Awas Penipuan, Jangan Sembarangan Umbar NPWP!

Ilustrasi pajak (Solopos)
27 September 2018 13:15 WIB Bayu Jatmiko Adi Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat mewaspadai percobaan penipuan mengatasnamakan DJP. DJP pun mengimbau masyarakat tidak sembarangan memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data diri kepada sembarang orang.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II, Rida Handaru, mengatakan saat ini masyarakat perlu waspada terkait penipuan yang mengatasnamakan DJP meski sejauh ini di wilayah Soloraya maupun wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah II belum ada laporan terkait hal itu.

"Tapi dari kantor pusat meminta agar melakukan sosialisasi ke masyarakat sebab kecenderungannya penipuan mengatasnamakan DJP mulai banyak," kata dia.

Modus penipuan tersebut adalah dengan menanyakan NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Kami memang ada call center yang terpusat di Jakarta. Biasanya penipuan itu tujuannya mencari NPWP dan NIK wajib pajak. Call center itu untuk menampung pertanyaan-pertanyaan dari wajib pajak. Kadang call center juga memberikan pemberitahuan tentang kewajiban-kewajiban wajib pajak. Tapi intinya tidak meminta data dari wajib pajak," kata dia saat ditemui wartawan di kantornya, Rabu (26/9/2018).

Dia pun mengimbau kepada wajib pajak untuk segera mengklarifikasi ke kantor pajak terdekat ketika ada pihak yang menanyakan NPWP dan NIK atau data diri dengan mengatasnamakan DJP. Dia mengatakan kasus serupa sempat terjadi di Jakarta sepekan lalu.

Rida menyebutkan salah satu akibat jika NPWP tersebut disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab adalah saat melakukan transaksi jual beli. "Misalnya saya mau beli barang dalam jumlah besar. Kemudian dari pihak penjual menghendaki data saya serta NPWP. Tapi saya tidak mau nama saya muncul di sistem DJP. Akhirnya saya mencari NPWP dan nama orang lain. Di DJP itu sudah ada sistem. Ketika sudah ada nama dan NPWP yang dimasukkan dan sesuai, datanya akan terpantau," kata dia.

DJP bisa mengetahui transaksi yang menyertakan NPWP yang dilakukan sehingga nantinya juga akan disesuaikan dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) yang dilaporkan. "Kemungkinan NPWP disalahgunakan seperti itu," lanjut dia.

Namun dia mengatakan hanya beberapa oknum yang kemungkinan menyalahgunakan atau melakukan penipuan."Tidak semua orang, hanya segelintir. Jangan menjadi ketakutan. Tapi perlu hati-hati," terang dia.