Singgung Utang Negara di Depan Jokowi, Pidato Zulkifli Dianggap Tak Etis

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kedatangan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di rumah SBY, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7 - 2018). (Antara / Aprillio Akbar)
16 Agustus 2018 23:00 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR) yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengkritik pemerintah dan mengingatkan untuk hati-hati mengelola perekonomian saat ini terutama soal utang negara yang lebih dari Rp4.000 triliun. Pernyataan itu dilontarkannya dalam pidato Sidang Tahunan MPR 2018 di Senayan, Kamis (16/8/2018).

PAN kini mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang. Karena itu, pernyataan tersebut juga dikritik dan dinilai sebagai kampanye terselubung.

Menurut Zulhas, pengelolaan utang harus dilakukan dengan cermat dan terukur. Pasalnya, pembayaran beban utang Indonesia telah mencapai sekitar enam kali dari dana desa yang setiap tahun diberikan pemerintah.

“Kita perlu melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel, di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor kita," kata Zulhas  dilansir Suara.com.

Menurutnya, nilai cicilan untuk utang tersebut mencapai Rp400 triliun. Dia menyebut jumlah itu setara tujuh kali Dana Desa dan enam kali anggaran kesehatan. “Dengan demikian, pengelolaan dan penggunaan utang ke depan perlu diperhatikan lagi. Tujuannya, agar utang benar-benar bermanfaat bagi ekonomi Indonesia,” katanya.

Selain masalah kemiskinan, Zulkifli Hasan juga menyoroti dari sisi kemiskinan. Politikus PAN itu meminta pemerintah terus fokus memecahkan masalah ini padahal tingkat ketimpangan (gini ratio) telah turun dari kisaran 0,41 ke 0,39 pada era pemerintahan Jokowi-JK.

Menanggapi pidato Zulkifli, politikus Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebut pidato itu sarat bermuatan materi kampanye. "Saya menyatakan pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam Sidang Paripurna Tahunan MPR RI yang merupakan event kenegaraan, memperingati proklamasi kemerdekaan," kata Mukhammad Misbakhun di Kompleks Parlemen, Kamis.

Menurut Misbakhun, pidato yang disampaikan Zulkifli di hadapan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri, maupun tamu undangan lainnya, sarat dengan terminalogi kampanye yang digunakan untuk mengkritik Pemerintah. Pemerintah, kata dia, telah memberikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan yang bangsa Indonesia, baik persoalan nasional maupun persoalan yang terkait dengan kondisi ekonomi internasional.

"Harus ada kebesaran jiwa dari Ketua MPR RI. Jangan manfaatkan lembaga negara dan acara kenegaraan untuk memasukkan materi kampanye," ujarnya.

Misbakhun juga mengimbau Zulkifli untuk berkampanye pada tempat yang tepat, bukan saat memberikan pidato kenegaraan, yang seharusnya ikut turut menunjukkan sikap kenegarawanan di hadapan masyarakat. "Silakan berkampanye. Akan tetapi, jangan memanfaatkan momentum acara kenegaran. Apalagi, saat ini belum waktunya kampanye," katanya.

Tokopedia