Meliput Krisis Rohingya, 2 Wartawan Reuters Dihukum 7 Tahun Penjara

Wartawan Reuters, Wa Lone, setelah mendengar keputusan hakim Myanmar (Reuters/Myat Thu Kyaw)
04 September 2018 08:00 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, YANGON Pengadilan Myanmar menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepada dua wartawan Reuters yang meliput kekerasan terhadap muslim Rohingya. Kedua wartawan itu, Wa Lone, 32, dan Kyaw Soe Oo, 28, dinyatakan bersalah dan melanggar undang-undang rahasia negara.

Dilansir Reuters, Senin (3/9/2018), hakim Ye Lwin menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun kepada dua wartawan Reuters yang ditangkap pada 12 Desember 2017 lalu. Meski demikian, kedua wartawan itu menyangkal semua tuduhan jaksa penuntut dan mengajukan banding atas keputusan hakim.

Kasus penangkapan dua wartawan Reuters itu dipandang sebagai ujian bagi kebebasan pers di dunia, khususnya negara Myanmar. "Hari ini sangat menyedihkan bagi Myanmar. Kami tidak akan membiarkan dua wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, diperlakukan tidak adil. Kami akan mengevaluasi keputusan tersebut. Jika perlu, kami akan meminta bantuan di forum internasional," kata Kepala Editor Pemberitaan Reuters, Stephen J Adler.

Kedua wartawan Reuters itu ditangkap dengan membawa dokumen resmi yang diberikan polisi Myanmar. Mereka mengatakan peristiwa itu merupakan jebakan yang sengaja dilakukan untuk menjebak dan menjebloskan ke penjara.

Saat itu, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo bertugas mengumpulkan bukti tentang kekerasan yang dilakukan tentara Myanmar terhadap warga Desan Inn Din di bagian utara Rakhine. Guna memudahkan penyelidikan, kedua wartawan itu ditawari dokumen oleh dua orang polisi. Tetapi, mereka langsung ditangkap setelah mendapatkan dokumen tersebut.

Selama ini, pemerintah Myanmar memang membatasi akses wartawan ke Rakhine. Akses media ke Rakhine sangat dikontrol oleh pemerintah sehingga sulit mendapatkan berita terpercaya dari wilayah tersebut. Semua itu dilakukan dengan alasan melindungi rahasia negara.

Seperti diketahui, ratusan ribu warga Rohingya terusir dari kampung halaman akibat kekerasan yang dilakukan militer Myanmar. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia menyebut tindakan militer Myanmar sebagai aksi genosida yang tidak dapat diampuni. Namun, pemerintah Myanmar terus menyangkal tuduhan tersebut.