PBB Desak Aung San Suu Kyi Mundur

Aung San Suu Kyi (Reuters)
30 Agustus 2018 15:45 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, NAYPYIDAW – Ketua Badan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Zeid Ra'ad Al Hussein, meminta pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, mundur dari jabatannya karena dianggap gagal mencegah kekerasan terhadap etnis Rohingya di Rakhine.

Dalam laporan terbaru, PBB menemukan bukti praktik genosida yang dilakukan militer Myanmar kepada warga muslim Rohingya di Rakhine, Myanmar.

Laporan PBB itulah yang menjadi dasar pernyataan Zeid Ra'ad Al Hussein meminta Aung San Suu Kyi mundur dari jabatannya. Menurutnya, Aung San Suu Kyi semestinya mempertimbangkan kembali jabatannya di pemerintahan Myanmar.

"Dia memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Tapi, dia memilih diam. Dia boleh saja tetap diam. Atau lebih baik mengundurkan diri. Dia tidak perlu menjadi juru bicara militer Myanmar. Sebagai seorang pemimpin, dia semestinya bisa bertindak lebih tegas," kata Zeid Ra'ad Al Hussein seperti dilansir BBC, Kamis (30/8/2018).

Hasil laporan tim pencari fakta PBB tentang kekerasan yang dialami warga Rohingya seolah menyudutkan Aung San Suu Kyi. Laporan itu menyebut Aung San Suu Kyi gagal menciptakan perdamaian. Padahal, dirinya merupakan pemegang Nobel Perdamaian.

"Semestinya dia mengundurkan diri. Dia seharusnya mengatakan, terima kasih banyak saya akan mengundurkan diri. Saya akan kembali menjadi tahanan rumah. Saya tidak bisa menjadi pelindung saat kekerasan itu terjadi," sambung Zeid Ra'ad Al Hussein.

Diutip dari The Guardian, Aung San Suu Kyi yang memimpin pemerintahan Myanmar meraih Nobel Perdamaian pada 1991. Dia mendapatkan hadiah tersebut berkat perjuangannya menciptakan demokrasi dan kebebasan.

Penghargaan itu tidak bisa ditarik kembali meski penerimanya tersandung kasus berat. Jadi, sampai saat ini Aung San Suu Kyi tetap memegang penghargaan tersebut meski terus dikritik karena dinilai gagal menentang praktik penindasan terhadap warga Rohingya di Rakhine, Myanmar.