Periode Kedua Ganjar Pranowo

Edy Purwo Saputro - Dokumen Solopos
07 September 2018 21:17 WIB Edy Purwo Saputro Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (6/9/2018). Esai ini karya Edy Purwo Saputro, dosen di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alamat e-mail penulis adalah E.Purwo.Saputro@ums.ac.id.

Solopos.com, SOLO -- Pelantikan Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen yang memenangi pemilihan gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023 dilakukan pada 5 September, dipercepat dari jadwal sebelumnya 17 September. Tentu ada banyak tantangan yang harus segera dihadapi Ganjar pada periode kedua menjabat gubernur Jawa Tengah.

Tantangan itu terutama untuk membuktikan lagi komitmen ”Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi”. Kemenangan dan pelantikan Ganjar bukan saja melahirkan harapan baru tapi juga kepemimpinan baru.

Eacott (2011) dalam artikel berjudul New Look Leaders or a New Look at Leadership? memberikan gambaran komprehensif tentang perbedaan antara mencari pemimpin baru atau kepemimpinan baru.

Keduanya berbeda karena pemimpin baru secara tidak langsung mengusung kepemimpinan yang baru, sedangkan kepemimpinan baru bisa jadi masih melibatkan pemimpin lama.

Tema ini selaras dengan kontroversi headline koran Independent Observer yang menjadi viral di media sosial, yaitu New Hope vs Unfulfilled Promises, karena banyak yang meyakini ini identik dengan propaganda seperti  kasus Obor Rakyat saat pemilihan presiden 2014.

Ingar bingar kemenangan dalam pemilihan kepala daerah dan juga pelantikan yang diwarani pesta rakyat tentu hanya temporer sebab yang justru menjadi tantangan adalah setelah pelantikan.

Dengan komitmen ”Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi” tentu Ganjar pada periode kedua harus berhadapan frontal dengan rakyat Jawa Tengah yang kini berada di posisi terimpit tekanan hidup akibat dampak kenaikan harga aneka bahan pokok.

Seremoni kemenangan dan pelantikan Ganjar tidak perlu berlama-lama. Awalan untuk Ganjar juga tidak perlu seperti mesin diesel sebab pada periode pertama sudah memetakan semua potensi dan kelemahan di Jawa Tengah sejak sebelum dan selama masa kampanye.

Bagaimana implementasi janji ”Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi” terutama demi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah dan kesejahteraan masyarakat? Aspek lainnya adalah kasus korupsi berjemaah yang terjadi di Kota Malang tentu harus juga dicermati agar tidak merembet ke Jawa Tengah.

Berkelanjutan 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses ketika masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang memengaruhi indikator ekonomi seperti perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat,  dan perbaikan riil taraf hidup.

Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan fisik, peraturan, dan perilaku. Inti perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukanlah perencanaan dari daerah, tetapi perencanaan untuk daera.

Ini bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan sumber daya swasta yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, membutuhkan pemimpin dan juga kepemimpinan yang andal agar memberikan manfaat terbesar. Semoga Ganjar  pada periode kedua mampu merealisasikan itu semua dan mungkin pada masa depan bisa bertarung di pemilihan presiden. 

Fakta membuktikan sentralisasi kebijakan pada era Orde Baru, khususnya pengelolaan potensi ekonomi, membuat peran pelaku usaha di daerah terabaikan. Berbagai kebijakan yang disusun justru lebih bermuatan kepentingan pusat yang justru berdampak negatif bagi iklim usaha daerah.

Sentralisasi juga menimbulkan inefisiensi perekonomian sebagai akibat biaya birokrasi tinggi dan tidak transparan. Hal ini tidak terlepas dari terbatasnya tingkat partisipasi dalam proses perumusan kebijakan publik.

Oleh karena itu, lima tahun ke depan, duet kepemimpinan Ganjar–Yasin harus dapat  mengakomodasi harapan dan tuntutan masyarakat Jawa Tengah, terutama terkait kondisi perekonomian makro dan juga harapan kesejahteraan. 

Mengacu implementasi otonomi daerah dan urgensi memacu pendapatan asli daerah, selayaknya Jawa Tengah mengembangkan sumber daya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Beberapa hasil studi empiris yang telah dilakukan menunjukkan upaya pemerintah daerah meningkatkan penerimaan daerah telah memicu distorsi pasar dan high cost economy.  

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah kurang diikuti upaya meningkatkan pelayanan publik. Artinya, fakta ini menjadi tantangan setelah pelantikan Ganjar–Yasin untuk lima tahun periode kepemimpinan.

Kontinu 

Relevan dengan urgensi perencanaan pembangunan pada era otonomi daerah, Bank Dunia mengakui dalam suatu model pertumbuhan daerah yang ideal perlu ditekankan upaya peningkatan pelayanan public.

Pertama, tata pemerintahan yang baik akan mendorong manajemen finansial dan penyediaan pelayanan yang bermutu. Kedua, investor yang tertarik dengan kemajuan tersebut akan merangsang pengembangan ekonomi lokal dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Ketiga, pengembangan ekonomi lokal akan bisa menguatkan keuangan daerah dan membantu mengentaskan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja. Keempat, posisi fiskal yang lebih kuat akan meningkatkan layanan daerah dan membuat siklus pengembangan terus bergerak maju.

Seharusnya ada perubahan orientasi pembangunan di daerah antara sebelum dan setelah otonomi daerah, terutama pada periode kedua kepemimpinan, sebagaimana yang menjadi tanggung jawab Ganjar.

Hal ini setidaknya harus menjadi peringatan bagi Ganjar-Yasin agar ada perubahan kepemimpinan mengacu tantangan yang lebih kompleks untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Kepentingan untuk memacu optimalisasi pendanaan secara mandiri terkait era otonomi daerah dan pengembangan basis ekonomi lokal yang membantu penyerapan tenaga kerja menuntut daerah memetakan produk unggulan.

Identifikasi produk unggulan tentu sangat beragam serta bisa merujuk pada aspek pendekatan yang berbeda. Artinya, suatu produk bisa disebut unggulan kalau sifatnya padat karya, nilai ekspornya tinggi, nilai investasinya besar, dan atau mungkin penggunaan basis sumber daya ekonomi lokal terbesar.

Jawa Tengah pasti mempunyai produk unggulan, tinggal bagaimana proses optimalisasi produk unggulan itu bisa ditumbuhkembangkan agar memberi manfaat makro dan berkelanjutan. Hal ini menjadi pekerjaan  Ganjar pada periode kedua menjabat gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan harapan kesejahteraan Jawa Tengah, selain tentu merealisasikan komitmen ”Mboten Ngapusi, Mboten Korupsi”.