Pelacuran atas Daulat Rakyat

M. Fauzi Sukri - Dokumen Solopos
06 Oktober 2018 13:15 WIB M. Fauzi Sukri Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (2/10/2018). Esai ini karya M. Fauzi Sukri, penulis buku Bahasa Ruang, Ruang Puitik (2018). Alamat e-mail penulis adalah fauzi_sukri@yahoo.co.id.

    Solopos.com, SOLO -- Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur—yang lolos adalah anggota pengganti melalui pergantian antarwaktu—dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Rakyat tetap tenang dan (mungkin) memahami bahwa hal ini mungkin sesuatu yang wajar. Sampai hari ini belum ada demonstrasi atau mosi tidak percaya agar kepada lembaga wakil rakyat itu dan belum ada tuntutan kepada partai politik yang mengusung mereka agar meminta maaf  kepada rakyat Malang secara terbuka.

    Kita pasti tidak mau dikhianati oleh semua anggota DPRD---di daerah masing-masing--sangat terhormat itu yang telah dipilih atas nama kedaulatan rakyat. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan hampir semua anggota DPRD Kota Malang itu bukanlah yang pertama dan—bisa jadi--tidak yang terakhir.

    Pada 2004 sebanyak 43 anggota DPRD Sumatra Barat terlibat kasus korupsi bersama-sama. Pada April 2018, KPK menetapkan 38 anggota DPRD Sumatra Utara sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kita juga sedang menanti hasil pengadilan atas Gubernur Jambi, Zumi Zola, yang didakwa memberikan uang ”ketok palu” kepada 53 anggota DPRD Provinsi Jambi.

    Alasan semua kasus korupsi ini hampir sama: menerima uang suap atas pengkhiatan terhadap fungsi dan kewenangan sebagai anggota DPRD. Kasus korupsi anggota legislatif itu sungguh sangat mungkin bukanlah peristiwa yang pertama dan bukan pula yang terakhir.

    Semua itu bukanlah kesalahan prosedural yang tidak diketahui atau dipahami, tapi sungguh dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran: melegalkan secara konstitusional apa yang jelas salah dan melanggar kedaulatan rakyat.

    Tindakan legislatif ini sungguh sangat menyakitkan nurani politik kerakyatan. Kita mungkin mulai realistis bahwa, dalam bentuk yang paling vulgar sejak Machiavelli dan Ken Arok, politik bagi para politikus adalah kriminalitas yang diusahakan menjadi legal di dalam ruang rapat lembaga legislatif.

    Kita hanya sedikit waswas saat mengetahui bahwa diktum politik ini sangat mungkin terjadi dan dilakukan oleh politikus meski berangkat dari kekuasaan berbasis kedaulatan (modern) rakyat dan bukan otoritarianisme (raja) kekuasaan. Toh, kewenangan yang didapat dari kedaulatan rakyat ternyata bisa diejawantahkan menjadi kemakmuran pribadi atau kolektif (partai).  

    Mentalitas Korporasi

    Sejak liberalisasi politik 1998, kita menyaksikan dua fenomena besar perpolitikan Indonesia yang menjadi akar masalah menyakitkan nalar politik publik. Pertama, kita mendapati kecenderungan mentalitas korporasi yang dilakoni anggota partai politik saat menjabat di jabatan politik.

    Para politikus tak mampu membedakan antara kerja jasa politik dan kerja wirausaha nonpolitik.

    Saat seorang karyawan perusahaan berhasil menandatangi kontrak proyek, barangkali ia pantas mendapatkan bonus dari perusahaan. Ia sudah bekerja sesuai prinsip dasar perusahaan: mendapatkan laba. Ia pantas mendapatkan cipratan bonus dari perusahaan.

    Saat anggota DPRD berhasil mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari pajak rakyat, ia tak berhak serupiah pun atas kerja-tugas legislatif itu di luar ketentuan undang-undang politik yang mengikat (gaji dan tunjangan). Dasar kerja politik adalah virtue kepublikan, demi kemaslahatan bersama, bukan berbasis kepentingan pribadi atau partai politik, apalagi berbasis tujuan menambah laba finansial.

    Tanpa bisa kita ingkari, nalar gerak politikus dan kepartaian yang berlaku sekarang sangat ekonomistis: politikus lebih bertindak sebagai karyawan perusahaan jasa politik. Partai politik seakan-akan perusahaan bisnis khusus yang bergerak di bidang jasa jabatan politik: yang paling banyak menanam saham politik, yang paling berhak berkuasa (lagi).

    Praktik kekaryawanan berbasis politik sebagaimana perusahaan bisnis terjadi dalam dunia politik kita. Transparansi keuangan jalur jabatan publik jarang dipublikasikan kepada publik. Diktum ”rahasia perusahaan” masuk dalam politik. Toh, partai politik sudah tidak begitu dianggap sebagai lembaga publik.

    Kita mendapati premis ideologis perpolitikan Indonesia sekarang: uang bisa menjadi sarana mendapatkan jatah kesempatan menduduki jabatan politik, merebut dan mendapatkan kekuasaan di arena politik, menjalankan liku-liku berpolitik, dan akhirnya, sekali lagi, mempertahankan selama, setidaknya, satu periode berikutnya.

    Apakah partai politik akan menghukum anggota yang menjalankan diktum ini yang akhirnya diketahui KPK? Sampai sekarang kita tidak pernah mendengar berita pemecatan dari keanggotaan partai politik dengan cara nista atas kelakuan politikus yang menyimpang.

    Mereka hanya dikeluarkan atau sekadar dipecat, tanpa tindakan yang menistakan mereka. Kita juga tidak pernah mendapat partai politik yang memohon maaf kepada rakyat atas kejahatan para politikus atau pejabat yang didukung partai politik itu di jabatan publik.

    Memperalat Negara-Rakyat

    Kedua, negara diperalat melalui jalur kedaulatan rakyat dalam pemilihan jabatan publik. Kasus fantastis hampir semua anggota DPRD terjerembab korupsi di Kota Malang adalah fenomena memperalat negara demi kepentingan pribadi atau partai politik.

    Sejarah politik manusia dari zaman kerajaan sampai negara modern tidak dan belum bisa melepas masalah sangat mendasar ini: memperalat negara. Akar masalahnya sangat sederhana: negara adalah pusat sumber daya uang sekaligus kekuasaan.

    Pada masa Orde Baru kekuasaan keuangan berada di lingkaran pusat Presiden Soeharto dan DPR hanya jadi ”tukang stempel”. Saat ini kekuasaan itu ada di partai politik yang sudah sangat hegemonik. Celakanya, partai politik di Indonesia, sebagaimana kita saksikan melalui perwakilan mereka di jabatan publik, tidak cukup menonjolkan fungsi sebagai representasi suara rakyat.

    Sekadar merasa bersalah atas anggota partai yang korup pun tidak.  Kecaman terhadap sikap partai politik yang memperalat negara sudah dilakukan Bung Hatta pada 1966. Kata Bung Hatta (1966:15),”Partai yang pada hakikatnya alat untuk menyusun pendapat umum secara teratur, agar supaya rakyat belajar merasa tanggung jawabnya sebagai pemangku negara dan anggota masyarakat—partai dijadikan tujuan dan negara mendjadi alatnya.”

    Tentu saja, yang kita lihat sekarang sangat berbeda dan jauh lebih mengerikan: partai politik jadi alat merengkuh kekuasaan, negara menjadi tujuan memperkaya dan berkuasa. Kekuasaan anggota DPRD diperalat sebagai sebagai jalan pengesahan kejahatan terhadap rakyat.

    Di altar negara yang dikorupsi secara berjemaah ala gangster, kedaulatan rakyat yang diwakilkan dalam tiap pemilihan anggota legisaltif yang telah dipilih partai politik, kita menuduh bahwa kedaulatan rakyat telah dipraktikkan sebagai pelacuran politik.  Para wakil rakyat itu dengan sangat lihai melacurkan kedaulatan rakyat dengan mengkhianati tugas-tugas mereka di lembaga legislatif.

    Kita mungkin sudah emoh memohon agar partai politik mohon maaf atas pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat yang dilakukan para anggotan partai plitik itu. Politik kita sudah kehilangan rasa tanggung jawab dan rasa malu.