#2019GantiPresiden, PDIP: Kalau Dulu Dieksekusi Tim Mawar, Untung Jokowi Demokratis

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberi keterangan kepada wartawan di Posko Cemara, Jakarta (27/8/2018). - Bisnis/M. Ridwan
27 Agustus 2018 15:20 WIB Muhammad Ridwan Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai gerakan #2019GantiPresiden merupakan tindakan inkonstitusional. Hasto menyebut gerakan tersebut berawal dari bentuk kedewasaan berpolitik. Hasto beranggapan bahwa politik yang berjalan tanpa aturan merupakan tindak barbarianisme.

"Kalau terlalu awal minta ganti Presiden tindakan yang inkonstitusional, untung Presidennya Pak Jokowi, kalau dulu udah dibentuk Tim Mawar untuk mengeksekusi itu. Untung Pak Jokowi sangat demokratis," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Senin (27/8/2018).

Menurut penilaian Hasto, gerakan #2019GantiPresiden adalah bentuk kegiatan yang mencederai proses berdemokrasi. Dia menambahkan bahwa demokrasi berdiri di atas keadaban publik yang harus ditaati.

"Bukan demokrasi dengan segala cara, bukan demokrasi dengan menciptakan dirinya sebagai korban, karena kebijakan hukum harus dibedakan antara penegakan hukum dengan kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin seluas-luasnya oleh konstitusi," jelas Hasto.

Gerakan #2019GantiPresiden yang belum lama ini mendeklarasikan diri di sejumlah daerah disayangkan oleh Hasto. Menurutnya gerakan tersebut kurang tepat jika diterapkan di Indonesia.

"Kadang- kadang hanya karena ketidakmampuan untuk melakukan sosialisasi pasangan calon, kemudian muncul gerakan-gerakan yang kurang positif, itu sangat disayangkan. kemudian aparat juga mencoba agar tidak terjadi benturan secara horizontal. Karena apa pun, pendukung dari Pak Joko Widodo dan pendukung dari Pak Prabowo bebas mengekspresikan tetapi dalam ruang lingkup aturan main. itu yang kita harapkan untuk disikapi secara dewasa oleh kita bersama," ujarnya.

Tokopedia