Pengusaha Jakarta Tolak Gerakan Tanpa Plastik

Limbah plastik (Reuters)
11 Agustus 2018 06:00 WIB Anggara Pernando Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA —  Gerakan Tanpa Plastik mendapat penolakan dari para pengusaha. Pengusaha menolak rencana pemerintah DKI Jakarta untuk memulai gerakan Jakarta tanpa plastik.

Edi Rivai, Wakil Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), menuturkan konsumsi per kapita plastik di Indonesia sangat jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Ketiga negara tersebut, lanjutnya, menggunakan produk plastik rata-rata 60 kilogram per kapita per tahun, lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia yang hanya mengonsumsi sebanyak 17 kilogram per kapita.

Artinya, kata dia, masih terdapat peluang ekonomi yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan optimalisasi produk yang berbahan plastik seperti negara tetangga.

“Memang bedanya kita belum dapat mengelola sampah plastik dengan baik dibandingkan negara lain yang sudah maju. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menyikapi permasalahan sampah ini,” kata Edi, Kamis (9/8/2018).

Dia mengingatkan, plastik serta sampah yang berserakan merupakan benda mati. Produk-produk yang mengotori lingkungan ini tidak bisa berjalan sendiri ke jalanan, sungai, atau laut. “Sampah terjadi karena diawali oleh perilaku kita sendiri dan pengelolaan sampah yang belum terpadu di Indonesia, mulai dari pengumpulan, pemilahan hingga ke tempat pembuangan akhir.”

Apalagi, kata Edi, plastik merupakan material yang memiliki banyak fungsi. Selain tahan lama, produk ini dapat dihasilkan dalam skala massal, murah, ringan, serta memiliki ketahanan gas dan uap air yang baik.

Plastik memiliki keunggulan dibandingkan material lain karena lebih mudah didaur ulang dibandingkan dengan material lain seperti kertas atau kaleng.

Inaplas mencatat produksi plastik kantong mencapai 360.000 metrik ton per tahun tahun. Untuk produksi ini, dibutuhkan setidaknya 300.000 tenaga kerja padat karya, belum termasuk di rangkaian rantai proses lanjutan, seperti pemasaran. “Jika terhenti [akibat gerakan Jakarta bebas plastik], dampak sosial dan ekonomi sangat besar,” katanya.

Dengan proses pemilahan sampah lalu dikelola secara baik dan tepat guna, tidak perlu ada pelarangan penggunaan plastik.

Sumber : Bisnis