Kritik Mendagri, DPR: Darurat Bukan Berarti Kasih Angin Buat Penjarah

Warga mengambil makanan dari 'minimarket' yang ambruk di Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9 - 3018). (Antara/Rolex Mahala)
01 Oktober 2018 23:00 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menyoroti ketidaksiapan pemerintah dalam mengirimkan bantuan logistik korban gempa dan tsunami di Palu. Menurutnya, akibat ketidaksiapan itu, sejumlah kelompok masyarakat akhirnya melakukan penjarahan di beberapa pasar swalayan.

Jika penjarahan tersebut dilakukan warga atas "rekomendasi" pejabat pemerintah maka hal itu juga bukan langkah yang tepat, katanya. "Penjarahan terjadi setelah seorang pejabat memberikan angin kepada masyarakat untuk melakukannya," kata Sodik di Kompleks Parlemen, Senin (1/10/2018).

Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah tersebut tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun. Langkah pemerintah yang mengizinkan masyarakat untuk mengambil segala kebutuhan bahan pokok di minimarket maupun toko swalayan mengundang reaksi dari beberapa pihak.

Sodik pun mengatakan bahwa pemerintah harusnya mengambil langkah lain, bukan malah mengizinkan masyarakat mengambil segala kebutuhan pokoknya yang terkesan membolehkan menjarah di minimarket dan swalayan.

"Sangat memalukan, karena merupakan sebuah edukasi yang buruk. Kondisi darurat bukan alasan untuk memberikan angin kepada penjarahan," ujarnya. Arahan tersebut, kata dia, juga menunjukkan ketidaksiapan pemerintah melakukan suplai logistik kepada korban.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengklarifikasi pemberitaan bahwa dirinya membolehkan warga korban gempa Palu mengambil barang di minimarket karena akan diganti oleh pemerintah. Menurutnya, penggantian makanan dan minuman yang diambil di minimarket itu hanya berlaku saat dia berkunjung ke rumah sakit, Sabtu (29/9/2018) lalu.

Tjahjo menegaskan bahwa permintaannya kepada pemerintah daerah setempat untuk memfasilitasi pembelian makanan dan minuman di minimarket atau toko saat itu karena saat itu belum ada bantuan datang. Hal itu pun terbatas untuk pengungsi dan pasien yang dirawat di rumah sakit.

"Enggak mungkin [semua barang yang diambil warga diganti pemerintah]. Semua warga Palu kan kena musibah [termasuk pemilik toko]. Jadi tak perlu khawatir barangnya diambil," kata Tjahjo di Studio Metro TV yang disiarkan pada Minggu (30/9/2018) malam.