Efek Ekor Jas

Lukmono Suryo Nagoro - Istimewa
24 September 2018 16:57 WIB Lukmono Suryo Nagoro Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (20/9/2018). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Salah satu pertanyaan penting di benak para elite politik di Indonesia dalam menghadapi pemilihan umum 2019 adalah apakah efek ekor jas (coat-tail effect) akan memberikan pengaruh positif bagi partai politik mereka?

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring pernah berkeluh kesah apabila Prabowo Subianto tidak memilih calon wakil presiden dari partai itu ada kemungkinan suara PKS akan turun.

Hal ini disebabkan tidak sinkronnya calon presiden dan calon wakil presiden dengan partai politik pendukung. Kekhawatiran Tifatul dan bisa jadi juga kekhawatiran elite partai lain politik lain inilah yang disebut efek ekor jas (EEJ).

Singkatnya sampai seberapa besar tokoh yang dicalonkan partai politik, koalisi partai politik, atau yang terasosiasi dengan partai politik tersebut berpengaruh terhadap partai politik pendukung.

Jika tokoh tersebut memiliki elektabilitas yang baik, ia akan berpengaruh positif terhadap perolehan suara partai politik. Sebaliknya, jika tokoh tersebut tidak memiliki elektabilitas yang baik, ia malah berpengaruh negatif terhadap suara partai politik.

Di Indonesia, kepopuleran Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejalan dengan perolehan suara Partai Demokrat. Pada pemilihan umum 2004, Partai Demokrat hanya meraih 7,45% suara nasional yang bisa menjadi modal berkoalisi dengan partai politik lain sehingga SBY bisa menjadi presiden.

Pada pemilihan umum 2009, EEJ lebih dahsyat lagi. Partai Demokrat menjadi pemenang pemilihan umum anggota legislatif dan SBY menjadi pemenang pemilihan presiden. Pada pemilihan umum 2014 ditandai kepopuleran Joko Widodo yang berpengaruh positif terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sehingga bisa sukses di pemilihan umum anggota legislatif dan pemilihan presiden.

Efek Kereta Gandeng

Pada pemilihan presiden 2019, Joko Widodo (Jokowi) adalah calon presiden paling populer dengan tingkat kepercayaan masyarakat antara 65%-70%. Situasi ini menyebabkan banyak partai politik yang berkoalisi mendukung Jokowi.

Oleh karena, Jokowi memiliki peluang besar terpilih kembali menjadi presiden pada pemilihan umum mendatang dan banyak partai politik yang yang mendekat.   Para elite partai politik tentu memiliki kalkulasi politik yang rasional ketika mendukung Jokowi.

Faktor psikologi politik cukup berpengaruh, yaitu partai politik akan lebih senang jika dianggap sebagai pendukung tim kuat. Fenomena inilah yang sering disebut sebagai efek kereta gandeng (bandwagon effect).

Apakah partai politik atau koalisi partai politik semuanya akan meraup keuntungan dari EEJ? Pasti tidak semua partai politik akan menikmati dampak positif EEJ. Tinggal bagaimana partai politik atau koalisi partai politik secara konsisten mampu dianggap berjuang secara mati-matian mendukung tokoh tersebut.

Ada kesimpulan menarik dari survei pada pertengahan 2017. Pada saat Partai Golongan Karya sedang mengalami permasalahan kepemimpinan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Setya Novanto berurusan dengan hukum karena masalah korupsi KTP-el, ada kesimpulan suara Partai Golongan Karya akan naik jika mendukung Jokowi dan sebaliknya akan turun jika tidak mendukung Jokowi.

Selain survei tersebut, kita juga melihat fakta pada pemilihan umum 2009 saat SBY menjadi calon presiden terkuat dan partai-partai politik berbondong-bondong mendukung. Partai politik pendukung utama SBY pada waktu itu adalah Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), PKS, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dari lima partai politik pendukung tersebut, siapakah yang paling menikmati EEJ? Semua orang tahu, partai yang paling menikmati EEJ adalah Partai Demokrat yang mendapat kenaikan suara dari 7,45% menjadi 20,85%.

Partai politik pendukung lain suaranya anjlok semua. Hanya PKS yang mendapat kenaikan suara. Perolehan suara PKS pada pemilihan umum 2004 hanya 7,34% dan kemudian naik menjadi 7,88%.   PKB malah kehilangan lebih dari setengah pemilihnya.

Alat Analisis

Suara PKB pada pemilihan umum 2004 sebesar 10,57% dan kemudian berkurang menjadi 4,94% pada pemilihan umum 2009. PPP juga mengalami hal serupa, dari mendapat 8,15% suara kemudian turun menjadi 5,32%. PAN yang pada pemilihan umum 2004 meraih 6,44% suara nasional berkurang menjadi 6,01%. Artinya, EEJ hanya menguntungkan satu atau dua partai politik dalam koalisi.

Faktor EEJ bisa menjadi alat analisis menggambarkan betapa peliknya proses pemilihan caalon wakil presiden bagi Prabowo Subianto yang tiap-tiap partai politik dalam koalisi pendukung mengusulkan calon wakil presiden. Semua itu bertujuan mempertahankan atau menaikkan perolehan suara dalam pemilihan umum 2019 mendatang.

Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden dapat dianalisis dalam kerangka EEJ. Mengapa Sandiaga Uno diajukan sebagai calon wakil presiden pada 2019? Ada dua alternatif jawaban.

Pertama, Prabowo harus memikirkan kelanjutan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) agar tidak terus-menerus bergantung pada dirinya. Kedua, Sandiaga Uno dipersiapkan menjadi mesin Partai Gerindra dan calon kuat untuk pemilihan presiden 2024 saat Jokowi, misalnya menang pada pemilihan umum 2019, tidak bisa maju lagi pada pemilihan umum 2024.

Oleh karena dipersiapkan untuk 2024, Sandiaga Uno harus sesegera mungkin diorbitkan atau dicoba pada pemilihan umum 2019 ini. Kita semua tahu bagaimana kinerja Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memimpin Provinsi DKI Jakarta selama 10 bulan ini. Hampir tidak ada prestasi yang menonjol.

Janji-janji surga seperti rumah dengan uang muka 0% dan program OK OCE hampir tidak bisa direalisasikan.    Anies dan Sandi pun sadar program tersebut susah dilaksanakan dan ada pendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang tidak bisa move on akan terus memberikan citra negatif pada keduanya.

Jika mereka bertahan terus sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta sampai 2022, ada kemungkinan karier politik mereka akan mandek. Dengan kesadaran dan modal uang, Sandi mengundurkan diri dari posisi sebagai wakil gubernur DKI Jakarta dan memutuskan menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan umum 2019.

Citra

Sebenarnya untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo, Sandi tidak perlu mengundurkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Oleh karena Sandi dan Prabowo memerhatikan EEJ, Sandi harus mundur karena selama sembilan bulan ke depan Sandi harus memoles dirinya sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo seutuhnya sehingga menjadi tokoh yang memiliki citra positif bagi Partai Gerindra.

Dengan berposisi sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo seutuhnya, Sandi bisa berkelit dari wartawan yang menanyakan bagaimana kelanjutan program rumah dengan uang muka 0% dan OK OCE. Sandi akan menjawab sudah bukan domain dirinya lagi.

Saya jadi berpikir Sandi ini laksana tahu bulat yang tiba-tiba digoreng secara dadakan agar citra negatif selama menjadi wakil gubernur DKI Jakarta hilang dan digantikan citra yang sama sekali baru sebagai calon wakil presiden.

Akhirnya, memilih calon wakil presiden, entah Ma’ruf Amin entah Sandiaga Uno, merupakan politik praktis. Politik kekuasaan yang kadang-kadang meracuni nalar normal manusia. Ada baiknya kita tidak terlalu memikirkannya agar tidak terbawa perasaan atau baper.