Kiri Zaman Kini

Ahmad Ubaidillah - Istimewa
17 Agustus 2018 14:35 WIB Ahmad Ubaidillah Kolom Share :

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/8/2018). Esai ini karya Ahmad Ubaidillah, dosen Ekonomi Syariat di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur. Alamat e-mail penulis adalah ubaidmad@yahoo.com.

Solopos.com, SOLO -- Agustus adalah bulan kemerdekaan. Berbagai bentuk perayaan peringatan kemerdekaan Indonesia dilangsungkan. Saat menyaksikan salah satu perlombaan dalam peringatan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia, yaitu lombak gerak jalan, terlintas dalam pikiran saya kata ”kiri”.

Saat memimpin barisan gejak jalan, pemimpin regu meneriakkan kata, ”Kiri, kiri, kiri...” Itu dilakukan untuk mendisiplinkan kelompok. Entah siapa yang memulai menggunakan kata itu, saya kurang tahu. Yang pasti, sejak kecil saya mendengar kata itu dalam setiap lomba gerak jalan peringatan hari kemerdekaan bangsa ini.

Mengapa para pemimpin regu tidak mengucapkan kata ”kanan”? Itu adalah pertanyaan saya yang belum menemukan jawaban. Menurut saya, penggunaan kata ”kiri” sungguh sangat tepat. Istilah ”kiri” seharusnya menjadi biasa dalam perbincangan bangsa Indonesia.

”Kiri” adalah kebiasaan sekaligus kesepakatan untuk membedakan dengan yang sebelah kanan. Terminologi ini menjadi luar biasa manakala diendapkan pada dimensi pemikiran. Tidak saja karena menyimpan sejumlah gagasan besar: menantang, melawan, merobohkan, dan menumbangkan setiap tradisi yang dianggap mapan, tetapi karena memainkan peran signifikan atas munculnya ide-ide besar yang mengubah keadaan dan menciptakan perubahan sosial.

Bung Karno, salah satu perumus Pancasila dan presiden pertama Republik Indonesia,  justru dengan jujur mengatakan bahwa Pancasila adalah kiri. Hal itu bisa kita baca dalam pernyataan  lengkap sebagaimana yang dikutip Bonnie Triyana dan Budi Setiyono dalam buku Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965.

”Oleh karena itu saya berkata tempo hari, Pancasila adalah kiri. Oleh karena apa? Terutama sekali karena di dalam Pancasila ada unsur keadilan sosial. Pancasila adalah anti kapitalisme. Pancasila adalah anti explotation de’l home par l’homme. Pancasila adalah anti exploitation de nation par nation. Karena itulah Pancasila kiri,” demikian kata Bung Karno.

Anti Kiri

Ironisnya, mereka yang anti kiri mengklaim diri sebagai penyelamat Pancasila. Revolusi Indonesia, yang susah payah diperjuangkan sejak Agustus 1945, makin bergeser ke kanan. Pancasila pun hendak diselewengkan menjadi kanan. Tanggal 6 November 1965, saat sidang paripurna Kabinet Dwikora di Istana Bogor, Bung Karno marah besar atas upaya menyelewengkan Pancasila menjadi kanan itu.

Sekali lagi, dengan tegas Bung Karno menyatakan Pancasila adalah kiri. Tentu ada alasan Bung Karno menyebut Pancasila itu kiri. Bagi Bung Karno, kiri tidak hanya anti imperialisme. Kiri itu adalah anti terhadap segala bentuk eksploitasi (uit-buiting). Kiri menghendaki suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Masyarakat adil makmur di dalamnya tidak ada kapitalisme, tidak ada lagi exploitation de I’homme par I’homme—pengisapan oleh manusia atas manusia. Pendek kata, Bung Karno mendefenisikan kiri sebagai sikap politik yang menentang segala bentuk pengisapan dan penindasan.

Politik kiri menentang pengisapan manusia atas manusia dan pengisapan bangsa atas bangsa. Dengan demikian, kiri mestilah anti kapitalisme, anti otoritarianisme, dan anti imperialisme. Lantas, apa alasan bung Karno menyebut Pancasila itu kiri? Karena Pancasila anti kapitalisme, anti neoimperalisme, dan anti neokolonialisme. Pendeknya, Pancasila itu anti pengisapan manusia atas manusia.

Dalam perspektif sejarah, terminologi ”kiri” sering kali ditimpahkan pada segala hal (pemikiran dan gerakan sosial) yang berusaha membaca ulang atas situasi-situasi mapan atau dimapankan oleh kekuasaan dan kekuataan dominan. Menariknya, istilah ”kiri” kemudian menjadi hantu ketika dilabelkan pada setiap pemikiran dan gerakan sosial yang mengusung simbol-simbol revolusi, sosialisme, marxisme, atau komunisme.

Terdapat kesadaran di dalam masyarakat kita bahwa ”kiri” sangat melekat pada ideologi komunisme, apalagi kalau dikontekstualisasikan pada suatu keadaan Indonesia yang terdapat luka sejarah akibat komunisme. Parahnya, ”kiri” selalu diidentikkan dengan komunis(me).

Sejatinya wacana pemikiran dan gerakan kiri adalah pemikiran dan gerakan sosial yang senantiasa melawan, mengkritik, menentang, bahkan menghancurkan segala hal yang berbau kemapanan, misalnya kemapanan kekuasaan otoriter yang menindas atau kemapanan kapitalisme modern yang memiskinkan bangsa ini.

Perlunya Ideologi Kiri

Masihkah bangsa Indonesia membutuhkan ”ideologi kiri”? Masih sangat diperlukan. Dalam konteks perekonomian Indonesia, sumber daya mineral minyak dan gas bumi didominasi dan dikuasai asing. Bangsa asing, terutama Amerika Serikat, sangat menguasai sumber daya alam yang merupakan salah satu faktor produksi yang digunakan perusahaan di seluruh dunia untuk menghasilkan barang dan jasa.

Hal ini menunjukkan Indonesia masih belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Upaya mengundang investasi asing belum mampu menjadikan Indonesia sebagai pengendali utama sumber daya yang seharusnya menjadi hak penduduk Indonesia. Kabar mutakhir, setelah berseteru dengan Tiongkok, kini Amerika Serikat (AS) menyulut perang dagang dengan Indonesia.

Negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu telah mengajukan permohonan ke World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia senilai 350 juta dollar AS atau sekitar Rp5,04 triliun.

 AS menuduh Indonesia tidak mengindahkan putusan WTO yang memenangkan AS dan Selandia Baru terhadap restriksi impor produk daging dan hortikultura di tingkat banding pada 2017 lalu. AS menuding Indonesia masih membatasi impor makanan, tanaman, dan produk hewan lainnya.

Ini termasuk membatasi impor buah-buahan seperti apel, anggur, kentang, bawang, buah kering, sapi, daging sapi, serta daging ayam. AS mendesak Organisasi Perdagangan Dunia menjatuhkan sanksi senilai 350 juta dollar AS kepada Indonesia. Sanksi ini sebagai ganti rugi dampak buruk yang timbul akibat kebijakan pembatasan impor Indonesia tersebut.

AS akan memperbarui tuntutan ganti rugi tersebut setiap tahun, sesuai dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Tekanan AS terhadap perkenomian Indonesia tentu saja memerlukan gagasan dan gerakan kiri dari bangsa ini.  Fenomena tragis kekuasaan politik dan ekonomi yang masih mendera bangsa ini tentu saja membutuhkan ideologi kiri.

Bangsa Indonesia dengan “kirinya” mampu menumbangkan segala bentuk tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencederai nilai-nilai universal kemanusiaan. Kondisi Indonesia yang masih diliputi perilaku yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan mengharuskan kita tidak berhenti menjadi orang-orang kiri: manusia-manusia Indonesia yang siap melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan di bumi Nusantara kini.