Myanmar Tolak Laporan PBB Soal Genosida Warga Rohingya

Wanita Rohingya melakukan protes di Kutupalong, Bangladesh (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)
29 Agustus 2018 22:40 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, NAYPYIDAW Pemerintah Myanmar menyangkal laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang praktik genosida yang dilakukan militer terhadap warga muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Pemerintah menilai laporan tersebut berat sebelah.

Pemerintah Myanmar mengaku tidak memberikan pencari izin kepada tim pencari fakta dari PBB masuk ke negara mereka. Alasan itulah yang membuat mereka menolak laporan dari PBB tentang dugaan genosida yang dilakukan militer terhadap warga Rohingya.

"Kami tidak mengizinkan tim pencari fakta (FFM) PBB masuk ke Myanmar. Itulah sebabnya kami tidak setuju dengan laporan yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," kata juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay, seperti dilansir Aljazeera, Rabu (29/8/2018).

Zaw Htay menambahkan, pemerintah Myanmar telah membentuk tim penyidik independen untuk menanggapi tuduhan palsu dari PBB dan sejumlah komunitas lainnya. Lewat tim tersebut, mereka berusaha membuktikan tidak terjadi genosida di Rakhine, Myanmar.

"Kami tidak akan menoleransi pelanggaran hak asasi manusia. Kami bakal mengambil tindakan keras untuk menanggapi tindakan tersebut," sambung Zaw Htay.

Selanjutnya, Zaw Htay mengecam Facebook yang menarik akun milik kepala militer Myanmar dan petinggi militer lainnya. Menurutnya, hal itu dapat menghambat upaya pemerintah dalam melakukan rekonsiliasi nasional.

Sementara itu, tim pencari fakta dari PBB mengatakan telah menemukan bukti tindakan genosida yang dilakukan di Rakhine, Myanmar. Mereka menyebut tindakan militer Myanmar sebagai kejahatan yang sangat keji dan harus dihukum oleh Mahkamah Internasional.

Seperti diketahui, krisis di Rakhine menyebabkan sekitar 700.000 orang Rohingya meninggalkan Myanmar. Mereka terpaksa mengungsi ke sejumlah negara tetangga, salah satunya Bangladesh, untuk menghindari pembunuhan massal yang dilakukan militer Myanmar.

Ketua tim pencari fakta PBB, Marzuki Darusman, berbicara di Jenewa, Swiss, dalam sesi panel bersama dengan anggota Dewan Keamanan tentang hasil temuannya pada Senin (27/8/2018). Dia dan timnya mengumpulkan bukti berdasarkan 875 wawancara dengan saksi dan korban, termasuk foto serta video yang telah diverifikasi.

"Para korban merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling menyedihkan. Pelaku kejahatan tersebut semestinya dihukum dengan berat. "Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan. Pelakunya harus dihukum dengan berat," kata Marzuki Darusman.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, sejumlah perwakilan negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Swedia, menyerukan agar para pemimpin Myanmar dimintai pertanggung jawaban terkait kasus genosida tersebut.

Tokopedia