Gerakan #2019GantiPresiden Kerap Dilarang, PKS Klaim Transparan

Polisi mengamankan pemuda dari amuk massa saat aksi 2019 Ganti Presiden di Jl Indrapura, Surabaya, Minggu (26/8 - 2018). (Antara / Didik Suhartono)
29 Agustus 2018 04:30 WIB Jaffry Prabu Prakoso Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Gerakan #2019GantiPresiden terus menuai tolakan dari kepolisian. Inisiator gerakan Mardani Ali Sera menyayangkan sikap tersebut. Dia mengatakan bahwa #2019GantiPresiden merupakan bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat.

“Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yang terjadi,” kata Mardani melalui pesan instan, Selasa (28/8/2018).

Menurutnya, tagar yang sudah ada di beberapa daerah ini akan meningkatkan demokrasi. Hal ini karena dapat mewujudkan tingkat partisipasi publik dalam proses politik dan pemilihan umum.

Mardani mengklaim bahwa semua proses deklarasi selalu diikuti sesuai dengan prosedur, baik dalam mendapatkan izin atau pemberitahuan kegiatan.

“Kami juga buat publikasi sesuai kemampuan. Jadi ini gerakan yang transparan. Dan publik kita kian dewasa karena kita dapat berbeda pendapat namun tetap dapat saling menghargai. Mau yang dua periode atau satu periode semua punya hak menyampaikan pendapat,” ungkapnya.

Oleh karena itu politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta kepolisian bijak dalam menanggapi tagar yang berkembang saat ini.