Pengamat: Demokrat ke Prabowo Cuma Hindari Sanksi UU Pemilu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan keterangan pers seusai pertemuan di Jl Kertanegara, Jakarta, Senin (30/7 - 23018). (Antara / Sigid Kurniawan)
11 Agustus 2018 16:21 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Drama berliku yang mengiringi perjalanan Partai Demokrat merapat ke koalisi pendukung Prabowo Subianto membuat komitmen partai itu diragukan. Bahkan dukungan partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Prabowo-Sandiaga Uno dinilai hanya seperti memberikan mobil tanpa mesin alias hanya untuk memenuhi syarat administratif.

Pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan dukungan PD kepada Prabowo – Sandiaga Uno hanya untuk menghindari sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu. Sebelumnya, Demokrat baru bulat memutuskan dukungan ke Prabowo pada Jumat (11/8/2018) menjelang pendaftaran ke KPU.

“Dalam UU itu disebutkan setiap partai tak boleh netral dalam pilpres. Lagi pula, Partai Demokrat juga membangun komunikasi ke dua kubu, Jokowi maupun Prabowo, dengan tujuan siapa pun yang menang, mereka tak ditinggalkan, yakni tetap mendapat jatah kabinet,” kata Ray Rangkuti di Gado-Gado Boplo, Sabtu (11/8/2018), dilansir Suara.com.

Karenanya, Ray meyakini PD tak akan mati-matian berkampanye serta memenangkan Prabowo – Sandiaga Uno saat Pilpres 2019. PD juga dinilainya tak bakal terlalu menyerang kubu Jokowi – Ma'ruf Amin pada masa kampanye Pilpres 2019.

"Ya kan namanya juga dukungan administratif,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menegaskan Partai Demokrat tetap berkomitmen berada dalam koalisi partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto.

"Kalau ketua umum Partai Demokrat tidak hadir saat parpol koalisi berkumpul di kediaman Pak Prabowo pada Kamis [9/8/2018] malam, dan Jumat [10/8/2018] pagi, bukan berarti Partai Demokrat tidak komit, tapi masih dilakukan rapat Majelis Tinggi Partai," kata Roy Suryo pada diskusi Polemik: Melodramatik Capres-Cawapres di Cikini, Jakarta, Sabtu.