Politik Kerukunan Bangsa

Indra Tranggono - Istimewa
06 September 2018 18:54 WIB Indra Tranggono Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (5/9/2018). Esai ini karya Indra Tranggono, peminat isu-isu kebudayaan yang tinggal di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah indra.tranggon23@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Adegan berpelukan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang diperantarai pesilat Hanifan Yudani Kusumah beberapa hari lalu menjadi viral di media sosial, bahkan anak-anak di Palestina pun menirukan gaya pelukan mereka. Ada yang bergaya mirip Joko Widodo dan Prabowo.  

Berdasarkan foto yang diunggah di akun Instagram @muhammadhusein_gaza pada Kamis, 30 Agustus 2018, tampak foto kolase yang menampilkan Joko Widodo, Prabowo Subianto, dan peraih medali emas pencak silat Asian Games 2018, Hanifan Yudani Kusumah,  berpelukan hangat di tribun kehormatan.

Kedua tangan Hanifan Yudani tidak semata-mata bergerak begitu saja. Layaknya kemenangan  Hanifan yang merupakan takdir yang telah ditetapkan Tuhan, kira-kira begitu juga inisiatif Hanifan saat menyatukan kedua tokoh sentral Indonesia itu, Joko Widodo dan  Prabowo Subianto, pastilah juga skenario yang disiapkan Tuhan.

Adekan berpelukan itu bisa diartikan pelukan emosional antara dua sahabat dan dua elite politik nasional, namun juga bisa diartikan pelukan politik yang memiliki makna pentingnya kerukunan bangsa di tengah berbagai ujian. Begitulah seharusnya visi para pemimpin. Mereka tak cuma terobsesi kekuasaan, melainkan juga berpikir tentang keutuhan bangsa.

Perang Saudara

Bung Karno bisa jadi contoh. Pada masa akhir krisis kekuasaannya tahun 1965, ia lebih memilih mempertahankan persaudaraan kebangsaan daripada kekuasaan politik. Jika mau, saat itu Bung Karno bisa saja mempertahankan kekuasaan dengan semua kekuatan yang dia pegang.

Bung Karno berpikir, jika ia kukuh bertahan akan terjadi konflik sosial dan politik yang lebih luas.  Perang saudara akan pecah. Dengan bijak dan arif, ia memilih turun dari kursi kekuasaan demi menjaga keutuhan dan kerukunan bangsa.  

Begitulah pemimpin besar, selalu visoner. Kapasitas kenegarawanan melampaui egoisme politik dan kekuasaan. Kerukunan bangsa selalu menjadi pilihan utama dan mendasar yang harus diambil setiap penguasa dalam menyikapi persoalan, meskipun risikonya mungkin pahit.

Akan jauh lebih getir jika penguasa melakukan blunder politik karena pilihan-pilihan pragmatis. Seorang penguasa yang berpikir soal kerukunan dan keutuhan bangsa akan meninggalkan catatan emas dalam sejarah.

Kerukunan bisa dipahami sebagai suatu kondisi/keadaan ideal dalam suatu masyarakat bangsa tempat seluruh pemimpin bangsa dan warga negara hidup dalam keselarasan (harmoni). Potensi-potensi ancaman perpecahan selalu diatasi dengan kemampuan mengelola konflik sosial yang bersumbu pada perbedaan cara pandang dan kepentingan antarkelompok.

Kemampuan mengelola konflik bisa diwujudkan melalui mengidentifikasi sumber dan alasan konflik: suku, agama, politik, sosial, dan lainnya; mengidentifikasi aktor-aktor konflik; menemukan metodologi resolusi demi melakukan langkah-langkah komprehensif mengatasi konflik.

Langkah lainnya adalah melakukan berbagai dialog dan negoisiasi demi mencapai kesepahaman antarpihak untuk mengakhiri konflik dan merumuskan cara untuk mencegah terulangnya konflik. Dalam konteks keindonesiaan, resolusi konflik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Turunan dari kerukunan adalah persatuan. Setiap warga negara meletakkan kepentingan bangsa di atas kepentingan personal dan kelompok. Terjadi penekanan egoisme sektoral. Segala perbedaan harus dipahami sebagai kekayaan potensi yang memiliki keniscayaan untuk bersinergi membangun peradaban bangsa.

Pemilihan Presiden

Kesadaran tentang kerukunan kebangsaan dan persatuan seharusnya dijadikan modal kultural oleh elite politik dan penguasa dalam memasuki arena kontestasi pemilihan presiden pada 2019.

Ada residu konflik sosial dari pemilihan presiden pada 2014 yang mesti dicemati dan dijadikan bahan pelajaran. Meskipun Joko Widodo dan Prabowo Subianto sudah makan siang dan minum kopi bareng, tapi ketegangan antarpendukung masih terjadi sampai kini.

Budayawan Umar Kayam pernah mengatakan demokrasi itu cerewet. Bukan asal cerewet, melainkan kecerewetan yang mengandung sikap kritis dan gagasan alternatif demi menemukan solusi terbaik. Demokrasi tidak boleh ditentukan oleh pelampiasan kata-kata atau ujaran ngawur yang sering penuh kebohongan dan kebencian.

Demokrasi harus dikelola dengan penuh keadaban yang berbasis logika, etika, dan estetika. Logika berorientasi pada kebenaran dan objektivitas. Etika berkaitan dengan kesantunan dalam berpikir, berkata, dan berperilaku. Estetika berhubungan dengan keindahan, layak dan tidak layak dijadikan ukuran penilaian.  

Perang kata-kata di media sosial sudah sangat mencemaskan. Jika dibiarkan berkembang, hal itu berpotensi memicu konflik dalam skala luas, apalagi ketika gagasan-gagasan buruk dilalap begitu saja oleh masyarakat yang tidak kritis.

Dalam teori semiotika, kekerasan verbal memiliki potensi dan energi memicu kekerasan fisik. Kekerasan verbal mengandung ide yang merangsang otak untuk merekam di bawah sadar. Referensi ujaran verbal penuh kekerasan itu bisa menjadi pemicu tindakan.

Rasa Nyaman

Jika seluruh pemimpin dan elite politik mengidamkan kerukunan terjaga, mereka wajib mencermati praktik-praktik berbahasa, ujaran, dan berkomunikasi di media sosial yang cenderung mengganggu kenyamanan publik.

Umumnya tulisan atau gambar dan foto yang mereka unggah merupakan respons spontan atas realitas politik yang diproduksi oleh elite politik. Respons itu cenderung sekadar wujud luapan emosi dan didasari rasa suka dan tidak suka.

Kini saatnya kerukunan dimaknai secara luas dan menyentuh banyak bidang, termasuk penggunaan media sosial. Kelompok elite kekuasaan bisa menjadi aktor-aktor kebudayaan yang memberi pengaruh positif dengan tetap menjaga keadaban dalam berpolitik.

Mereka perlu berhati-hati dalam memproduksi berbagai pernyataan politik dan harus selalu berpikir bahwa pemilihan presiden bukan ”perang saudara” dan bukan ”perang agama”. Pemilihan presiden tak lebih dari bagian demokrasi yang meniscayakan mekanisme konstestasi untuk memilih pemimpin-pemimpin berkualitas.