Mahfud MD Dinilai Kader NU & Santri Ideologis Gus Dur

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. (Antara/Yudhi Mahatma)
09 Agustus 2018 17:02 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Status Mahfud MD sebagai kader Nahdatul Ulama (NU) sempat menjadi polemik setelah salah satu ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mempertanyakannya. Hal ini tak lepas dari kuatnya tarik-menarik dukungan massa NU karena beberapa tokoh dari ormas tersebut memiliki kans untuk menjadi cawapres pendamping Joko Widodo (Jokowi).

Mantan kuasa hukum Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Tohadi, menegaskan bahwa Mahfud merupakan kader NU dan pernah menjabat kepengurusan struktural di lingkungan NU. Pernyataan itu berlawanan dengan pernyataan sejumlah politikus PKB yang menyebut Mahfud bukan kader NU.

Tokopedia

“Pak Mahfud MD itu pernah menjadi penasehat Pengurus Wilayah GP Anshor DI Yogkakarta, pernah tercatat secara sah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) masa khidmat 2012-2017,” ujar Tohadi yang pernah menjadi Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum dan HAM DPP PKB, Kamis (9/8/2018).

Menurut pengajar Presiden University itu, Mahfud MD merupakan orang dekat sekaligus santri ideologis Gus Dur. Saat Gus Dur menjabat Ketua Dewan Syura DPP PKB dan ada konflik dengan Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB Mathori Abdul Djalil, ujarnya, Mahfud ditunjuk sebagai Ketua Tim Hukum Gus Dur untuk menghadapi gugatan Mathori di PN Jaksel hingga kasasi di MA.

“Saat Gus Dur konflik dengan Pak Mathori, Pak Mahfud MD itu ditunjuk sebagai ketua tim hukum dan kebetulan saya membantu beliau bersama kantor hukum dari Todung Mulya Lubis. Berkat kepakaran beliau dan Tim Bang Mulya, Gus Dur berhasil memenangkan PKB. Silakan bisa ditanyakan ke Bang Mulya,” ujar Tohadi.

Pikiran-pikiran Gus Dur itu, kata Tohadi, diterapkan dengan konsisten oleh Mahfud. “Itu nampak terlihat ketika menjadi Ketua MK. Warna putusan MK pada saat diketuai Pak Mahfud bertambah sangat progresif dan bernarasi keadilan subtansif bagi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, ketika bangsa ini memerlukan penguatan ekonomi, menurut Tohadi, maka pembangunan ekonomi harus ditopang oleh penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang kuat.

“Faktor pelambatan ekonomi, tidak dapat dipungkiri salah satunya, karena uang negara banyak yang dikorupsi, sementara penegakan hukum belum efektif membuat pelaku korupsi menjadi jera,” ujarnya.

Karena itulah, katanya, Jokowi perlu didampingi oleh orang yang mengerti politik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di samping sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan. “Ini ada pada figur Mahfud. Agar pemerintahan Jokowi nanti benar-benar bersih sesuai sesuai Nawa Cita Pemerintahan Jokowi,” ujarnya.