrasi dalam semua tahapan pemilihan umum.

Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum juga menunjukkan sejauh mana proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan, warga negara yang memiliki hak dan kedaulatan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan.

Sebaliknya, ada anggapan bahwa rendahnya partisipasi politik di suatu negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dianggap kurang baik bagi demokrasi karena memperlihatkan kurangnya perhatian dan kepedulian warga negara pada masalah politik.

Tampaknya saat ini ada gejala kejenuhan tersebut. Apolitis memang bukan semata-mata warga yang tidak peduli pada masalah politik, tetapi juga faktor-faktor lain seperti kekecewaan terhadap politik, ketidakpercayaan, dan lain sebagainya.  

Harapan bahwa demokrasi akan memunculkan kegembiraan dan perubahan positif bagi bangsa dan negara ini hampir-hampir sirna akibat praktik-praktik buruk yang terus berlangsung hingga kini, seperti praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Rakyat juga menonton sepak terjang politikus yang bukan memperjuangkan nasib rakyat, melainkan lebih memperjuangkan kepentingan diri, keluarga, dan kroni-kroni mereka.

Hal ini berdampak pada partisipasi politik rakyat dalam pemilihan umum pada era reformasi sejak pemilihan umum 1999 hingga pemilihan 2014 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.

Euforia demokrasi yang begitu membahana pada pemilihan umum 1999 dan pemilihan presiden secara langsung kali pertama pada 2004 kini seperti berganti dengan kejenuhan dan juga kelelahan rakyat melihat politik.

Meskipun demikian, kita harus tetap optimistuis dan menjadikan keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia tidak mengenal kewajiban memilih (compulsory vote) dalam pemilihan umum bagi warga negara sebagaimana dianut Australia. Memilih adalah hak, bukan kewajiban. Menghadirkan kegembiraan berdemokrasi adalah tugas dan ikhtiar kita bersama sehingga tidak boleh ada paksaan dan intimidasi dalam menentukan pilihan politik sebagai warga bangsa.