Rupiah Merosot, Faisal Basri: Pecat Menteri di Balik Impor Besar-Besaran

Petugas Bulog Divre Riau-Kepri menyusun daging kerbau beku impor dari India ke dalam pendingin di Pekanbaru, Riau, Selasa (17/4 - 2018). (Antara/Rony Muharrman)
06 September 2018 16:30 WIB Adib Muttaqin Asfar Nasional Share :

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah kerap menyebut pelemahan rupiah disebabkan oleh faktor eksternal seperti perang dagang dan krisis di Argentina. Namun ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai kebijakan pemerintah punya andil besar dalam badai depresiasi rupiah ini.

Dalam artikelnya berjudul Untuk Meredam Kemerosotan Rupiah, Mulailah dengan yang Sekarang Juga Bisa Dilakukan, Faisal Basri menilai pelemahan rupiah saat ini berbeda dari kondisi serupa pada 2013 dan 2015 lalu. Kali ini, kata dia, tekanan domestik amat berat dan mengakumulasi akibat penyesuaian struktural yang sengaja dihambat oleh pemerintah.

Solopos.com mencatat, menjelang pertengahan 2017 lalu, APBN sudah mulai berat akibat membengkaknya anggaran subsidi energi, khususnya listrik dan elpiji 3 kg. Bahkan Menteri ESDM Ignasius Jonan waktu itu sudah menyampaikan kecemasannya bahwa subsidi bisa membengkak Rp30 triliun jika subsidi tidak dilakukan tertutup.

Alih-alih mempercepat pengendalian subsidi, pemerintah justru menambah subsidi energi. Dalam sidang paripurna Rabu (26/7/2017) lalu, DPR telah menyetujui APBN 2017 menjadi undang-undang yang ditandai lonjakan subsidi energi sebesar Rp23,88 triliun. Kenaikan menjadi Rp101,18 triliun ini berarti 31% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Subsidi listrik mengalami kenaikan hampir Rp6 triliun menjadi sekitar Rp50 triliun. Hal ini terjadi karena ada penambahan pelanggan 900 VA yang dulunya tidak terdata dan berhak subsidi sebanyak 2,4 juta pelanggan dan tambahan 1 juta pelanggan 450 VA.

"Ongkos penundaan sangat mahal karena menghadapi lingkungan global yang kian tidak bersahabat. Ditambah lagi dengan momentum menjelang pemilu yang ditandai oleh elektabilitas calon petahana yang nyaris tidak beranjak dari hasil pemilihan presiden empat tahún lalu (padahal sudah kerja, kerja, dan kerja), sehingga mendorong pemerintah semakin banyak menggelontorkan kebijakan-kebijakan populis," tulis Faisal Basri dalam artikel yang diterbitkan di faisalbasri.com, Selasa (4/9/2018).

Menurut Faisal, pemburukan situasi ekonomi saat ini adalah konsekuensi logis dari kebijakan populis empat tahun terakhir yang melampaui batas kemampuan. Karena itu menghadapi tantangan eksternal yang berat akibat perang dagang AS vs China, ekonomi Indonesia menjadi sangat rentan.

Namun kondisi ini masih bisa dikoreksi oleh pemerintah maupun Bank Indonesia (BI). Faisal meminta BI menambah dosis kenaikan suku bunga acuan menjadi 50 basis poin agar BI tidak terlalu banyak menguras devisa demi melakukan intervensi.

Selain itu, Faisal juga menyoroti para pejabat tinggi negara yang disebutnya melakukan ternak dolar hingga jutaan dolar AS. Dia meminta para pejabat tersebut untuk menghentikan ternak dolar mereka.

Terakhir, Faisal menyoal derasnya arus impor yang dimulai dari pembukaan arus impor sejumlah komoditas, seperti garam dan beras. Hal ini terkait merosotnya surplus perdagangan sejak awal 2018. Pada semester I-2018, surplus perdagangan turun tajam menjadi US$2,6 miliar dari US$10,5 miliar pada semester I-2017.

Faisal meminta Presiden Jokowi menertibkan menteri-menteri tersebut. "Pembersihan dapur rumah sendiri dengan menertibkan [kalau perlu memecat] para menteri yang membuat pasar domestik sering kebobolan. Patut diduga, praktek-praktek pemburuan berada di balik arus impor yang semakin deras," tulisnya.

Berikut 6 hal yang disarankan Faisal Basri kepada Pemerintah:

Pertama, dosis kenaikan suku bunga acuan (BI 7-day repo rate) belum memadai untuk mengobati penyakit yang ertambah kronis. Dosis perlu segera ditambah dengan kenaikan suku bunga acuan severas 50 basis poin agar cadangan devisa tidak terlalu banyak terkikis.

Kedua, melakukan “himbauan moral” agar para petinggi negeri mengorbankan ternak dolarnya. Sangat tidak elok jika peternakan milik para pengelola negara sampai mencapai ratusan ribu dollar AS, bahkan ada yang mencapai jutaan dollar AS. Untuk mengakses senarai kekayaan pejabat, bisa dilihat di sini.

Ketiga, berhemat belanja valuta asing dengan tidak melakukan studi banding ke luar negeri, menekan jumlah delegasi ke luar negeri, menyeleksi ketat perjalanan luar negeri oleh pejabat negara dan jajaran BUMN, melarang BUMN menggelar tarvel fair seraya menggalakkan wisata domestik, dan melarang BUMN melakukan pembayaran dalam dollar.

Keempat, menargetkan seluruh perwakilan di luar negeri untuk memperluas serta membuka pasar baru di masing-masing negara tempat bertugas.

Kelima, menjadwal ulang proyek-proyek strategis sekalipun terutama yang oros devisa, termasuk belanja pertahanan. Jika kondisi sudah normal kembali, belanja yang tertunda bisa diperhitungkan.

Keenam, pembersihan dapur rumah sendiri dengan menertibkan (kalau perlu memecat) para menteri yang membuat pasar domestik sering kebobolan. Patut diduga, praktek-praktek pemburuan berada di balik arus impor yang semakin deras.

Tokopedia