Menjaga Jati Diri Negara Agraris

Dina Hidayana - Istimewa
02 Oktober 2018 15:32 WIB Dina Hidayana Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (26/9/2018). Esai ini karya Dina Hidayana, anggota staf ahli Fraksi Partai Golar DPR dan calon anggota DPR dari Partai golkar di Daerah Pemilihan V Jawa Tengah untuk Pemilu 2019. Alamat e-mail penulis adalah dinahidayana@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Dalam banyak diskursus dan pelajaran di sekolahan beberapa dekade yang lalu, Indonesia dibahas, di antaranya, sebagai negara agraris, yakni negara yang aktivitas produksi terbesarnya di sektor pertanian dan kehidupan sebagian besar penduduk terkait dengan sektor tersebut.

Keagrarisan ini dibicarakan dengan nada kebanggaan karena mencerminkan betapa suburnya tanah Nusantara dan melimpah ruahnya sumber daya alam dan menggambarkan potensi besar kemandirian pangan sebagai syarat penting ketahanan nasional.

Agraris tidak sama artinya dengan keterbelakangan dan kemunduran. Modernitas dan kemajuan adalah soal bagaimana pertanian dan perikanan dikelola, bukan soal di sektor apa produksi dilakukan. Ada banyak negara besar dan maju di dunia yang masih bertahan dengan sektor agraris sebagai sektor andalan seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia.

Negara-negara itu berhasil melakukan industrialisasi yang sangat masif di sektor agraris dan menjadi pemain penting dalam perdagangan dunia. Saking pentingnya sektor agraris, tidak segan-segan negara seperti Amerika Serikat dan Jepang membela habis-habisan komoditas pertanian mereka, bahkan sampai harus menghadapi ancaman perang dagang.

Sejak berakhirnya Orde Lama, Indonesia sebetulnya memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pembangunan sektor agraris. Pemerintah pada masa-masa itu melakukan revolusi hijau dan berperan sangat aktif memastikan peningkatan produksi pertanian.

Swasembada

Alhasil, Indonesia berhasil mencapai taraf swasembada pangan di pertengahan 1980-an dan mendapat penghargaan dunia. Dalam kehidupan ekonomi dan sosial domestik selama beberapa dekade awal setelah Orde Lama masyarakat bisa menikmati harga-harga pangan yang terjangkau dan ketersediaan berbagai jenis produk pertanian yang tidak pernah langka.

Sejak era 1990-an dan terutama satu dekade belakangan ini pembangunan di sektor agraris sepertinya mengalami stagnasi dan bahkan cenderung menurun. Pertama-tama belum ada lagi tindak lanjut revolusi hijau ke bentuk revolusi generasi berikutnya yang berlandaskan pengetahuan dan teknologi yang lebih advanced.

Indonesia malah seperti kembali ke tahap awal revolusi hijau seperti yang tampak dalam kebijakan pembagian traktor beberapa tahun lalu. Semestinya traktor adalah teknologi modern yang tahapan pengenalan dan penggunaannya dilalui bangsa ini empat atau lima dekade lalu.

Masih maraknya pembagian traktor pada era ini menegaskan stagnasi sektor agraris. Stagnasi ini mencapai puncaknya sejak Indonesia semakin giat mengimpor bahan pangan, termasuk bahan-bahan pangan mendasar dan bahan konsumsi mayoritas penduduk seperti beras dan kedelai. Praktis Indonesia berubah dari swasembada beras yang mendapat penghargaan FAO menjadi negara pengimpor beras paling konsisten yang seharusnya diberi penghargaan oleh WTO.

Kemunduran ini disebabkan, salah satunya, makin berkurangnya perhatian yang dicurahkan negara dan pemerintah terhadap sektor pertanian dan perikanan. Sejak krisis minyak pertengahan 1980-an terjadi beberapa perkembangan baru yang berdampak negatif terhadap sektor ini.

Krisis itu memaksa pemerintah mengencangkan ikat pinggang dan mengurangi berbagai pengeluaran, termasuk berbagai macam subsidi dan program pengembangan pertanian dan perikanan.

Pemerintah juga berupaya mendorong industrialisasi di bidang manufaktur sebagai alternatif yang lebih menguntungkan dan dengan daya kompetisi yang lebih besar dibanding perekonomian yang terus-menerus bergantung pada produksi sumber daya alam.

Praktis setelah itu sektor agraris terbengkalai dan produksi pertanian dan perikanan Indonesia mengikuti dinamika pasar. Mengikuti dinamika pasar artinya pertanian dan perikanan hanya akan memproduksi berdasarkan permintaan.

Menanam padi, jagung, atau kopi bukan lagi pilihan yang ditentukan produsen, tapi disetir oleh harga melalui mekanisme perimbangan antara permintaan dan penawaran. Tidak mengherankan ada wilayah yang dulu sentra beras (seperti di Pakpak di Sumatra Utara) berubah menjadi produsen kopi karena komoditas ini  lebih laku di pasar.

Sekilas tampak tidak masalah dan fair saja, petani memproduksi berdasarkan permintaan pasar, tapi dengan tingkat kemajuan teknologi yang masih terbatas dan fluktuasi pasar yang tinggi dan tidak terkendali, perubahan selera konsumen bisa berarti kiamat bagi sektor agraris di Indonesia; dan inilah yang sering terjadi.

Sekarang pertanyaaannya adalah apakah kita akan terus bertahan dengan kondisi sektor agraris yang hidup segan mati tak mau dan sangat bergantung pada dinamika pasar?

 Sektor Mendasar

Ataukah sudah saatnya kita mencanangkan pentingnya kembali ke semangat swasembada pangan yang sekian lama pernah menjadi cita-cita mulia negeri ini? Tulisan ini memilih jawaban “pentingnya mengembalikan jati diri agraris” dengan beberapa alasan.

Pertama, sektor agraris adalah sektor yang sangat mendasar karena memproduksi pangan yang menentukan kelangsungan hidup masyarakat. Swasembada pangan secara ekonomis mungkin program yang mahal dan belum tentu menguntungkan, tetapi secara politik, sosial, dan budaya adalah keharusan yang sulit dielakkan.

Bangsa ini tentu tidak akan menyerahkan ketersediaan pangan bagi penduduk kepada aktivitas produksi pertanian dan perikanan di negara lain. Selain memilukan, tindakan seperti ini membuat Indonesia rentan dari segi ketahanan dan keamanan dalam jangka panjang.

Kedua, agraris adalah ciri khas negeri ini dan potensi paling besar yang dimiliki bangsa dan masyarakat negeri ini. Masih banyak aspek sektor agraris yang belum digali lebih jauh dan dikelola secara lebih serius. Sudah tentu untuk melakukan ini semua sangat diperlukan perhatian yang sangat besar.

Sektor ini butuh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Biayanya pasti tidak sedikit, tapi pengembangan pengetahuan dan teknologi akan membawa hasil yang tidak akan pernah lekang dimakan zaman dan bisa dimanfaatkan berbagai sektor produksi lainnya.

Ketiga, swasembada pangan akan mendorong pembangunan sektor agraris yang lebih serius. Pembangunan ini pada gilirannya akan menyemarakkan kembali pedesaan dan merevitalisasi kehidupan ekonomi dan sosial di wilayah rural.

Sulit Memastikan

Implikasinya, eksodus dari desa-desa dan berakhir sebagai tenaga kerja Indonesia di negara-negara lain tanpa perlindungan hukum yang memadai atau menjadi pengangguran terselubung di kota-kota besar bisa mulai dicegah.

Kecintaan pada pertanian dan perikanan akan tumbuh lagi dan masyarakat menemukan masa depan yang lebih jelas dengan kehidupan pedesaan. Artinya, saat ini sangat sulit memastikan apakah Indonesia masih negara agraris atau tidak.

Sekilas pandang, negeri ini masih jelas agraris karena sebagian besar kehidupan masyarakatnya melekat dengan sektor pertanian dan perikanan, tapi meningkatnya impor bahan pangan, eksodus dari desa-desa, dan menurunnya pamor pertanian dan perikanan membuat negara ini sepertinya sudah tidak lagi agraris, tapi ironisnya belum sepenuhnya juga menjadi negara industri manufaktur.

Gagasan mendorong swasembada pangan tidak sedang meributkan apakah Indonesia negara agraris atau bukan. Gagasan ini hanya menegaskan kembali potensi yang dimiliki Indonesia, makna politik dan sosial yang terkandung dalam swasembada pangan, dan pentingnya menghargai kembali kontribusi pedesaan terhadap pembangunan bangsa dan negara serta perlindungan masa depan generasi penerus.