Indonesia Resmi Kuasai 51% Saham Freeport, Sri Mulyani Puji Jokowi

CEO Freeport McMoran Richard Adkerson (dari kiri), memberikan paparan didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, seusai penandatanganan pokok-pokok kesepakatan divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) di Jakarta, Kamis (12/7 - 2018). (Bisnis / Dwi Prasetya)
27 September 2018 19:30 WIB David Eka Issetiabudi Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Proses divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak mudah. Keberhasilan proses hingga tahap akhir, yaitu penandatanganan jual beli (sales & purchase agreement/SPA) tidak lepas dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa sampai Rabu (26/9/2018) sore, pihaknya masih bertemu Freeport McMoRan Inc untuk membahas detail pasal dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum ditandatangani Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Saya mau sampaikan, proses ini luar biasa, proses yang di bawah leadership Presiden. Kita tahu persis apa yang kita perjuangkan, kita detail, dan kami jelaskan secara jelas ke FCX [Freeport-McMoRan]. PTFI harapannya secara teknik, lingkungan bagus. Jadi ini bisa mengelola pertambanngan secara baik.”

Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri BUMN, Menteri Kehutanan, dan Menteri ESDM yang sudah memperjuangkan proses divestasi saham Freeport Indonesia. Menurutnya, proses negosiasi tidak mudah karena perlu menjelaskan kepada pemegang saham Freeport-McMoRan di AS.

“Kami komitmen untuk menjaga iklim dan kepentingan rakyat. Ini penting bahwa Indonesia menarik untuk investasi. kita bisa mewujudkan benefit yang sama sama baik untuk negara dan investor. Saya harap transaksi bisa selesai dalam tepat waktu, dan kita bisa jalankan PTFI yang kita jaga terus kinerjanya.”

Dia menegaskan bahwa proses divestasi saham Freeport tidak mudah karena proses yang sama-sama pelik. “Tapi dengan niat baik, Inalum dan Richard [CEO Freeport-McMoRan], kita akhirnya bisa memenuhi dan mencapai kesepakatan saham 51% melalui SPA ini. Kita juga terus menyelesaikan, dan ini tahap akhir. Ini juga proses yang tidak mudah, tapi komitmen kita untuk memperjuangkan yang terbaik, baik dari sisi penerimaan negara, smelter untuk downstream, pengelolaan.”

Selain itu, Pemerintah Indonesia tetap menghormati hak investor yang datang ke Indonesia.