Jumlah PNS Koruptor: DKI Jakarta & Kemenhub Terbanyak

ilustrasi korupsi. (Solopos/Whisnu Paksa)
14 September 2018 20:01 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat ada sebanyak 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) yang tersandung kasus korupsi dan sudah berstatus inkracht (berkekuatan hukum tetap). DKI Jakarta menjadi daerah dengan jumlah PNS koruptor terbanyak, sedangkan Kementerian Perhubungan menjadi kementerian rangking satu untuk hal yang sama.

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, I Nyoman Arsa menjelaskan, dari 2.357 PNS Tipikor inkracht, sebanyak 1.917 PNS masih bekerja aktif di Pemerintah Kabupaten/Kota, 342 PNS bekerja di Pemerintah Provinsi dan 98 PNS bekerja di Kementerian/Lembaga di Wilayah Pusat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (13/9/2018), Arsa meminta para kepala daerah untuk segera memecat para PNS yang berstatus koruptor dan masih aktif bekerja.

"BKN berharap ada pertambahan jumlah yang signifikan atas PNS Tipikor inkracht yang diberhentikan tidak dengan hormat dari birokrasi mengingat apa yang dilakukan PNS pelaku Tipikor inkracht itu telah merugikan Negara," ujar Arsa dalam siaran pers, Jumat (14/9/2018), dilansir Suara.com.

Dari hasil data yang dihimpun BKN hingga 12 September 2018, BKN membuat dua kategori koruptor PNS di Indonesia. Kategori pertama diurutkan berdasarkan provinsi dan kategori kedua diurutkan berdasarkan instansi pusat pada kementerian.

Untuk tingkat provinsi, Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan jumlah PNS koruptor tertinggi, yakni 52 orang. Posisi kedua diduduki Sumatra Utara sebanyak 33 orang dan Lampung sebanyak 26 orang di posisi ketiga. Sedangkan yang bersih dari PNS korup ada empat provinsi, yakni DI Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Untuk kategori lembaga pusat kementerian, posisi pertama diduduki oleh Kementerian Perhubungan dengan total PNS koruptor sebanyak 16 orang. Sementara di posisi kedua diduduki Kementerian Agama sebanyak 14 orang dan posisi ketiga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 9 orang.

Sumber : Suara.com