Urgensi Mitigasi

Anton A. Setyawan - Dokumen Solopos
07 Oktober 2018 21:43 WIB Anton A. Setyawan Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (3/10/2018). Esai ini karya Anton A. Setyawan, Doktor Ilmu Manajemen dan peneliti manajemen risiko bencana untuk AIFRA-Ausaid pada 2011-2012. Alamat e-mail penulis adalah anton.setyawan@ums.ac.id.

Solopos.com, SOLO -- Pada saat penanganan bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, belum juga selesai, Indonesia harus mengalami bencana alam lagi. Kali ini bencana alam gempa dengan kekuatan magnitudo 7,4 yang diikuti gelombang tsunami tejadi di Sulawesi Tengah.

Kota Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah luluh lantak oleh gempa dan tsunami. Sampai saat ini respons terhadap bencana alam gempa bumi di Sulawesi Tengah sedang dalam tahap tanggap darurat.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),  sejak gempa besar dan tsunami melanda Aceh pada 2004 telah terjadi 22 kali gempa bumi dengan kekuatan di atas magnitudo 6 di Indonesia.

Gempa bumi tersebut terjadi di wilayah cincin api yang meliputi Sumatra, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Hanya Pulau Kalimantan yang tidak terancam bencana gempa bumi.

Beberapa jurnal ilmiah internasional yang mendiskusikan riset kebencanaan seperti Natural Hazard, Natural Hazard Review, Disasters, Disaster Prevention and Management, dan International Journal of Disaster Risk Reduction telah memublikasikan hasil riset ilmuwan Indonesia maupun internasional tentang kondisi bencana di Indonesia.

Dalam banyak tulisan disebutkan Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Intensitas bencana alam di Indonesia sangat tinggi karena masuk wilayah cincin api Pasifik, yaitu wilayah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi di cekungan Samudra Pasifik.

Berdasarkan data dan kondisi bencana seperti ini, kesadaran tentang bencana diperlukan. Pada saat ini riset tentang gempa bumi maupun becana lainnya tidak hanya mengkaji tentang prediksi terjadinya bencana, melainkan juga meliputi kajian tentang mitigasi bencana atau mengurangi dampak bencana.

Khusus riset bencana gempa bumi saat ini lebih ditekankan pada aspek mitigasi bencana atau pengurangan dampak bencana karena sampai saat ini belum ada alat dan metode yang bisa memprediksi terjadinya bencana gempa bumi.

Prosedur Mitigasi

Salah satu bentuk kesadaran mitigasi bencana di Indonesia adalah terbentuknya BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Indonesia. BNPB dan BPBD saat ini lebih banyak bergerak pada kondisi tanggap darurat bencana alam, artinya tindakan setelah bencana terjadi yang meliputi evakuasi dan penanganan korban bencana dalam kondisi tanggap darurat.

Wu dkk. (2015) menjelaskan bahwa dalam mekanisme manajemen risiko bencana ada beberapa faktor yang penting untuk dirumuskan, yaitu identifikasi risiko bencana, memperkirakan risiko, menghitung dampak risiko, serta manajemen risiko bencana.

Aspek lain yang juga harus dipetakan dalam kondisi bencana adalah kerentanan (vulnerability) dan ketahanan (resilience) sebuah kawasan terhadap bencana (Zaidi dan Pelling, 2013).

BNPB perlu mengoptimalkan dokumen tentang kerentanan dan ketahanan berbagai kota/kabupaten di Indonesia terhadap potensi bencana yang muncul. Data tentang bencana alam pada masa lalu bisa menjadi panduan untuk menghitung kerentanan dan ketahanan bencana.

Sebagai contoh, ketahanan bencana sebuah wilayah atau kelompok masyarakat adalah bangunan tradisional setempat yang menggunakan struktur yang tahan gempa karena pengalaman masa lalu.

Kondisi seperti ini disebut dengan local wisdom yang terkait bencana dan seharusnya bisa diidentifikasi karena hal ini merupakan praktik sehari-hari masyarakat.

Kerentanan dan ketahanan dari aspek sosial juga bisa diukur dari pemahaman dan persepsi masyarakat tentang risiko bencana alam. Dua hal tersebut menjadi kunci dari sosialisasi prosedur mitigasi bencana bagi masyarakat.

Dalam sebuah survei yang saya lakukan lima tahun lalu terhadap kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar Gunung Merapi tentang persepsi bencana alam, mereka sebagian besar beranggapan bencana alam merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari dan hanay bisa diterima dengan kepasrahan.

Menurut saya, persepsi seperti inilah yang ada pada sebagian besar masyarakat di Indonesia. Pola seperti ini tentu menyebabkan masyarakat tidak mempunyai kewaspadaan terhadap bencana alam yang berpotensi timbul di daerah mereka.

Oleh karena itu, langkah pertama BNPB dan BPBD adalah mengidentifikasi potensi bencana di setiap daerah dan memberikan sosialisasi serta membangkitkan kewaspadaan masyarakat, serta melakukan latihan atau simulasi kebencanaan secara periodik.

Tahapan selanjutnya adalah menyusun dokumen tanggap darurat,  termasuk kebutuhan peralatan dan logistik pada tahapan pertama. Hal ini penting karena pada tahapan penyelamatan dan evakuasi bisa meminimalisasi jumlah korban.

Tahapan terakhir adalah menyusun prosedur pemulihan bencana, baik pembangunan fisik dan infrastruktur serta pemulihan hajat hidup atau mata pencaharian korban bencana.

Kebijakan Terintegrasi

Prosedur mitigasi bencana seharusnya menjadi kebijakan terintegrasi dalam pembangunan sebuah wilayah. Hal ini tidak mudah pada saat kebijakan pembangunan lebih dekat dengan nuansa politis dan populis demi kepentingan perolehan suara pemilih.

Sudah selayaknya ketika kita hidup di daerah bencana maka menyusun sebuah kebijakan mitigasi bencana yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan. Sebagai contoh, pada saat pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik harus memerhatikan risiko bencana dan merumuskan prosedur manajemen risiko bencana untuk bangunan tersebut.

Langkah riil pertama yang perlu dilakukan adalah sosialisasi risiko bencana di setiap daerah sesuai dengan kajian karentanan dan ketahanan terhadap bencana. Setelah itu, memperkuat kebijakan pemulihan bencana dengaan agenda utama pemulihan ekonomi pascabencana.

Pada masa depan kita tahu bencana alam pasti akan terjadi lagi, hanya kita tidak tahu kapan waktunya. Oleh karena itu, kebijakan mitigasi bencana harus diperkuat untuk mengurangi dampak bencana alam yang setiap saat bisa terjadi.