Bangsa yang Butuh Detoksifikasi Sejarah

Hendra Kurniawan - Istimewa
01 Oktober 2018 14:14 WIB Hendra Kurniawan Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (29/9/2018). Esai ini karya Hendra Kurniawan, dosen Pendidikan Sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menekuni sejarah Tionghoa Indonesia. Alamat e-mail penulis adalah hendrayang7@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Setelah peristiwa tragedi 1965 perlakuan diskriminatif terhadap Tionghoa tumbuh subur. Masyarakat Tionghoa menjadi salah satu kambing hitam dari tragedi ini.

Tuduhan ada dukungan Tiongkok terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi sebab. Pada 1969, pemerintah Orde Baru lantas membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Hubungan ini kembali normal pada 1990-an, itu pun belum bisa sepenuhnya cair.

Imbas pertama bagi Tionghoa melanda Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang didirikan oleh Siauw Giok Tjhan pada 1954. Baperki dituduh menjadi alat PKI.

Organisasi ini bermaksud menyatukan tujuan politik orang-orang Tionghoa yang telah menyatakan diri menjadi warga negara Indonesia (WNI). Atas semangat itu Baperki tidak beranggotakan orang-orang Tionghoa saja.

Kampanye

Pada 15 Oktober 1965, Universitas Res Publica (cikal bakal Universitas Trisakti) milik Baperki dirusak dan dibakar massa. Sejak itu dimulailah kampanye anti-Tiongkok dan anti-Tionghoa. Menurut Benny G. Setiono (2008), media massa saat itu juga dimanfaatkan untuk membentuk opini yang terus ngopeni suasana permusuhan terhadap pemerintah Tiongkok dan masyarakat Tionghoa.

Melihat situasi yang semakin panas, pada 21 Oktober 1965 Presiden Sukarno menyerukan penghentian segala tindakan destruktif seperti rasialisme, perusakan, dan pembakaran. Peringatan ini tidak diindahkan, bahkan desas-desus yang menjurus pada pecahnya rasialisme anti-Tionghoa terus berembus.

Upaya menggiring opini publik terus dilakukan untuk memperkeruh situasi dan mencari kambing hitam. Patut dicatat setiap ontran-ontran melanda negeri ini (pada 1965 hingga 1998), Tionghoa selalu kena getah.

Beberapa tokoh politik Tionghoa yang menjadi bagian pemerintahan Sukarno juga mulai dicurigai dan ditangkapi. Pada 4 November 1965, Siauw Giok Tjhan, Ketua Umum Baperki, ditahan oleh militer. Ia kemudian dipecat dari keanggotaan DPRGR, MPRS, dan DPA.

Demikian pula dengan Menteri Negara Oei Tjoe Tat. Ia juga ditangkap dan dipenjarakan. Setelah sekian tahun, keduanya dibebaskan oleh pemerintah Orde Baru namun di kartu tanda penduduk mereka dibubuhi kode ”ET”, singkatan dari eks tapol (tahanan politik).

Beberapa menteri berdarah Tionghoa yang sekalipun bukan loyalis Sukarno juga bernasib mirip. Menteri Cipta Karya dan Konstruksi, David G. Cheng, disingkirkan dan tidak dipakai lagi dalam pemerintahan.

Buntutnya sejak itu tidak pernah ada lagi orang Tionghoa yang masuk ke dalam pemerintahan. Satu-satunya orang Tionghoa, yakni Mohammad Hasan (Bob Hasan), diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada kabinet Orde Baru terakhir, yaitu pada 1998.

Sinophobia

Situasi politik yang tidak menentu setelah peristiwa tragedi 1965 membuat intensitas kerusuhan anti Tionghoa menjadi-jadi. Penjarahan, perusakan, pembakaran rumah, toko, sekolahan, dan mobil milik orang Tionghoa terjadi di mana-mana.

Sejak itu dimulailah kampanye aksi sinophobia atau anti Tionghoa. Kondisi ini ditambah dengan tindakan represif penguasa yang menimbulkan rasa waswas dan trauma berkepanjangan.

Inilah yang menyebabkan masyarakat Tionghoa pada kemudian hari berusaha mati-matian menghindari wilayah politik. Kuatnya sentimen anti Tionghoa membuat pemerintah mengambil kebijakan yang dianggap sebagai solusi penyelesaian masalah Tionghoa.

Alih-alih solusi, justru semakin menjauhkan relasi yang harmonis dan menjadi alat yang mempertajam diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Orde Baru sejak awal tidak sepakat dengan pandangan yang membedakan identifikasi historis dan kultural dengan identifikasi politik.

Stigma yang dipaksakan terhadap Tionghoa secara simbolis diwujudkan pada 1967 dalam bentuk pelarangan resmi penggunaan istilah Tionghoa dan Tiongkok yang lantas diganti dengan sebutan Cina.

Ini istilah bernada inferior yang menekankan anggapan bahwa Tionghoa merupakan outsider dan bukan bagian dari bangsa Indonesia. Segala perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat Tionghoa dan budaya mereka kemudian dianggap wajar.

Sejak 1966, semua sekolah berbahasa Tionghoa ditutup. Pada 1967 juga diberlakukan pelarangan terhadap penggunaan aksara Tionghoa di tempat umum, termasuk majalah maupun surat kabar.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dinyatakan bahwa segala bentuk dan wujud budaya serta tradisi Tionghoa seperti Tahun Baru Imlek, pertunjukan wayang potehi, barongsai, sembahyang leluhur, dan sebagainya hanya boleh dirayakan di kalangan keluarga di dalam rumah atau kelenteng.

Akibatnya fatal. Diskriminasi budaya terhadap masyarakat Tionghoa yang terjadi pada masa Orde Baru menjelma menjadi genosida kultural. Generasi muda Tionghoa kini pun mulai kehilangan identitas kultural mereka.

Indetitas Kultural

Memasuki masa reformasi, upaya menghapus komponen Tionghoa dari kebudayaan Indonesia mulai sirna. Sebagai bagian dari bangsa ini, masyarakat Tionghoa berhak memiliki identitas kultural mereka dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

Identitas mereka tak hanya budaya. Masyarakat Tionghoa sebagai warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, bahkan pertahanan dan keamanan.

Yang membikin heran adalah sampai saat masih saja setiap kali isu politik digoreng maka tak ketinggalan bumbu PKI dan diskriminasi terhadap Tionghoa ikut ditaburkan. Masyarakat kita belum sepenuhnya dewasa dan berpikir jernih.

Masyarakat kita masih banyak yang terbelenggu dengan pola pikir era penguasa Orde Baru yang getol memelihara common enemy. Inilah racun berbahaya yang perlu segera didetoksifikasi dari tubuh kita sebagai bangsa agar bangkit menata masa depan!