Rupiah Terpuruk, Artikel Faisal Basri Soroti Obral Kebijakan Impor

Ilustrasi menghitung uang rupiah. (Bisnis/Abdullah Azzam)
04 September 2018 04:30 WIB News Editor Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Rupiah terus melemah dan kini menembus level Rp14.800/dolar AS atau yang terendah sejak krisis 1998. Faktor eksternal, seperti termasuk jatuhnya mata uang Brasil, Turki, dan Argentina, menjadi salah satu pemicu. Namun faktor lain adalah pemerintah yang dinilai kebobolan karena mengobral kebijakan impor sejumlah komoditas seperti gula mentah, garam, dan beras.

Hal ini diungkapkan ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri dalam artikel berjudul Saatnya Menyerang Pasar Ekspor untuk Meredam Pelemahan Rupiah yang diterbitkan harian Bisnis Indonesia edisi Senin (3/9/2018). Berikut naskah lengkap artikel tersebut:

Saatnya Menyerang Pasar Ekspor untuk Meredam Pelemahan Rupiah

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) bertengger di atas Rp14.711 per dolar AS akhir pekan lalu, nyaris menyamai posisi terendah pascakrisis ekonomi 1998 yang terjadi pada 29 September 2015 sebesar Rp14.728 per dolar AS.

Sampai dengan 31 Agustus, rerata tahunan nilai tukar rupiah berada pada titik terendah sepanjang sejarah, yaitu Rp 13.949 per dolar AS. Pada puncak krisis ekonomi 1998, rerata tahunan hanya Rp 10.014 per dolar AS.

Selama kurun waktu 1998—2011, pergerakan rerata tahunan rupiah di kisaran Rp7.855 hingga Rp10.390 per dolar AS dengan pola naik-turun bergantian setiap tahun. Penyebab naik-turun rupiah relatif tidak melebar karena sepanjang periode itu Indonesia menikmati suplus akun lancar atau transaksi berjalan (current account).

Mulai 2012, akun lancar berbalik menjadi defisit hingga sekarang. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terjun bebas dari Rp8.770 pada 2011 menjadi Rp9.387 (2012), lalu turun menjadi Rp10.461 (2013), kemudian merosot lagi menjadi Rp11.879 (2014), dan melorot kian tajam menjadi Rp 13.392 pada 2015.

Sempat menguat tipis menjadi Rp13.307 setahun kemudian, tetapi kembali melemah ke atas Rp13.384 pada 2017 dan akhirnya meluncur ke titik terendah Rp13.949 per 31 Agustus 2018 (year to date).

Penyebab fundamental pelemahan rupiah adalah defisit akun lancar. Berapa pun besaran defisit akun lancar, rupiah tertekan. Batas aman defisit 3% dari PDB tinggal ilusi. Hanya saja, tekanan sedikit mereda jika arus masuk modal asing (capital inflows) melebihi defisit akun lancar seperti terjadi pada 2014, 2016, dan 2017. Karena arus modal masuk lebih banyak berupa “uang panas” alias investasi portofolio, nasib rupiah sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Sedikit saja terjadi gejolak keuangan global, rupiah langsung lunglai, yang kerap dijadikan kambing hitam oleh para pembuat kebijakan ekonomi.

Ketika cadangan devisa melorot sebanyak US$13,7 miliar dalam 6 bulan terakhir—yang antara lain digunakan untuk menahan kemerosotan rupiah—dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7-day repo rate) sudah dinaikkan empat kali sebesar 125 basis poin dalam rentang waktu 3 bulan, rupiah terus melemah sehingga pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan.

Yang paling kental adalah serangkaian langkah untuk menghambat impor. Pemerintah berencana mengendalikan impor dengan menaikkan pajak penghasilan impor (PPh impor) terhadap 900 jenis barang. Mengingat PPh impor merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan yang bisa mengurangi pembayaran PPh di akhir tahun, maka secara teoretis tidak akan mengurangi impor, melainkan hanya menambah beban arus kas.

Sasaran yang hendak dibidik adalah barang konsumsi. Karena impor barang konsumsi relatif sangat kecil, hanya sekitar 9% dari impor total, maka dampak bagi penghematan devisa sangatlah kecil.

Inisiatif lain untuk meredam impor yang meningkat 23% selama Januari—Juli 2018—dua kali lipat lebih ketimbang peningkatan ekspor yang hanya 11,4%—adalah larangan impor mobil mewah sebagaimana digagas oleh Wakil Presiden. Sudah barang tentu cara ini pun tidak berdampak signifikan karena jumlah impor mobil mewah hanya ratusan unit.

Penerapan kewajiban mencampur 20% minyak nabati (biofuel) ke dalam minyak solar (B-20) yang berlaku mulai 1 September kemarin diharapkan menghemat devisa sekitar US$2 miliar hingga akhir tahun akibat penurunan impor minyak solar.

Kita mendukung kebijakan itu karena sangat baik untuk jangka panjang, khususnya bagi ketahanan energi dan lingkungan hidup. Namun, kita tidak bisa berharap banyak dalam jangka pendek bisa membantu penguatan rupiah.

Angka penghematan devisa versi pemerintah merupakan hitungan kasar karena tidak memperhitungkan kesempatan memperoleh tambahan devisa yang hilang dari penurunan ekspor minyak sawit. Jadi, dampak bersih dari penerapan kebijakan wajib B-20 pada solar tidaklah setinggi harapan pemerintah.

Salah satu penyebab mendasar dari pertumbuhan yang tak kunjung mengakselerasi adalah karena perekonomian Indonesia semakin tertutup. Degree of openness—yang diukur dari nisbah ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa dalam PDB—terus menerus mengalami penurunan tanpa jeda.

Setelah mencapai tingkat tertinggi pada periode 1996—2000, masing-masing 36,6% untuk ekspor dan 31,1% untuk impor, pada kurun 2011—2015 turun menjadi 23,9% dan 23,7%, dan akhirnya turun lagi di bawah 20% (masing-masing 19,7% dan 18,7%) pada 2016—2017. Secara keseluruhan, ekspor dan impor, tentu saja juga turun dari 67,8% pada 1996—2000 menjadi 38,5% pada 2016—2017.

Penurunan degree of openness ditandai pula oleh penurunan surplus (ekspor minus impor). Surplus tertinggi sebesar 10,5% dari PDB terjadi pada 2000. Selama 11 tahun kemudian (2001—2011), surplus mengalami naik-turun dengan kecenderungan mengecil, sampai akhirnya mengalami defisit pada pada 2012 hingga 2014. Sempat surplus tipis pada 2015—2017, akhirnya kembali defisit pada semester pertama tahun ini.

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, jasa selalu mengalami defisit. Kemampuan Indonesia dalam mengekspor kian terbata-bata karena pertumbuhan sektor jasa sejak krisis 1998 jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor barang (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) yang merupakan tumpuan ekspor Indonesia.

Lebih parah lagi, sektor industri manufaktur yang merupakan penyumbang terbesar PDB dan andalan ekspor selalu tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Tak pelak, pangsa manufaktur dalam PDB terus menerus menciut dari tingkat tertinggi 29,1% pada 2001 menjadi 19,8%, pada kuartal kedua 2018. Gejala dini deindustrialisasi ini menjadi biang keladi kemerosotan kinerja ekspor.

Mengubah Strategi

Tak ada satu pun klub sepak bola terkemuka di dunia berjaya karena paling sedikit kebobolan. Mereka juara karena paling banyak membobolkan gawang lawan. Lebih superior lagi jika merupakan perpaduan keduanya seperti Manchester City pada musim lalu.

Strategi bertahan sebagaimana kerap dipraktikkan oleh pelatih Manchester United, Jose Mourinho, terbukti gagal membawa klub yang diasuhnya menjadi juara di kancah liga domestik maupun liga utama Eropa. Selain itu, strategi pragmatis dengan bertahan total yang dijuluki strategi “parkir bus” tidak enak ditonton dan membosankan.

Saatnya Indonesia membidik pasar dunia dengan potensi pasar 7,5 miliar penduduk ketimbang jago kandang yang hanya mengandalkan 265 juta jiwa. Negara-negara yang lebih cepat meningkatkan kesejahteraan penduduknya adalah yang semakin membuka diri: ofensif merambah pasar global seraya membuka lebar pasar domestiknya.

Di era saling ketergantungan, mustahil kita menuntut negara lain membuka pasar untuk produk ekspor kita seraya kita menambah barikade untuk mempersulit mitra dagang memasuki pasar kita.

Secara teoretis, tak ada satu pun negara yang dirugikan dalam perdagangan internasional sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan dalam segala hal atau keunggulan absolut. Seburuk-buruknya suatu negara, niscaya negara itu memiliki keunggulan komparatif dan oleh karena itu niscaya berpotensi beroleh keuntungan dari perdagangan internasional. Semakin banyak keuntungan jika yang diperdagangkan adalah produk manufaktur lewat perdagangan intraindustri.

Langkah pertama untuk mewujudkan strategi ofensif adalah mengidentifikasi kapasitas terpasang yang belum terpakai dari setiap industri. Industri otomotif memiliki kapasitas terpasang untuk menghasilkan 2 juta unit.

Sejauh ini yang sudah termanfaatkan hanya separuhnya. Sementara itu, menurut kalangan pengusaha manufaktur, rerata kapasitas menganggur pada industri kita sekitar 30%. Oleh karena itu, peningkatan produksi untuk menggenjot ekspor dapat segera diwujudkan tanpa harus melakukan perluasan pabrik atau penambahan mesin.

Pemerintah sepatutnya bahu membahu dengan dunia usaha dan membujuk para prinsipal untuk memperluas pasar dengan diplomasi dagang lebih agresif. Negara-negara yang tidak cukup memiliki hard currency sekalipun, ditawarkan dengan beragam metode countertrade seperti counter purchase, buyback, offset, dan switch trading.

Jika kita tidak membutuhkan produk yang ditawarkan mitra dagang, kita bisa tetap mempertukarkannya dengan produk ekspor kita, lalu mencari pasar di negara ketiga. Tugaskan PT PPI (persero)—badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang perdagangan—untuk merealisasikannya. Dengan begitu, PT PPI (persero) akan naik kelas menjadi trading company sesungguhnya yang berkelas dunia, bukan trading company yang lebih banyak menerima penugasan pemerintah lewat tata niaga atau penunjukan langsung.

Kedua, pemerintah duduk bersama dengan pelaku e-commerce, baik yang berbentuk B-to-B (business-to-business), “B-to-B-to-C (business-to-business-to-consumer), maupun C-to-C (consumer-to-consumer). Jangan sebatas mengeluhkan peningkatan impor akibat praktek e-commerce, melainkan kita memanfaatkan media e-commerce untuk meningkatkan penetrasi ekspor.

Segera rumuskan paket insentif agar pelaku usaha termotovasi untuk mengoptimalkan segala potensi yang sejauh ini berserakan. Himpunlah potensi berserakan itu menjadi kekuatan nasional yang mumpuni. Kita pasti bisa.

Ketiga, daya gunakan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai ujung tombak pemasaran dan intelejen pasar. Suguhkan para tamu dengan produk-produk Indonesia semisal beragam kopi dan teh terbaik dengan cara memasak atau menyeduh yang benar. Tidak selesai dengan decak kagum para tamu. Perwakilan kita di luar negeri harus siap dengan segala kelengkapan informasi bagi yang hendak memesan atau menyebarluaskan keunggulan produk-produk Indonesia. Itu baru langkah kecil. Banyak lagi yang bisa dilakukan.

Strategi ofensif tidak berarti mengabaikan barisan pertahanan. Belakangan ini kita kerap kebobolan karena gol bunuh diri. Beberapa produk impor merajalela karena kebijakan pemerintah sendiri, terutama karpet merah yang digelar oleh Kementerian Perdagangan. Impor ban selama Januari—Juli naik lebih dari dua kali lipat karena Kementerian Perdagangan membuat aturan yang tidak lagi mensyaratkan rekomendasi dari kementerian teknis untuk mengimpor ban. Akibatnya ban impor dari China membanjiri pasar domestik yang kualitasnya lebih rendah dari ban produksi dalam negeri. Nestapa serupa dialami juga oleh produk manufaktur lainnya.

Rekomendasi untuk impor garam juga diobral oleh Kementerian Perindustrian. Tak tanggung-tanggung, sudah keluar rekomendasi impor sebesar 3,7 juta ton lengkap dengan senarai perusahaan pengimpor serta besaran kuota masing-masing.

Padahal, defisit garam diperkirakan hanya sekitar 2 juta ton, mengingat tahun ini terjadi kemarau panjang sehingga produksi garam lokal berpotensi naik cukup lumayan mendekati 2 juta ton.

Ironisnya, produksi petani itu tidak diperhitungkan dalam penentuan besaran impor. Berdasarkan Peraturan Presden No. 7/2018, pengimporan garam tidak lagi membutuhkan rekomendasi kementerian teknis.

Kuota impor gula mentah (raw sugar) juga ditambah. Gula mentah diolah menjadi gula rafinasi untuk kebutuhan industri. Namun, gula rafinasi dengan mudah didapatkan di pasar eceran, padahal sebelumnya pemerintah melarang praktek itu.

Belum lagi lonjakan izin impor beras menjadi 2 juta ton tahun ini yang lebih disebabkan karut marut perberasan dan salah urus impor beras sebagaimana ditengarai oleh Badan Pemeriksa Kuangan (BPK).

Presiden perlu segera menertibkan para menterinya yang kerap menyebabkan gol bunuh diri. Tanpa itu, jerih payah menerapkan strategi ofensif bakal memudarkan peluang untuk meraih kemenangan.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Senin (3/9/2018)

Sumber : Bisnis Indonesia