Setop Duplikasi Penelitian, Presiden Respons Positif Usulan Pendirian Badan Riset Nasional

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. (Bisnis/Abdullah Azzam)
09 September 2018 15:18 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, SUMATRA UTARA — Presiden Joko Widodo merespons positif usulan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Moh. Nasir terkait pendirian Badan Riset Nasional untuk menghentikan persoalan duplikasi penelitian di kementerian dan kampus.

Saat menjadi pembicara utama dalam acara wisuda lulusan Institut Teknologi Del di Gedung Serbaguna Yayasan Del di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Sabtu (8/9/2018), Nasir mengatakan selama ini masih terjadi duplikasi penelitian antara lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) kementerian/ lembaga dengan riset di perguruan tinggi (PT).

"Saya mengusulkan kepada Bapak Presiden, bagaimana litbang itu jadi satu lah. Saya mengusulkan bagaimana jika dibentuk Badan Riset Nasional. Bapak Presiden merespons positif, tapi kapannya Beliau lah yang tahu," tuturnya seperti dilansir Antara, Sabtu (8/9/2018).

Badan Riset Nasional akan mengatur penugasan penelitian dan pengembangan pada lembaga di bawah naungannya. Pengaturan penugasan penelitian membuat kegiatan penelitian lebih terarah dan terperinci serta memungkinkan pengelompokan bidang penelitian tertentu untuk badan atau lembaga tertentu sehingga tidak ada tumpang tindih.

"Belum tahu bentuknya seperti apa. Yang menangani itu harus ada, seperti yang mengurusi penerapan dan pengkajian teknologi, mana yang research [penelitian] prototipe, mana research inovasi, mana research material, mana research di bidang pangan, semua harus diklasterkan gitu. Harus efisiensi anggaran, jadi tidak terjadi tumpah tindih," kata dia.

Yang sekarang terjadi, menurut Nasir, tumpang tindih. “Kalau ini [Badan Riset Nasional dibentuk], terjadi breakthrough [terobosan] lo, pertama kali lo," ujar dia.

Kemenristekdikti mendapatkan tambahan anggaran riset sekitar Rp400 miliar untuk 2019. Sementara pada 2018, kementerian mengelola anggaran riset US$2,1 miliar atau sekitar 0,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Semestinya anggaran riset sampai 2% dari PDB.

Ia mengatakan anggaran riset Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan negara maju seperti Amerika Serikat, yang menganggarkan US$476 miliar dolar AS untuk riset atau Jepang yang memiliki anggaran riset sekitar US$170 miliar.

Tokopedia
Kolom 2 hours ago

Krisis Penalaran