Pandawayuda yang Merusak

Lardianto Budhi - Istimewa
28 Agustus 2018 19:54 WIB Lardianto Budhi Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (28/8/2018). Esai ini karya Lardianto Budhi, guru Pendidikan Seni dan Budaya di SMAN 1 Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Alamat e-mail penulis adalah s.p.pandamdriyo@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Menjelang pemilihan presiden 2019 saya mengamati suhu politik kian memanas. Kecenderungan ini tampak setidaknya dari berita-berita di media massa cetak, televisi, maupun kabar-kabar yang beredar di media sosial.

Pascadeklarasi dua kubu calon presiden-calon wakil presiden beberapa waktu lalu, masyarakat luas bisa makin jelas menyimak bagaimana upaya masing-masing kubu untuk menarik simpati. Lazimnya suatu persaingan politik, seolah-olah suatu kewajaran jika usaha menarik simpati masyarakat dilakukan secara all out, bahkan terkadang melewati batas-batas etika dan kepantasan sosial, akal sehat, dan norma-norma yang selama ini disepakati bersama.

Kini kita telah mengetahui pada akhirnya hanya ada dua pasang calon presiden-calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2019 mendatang. Di daerah perdesaan tempat tinggal saya, persaingan pemilihan pemimpin yang hanya memunculkan dua kubu biasanya akan menimbulkan tensi politik yang sangat tinggi.

Artinya tingkat kerawanan terjadinya keretakan sosial dan ketegangan di masyarakat akan lebih mengkhawatirkan. Beberapa tahun lalu saya punya pengalaman menjadi ketua panitia pemilihan kepala desa di tempat tinggal saya yang saat itu kebetulan memunculkan persaingan dua calon kepala desa.

Meskipun hanya di tingkat lokal, sungguh peristiwa itu memberi pelajaran sangat berharga bagi saya mengenai betapa persaingan meraih tampuk kepemimpinan dan perebutan kekuasaan sangat menguras energi dan meninggalkan luka-luka psikologis dan emosional di tengah masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama.

Sejak awal pencalonan dua calon kepala desa, masyarakat di desa saya telah terbelah menjadi dua kubu yang saling mengintai, saling melempar isu, serta masing-masing telah bersiaga bila sewaktu-waktu adu kekuatan fisik tejadi. Situasi ini mencapai klimaks sesaat setelah penghitungan suara selesai dilakukan dan satu satu orang calon dinyatakan kalah.

Luka Sosial

Kubu calon yang kalah, meskipun calon kepala desa yang kalah dalam perolehan suara telah mendatangani berita acara penghitungan suara, ternyata menolak hasil pemilihan kepala desa yang berujung demonstrasi dengan tuduhan ada kecurangan. Saya sebagai ketua panitia pemilihan didesak membatalkan hasil pemilihan kepala desa itu.

Saya memberi penjelasan kepada mereka bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu saya tidak punya kewenangan membatalkan proses pemilihan kepala desa, tapi para pendukung calon kepala desa yang kalah tersebut tetap mendesak saya untuk membatalkan.

Saya memberi alternatif kepada mereka bila mereka melihat ada indikasi kecurangan dalam pemilihan kepala desa tersebut sebaiknya diproses secara hukum, bukan dengan mendesak saya melakukan tindakan yang di luar kewenangan saya sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa.

Peristiwa itu berujung tindakan destruktif dan kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kecewa sehingga aparat kepolisian diturunkan untuk mengatasi. Setelah melalui beberapa proses yang cukup panjang dan tersendat-sendat, akhirnya hasil pemilihan kepala desa tetap disahkan dan kepala desa terpilih dilantik.

Kejadian itu mengakibatkan kerusakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat desa saya. Ketegangan antara dua pihak pendukung calon kepala desa masih terjadi hingga beberapa tahun sesudahnya. Hal ini membuat penyelenggaraan program pemerintah desa tidak efektif karena tak kunjung berhasil melakukan proses rekonsiliasi dan pembauran warga yang terbelah setelah pemilihan kepala desa itu.

Kebenaran Saling Berhadapan

Pengalaman autentik yang saya peroleh itu memberikan kesan mendalam dan pengetahuan mendasar dalam diri saya tentang bagaimana manusia dan sebagian masyarakat memaknai kekuasaan.

Sejak saat itu saya mempunyai semacam hipotesis bahwa salah satu faktor pemicu terjadinya disintegrasi sosial di masyarakat kita justru karena imbas dari pesta demokrasi yang tidak disikapi secara dewasa akibat egoisme dari pihak atau kelompok-kelompok tertentu yang mengalami orgasme politik tingkat tinggi sehingga mengorbankan keutuhan masyarakat demi mencapai ambisi politik.

Barangkali hal ini belum pantas untuk menjadi sebuah kesimpulan dan formulasi ilmu sosial, tapi paling tidak kita bisa terus mengujinya berdasarkan fakta dari perilaku-perilaku politik yang saat ini bisa kita amati setiap hari. Persaingan meraih kekuasaan membuat kita kesulitan membaca dan menemukan ”kebenaran” dan objektivitas.

Apa yang sedang kita saksikan menjelang persaingan dua kekuatan menuju pemilihan presiden 2019 melalui media massa akhir-akhir ini memperlihatkan fenomena tersebut. Kedua kubu saling melemparkan trik yang acap kali membuat gaduh masyarakat yang mengarah pada terciptanya dikotomi dan segregasi sosial.

Uniknya, kedua belah pihak mengklaim dan mencitrakan diri seolah-olah sebagai pemegang ”kebenaran”. Apa yang dilakukan satu pihak selalu dianggap salah oleh pihak satunya, demikian pula sebaliknya. Untuk keperluan penggiringan opini publik itu, dua-duanya juga menggunakan idiom-idiom verbal dan dalil pembenaran yang sama.

Mengambil perumpamaan yang disampaikan oleh Cak Nun, bahwa akan sampailah kita pada suatu keadaan ketika tampak seolah-olah kebenaran berhadapan dengan kebenaran, niat baik berhadap-hadapan dengan niat baik.

Keadaan ini disebut sebagai Pandawayuda, bukan Bharatayuda, karena yang akan terjadi bukan pertarungan atau perang antara kebaikan dan ketidakbaikan, antara Pandawa dan Kurawa, tetapi pertarungan sesama Pandawa yang direpresentasikan sebagai pihak yang membawa semangat kebenaran.

Berita demontrasi dan penolakan gerakan #2019GantiPresiden di beberapa tempat oleh pihak-pihak tertentu dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat dan melanggar hak asasi manusia, namun bisa saja pihak yang menolak gerakan itu akan berdalih bahwa apa yang mereka lakukan itu juga merupakan sikap dan ekspresi kebebasan berpendapat sebagai aktualisasi hak asasi.

Kalau sudah begini, benarkah apa yang dikatakan Cak Nun tadi bahwa kita akan menghadapi Pandawayuda? Saya pribadi berharap tidak demikian karena kebenaran tidak selayaknya berhadapan dan berkonflik dengan kebenaran.