BPPT, Mobil Listrik, dan Kerja Keras Indonesia Menuju Mandiri Otomotif

seorang anggota staf BPPT sedang menguji baterai di laboratorium BPPT kompleks Puspiptek Serpong, belum lama ini. (Istimewa - BPPT)
09 Agustus 2018 15:53 WIB Ayu Prawitasari Nasional Share :

Solopos.com, SOLO — Upaya BPPT mengembangkan mobil listrik hingga stasiun daya dengan sistem quick charging tidak hanya menunjukkan komitmen Indonesia pada keselamatan lingkungan, melainkan ada kerja keras menuju Indonesia mandiri.

Enam hari lalu, tepatnya 3 Agustus 2018, dalam akun Instagram @jokowi, Presiden Joko Widodo, melontarkan sebuah pertanyaan tentang perkembangan industri mobil listrik nasional. Pertanyaan itu dia lontarkan setelah membuka Pameran Otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show 2018 di Tangerang, Kamis (3/8/2018).

Tokopedia

“Pemerintah Prancis dan Inggris tahun lalu menyatakan hendak melarang penjualan mobil nonlistrik mulai 2040. Lalu pemerintah Tiongkok bertekad jadi yang terdepan di dunia dalam mengembangkan mobil listrik. Bagaimana dengan kita? Negara kita bagian dari rantai produksi industri otomotif global. Tren sudah yang sudah dimulai di negara tetangga tinggal menunggu waktu untuk sampai Indonesia...”

Pertanyaan Jokowi tentang arah industri mobil listrik nasional dan kondisi negara-negara maju pada 2040 mendatang, menurut koordinator penelitian kendaraan listrik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Muhammad Nizam, sangat memungkinkan diterapkan di Indonesia. Ada waktu 22 tahun untuk mencapainya secara bertahap agar mendapat dukungan dari masyarakat.

“Bicara industri mobil listrik ini sangat kompleks, ada unsur teknologi dan sosial sekaligus. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Pengusaha knalpot, misalnya, bagaimana? Bisa kan diarahkan menjadi pembuat selongsong baterai. Nah, itu semua harus dipikirkan agar tidak ada gejolak. Ini bukan wacana menakutkan.”

Saat ini, kalangan industri maupun perguruan tinggi (PT) terus mengembangkan mobil listrik. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNS ini mengatakan PT bahkan sudah membuat prototipe kendaraan listrik yang hemat BBM dan ramah lingkungan.

Nizam berpendapat kepentingan mobil listrik bukan hanya terkait soal Sustaible Development Goals (SDGs) yakni kendaraan yang ramah lingkungan, melainkan kebingungan dan kerja keras yang sama di semua negara.

“Setelah puluhan tahun menggunakan kendaraan konvensional yang didominasi negara maju, sekarang ini kita menuju mobil listrik. Semua negara berangkat dari start yang sama, sama-sama berinovasi. Jadi sebenarnya ini kesempatan untuk mencapai kemandirian otomotif,” jelas dia kepada Solopos.com, Rabu (8/8/2018).

Saat pabrikan seperti Daihatsu, Yamaha, Wuling, dan lainnya memamerkan berbagai produk mobil hybrid, sejumlah perguruan tinggi juga terus meluncurkan prototipe mereka. Pusat Unggulan Iptek Sistem Kontrol Otomotif (PUI-SKO) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, contohnya, bekerja sama dengan PT PLN (Persero) dan Universitas Budi Luhur Jakarta me-launching tiga seri mobil inovatif bertenaga biodesel dan hybrid, belum lama ini. Di sisi lain, sekuter bertenaga listrik Gesits saat ini dalam proses diproduksi massal.

Sementara itu, UNS di laman resminya menyebutkan sebagai salah satu PTN (bersama 4 PTN terpilih lain) dalam pengembangan mobil listrik, terus mengembangkan Sebelas Maret Technology (Semar-T). Kini, mobil listrik Semar-T telah memasuki generasi kedua dengan kecepatan mencapai 80 km/jam. Kecepatan itu meningkat seratus persen dari generasi sebelumnya yang hanya mencapai 40 km/jam.

“Jadi rencana mobil listrik ini bukan hanya soal perkembangan teknologi atau mengurangi polusi, tapi lebih dari itu yaitu tantangan dan kesempatan kita agar mandiri otomotif. Jadi saat kita sangat tergantung pada negara lain di era mobil konvensional, begitu pula komponennya, nanti tidak seperti itu,” jelas dia.

Pemerintah melalui Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Kemenristekdikti bisa memegang peran kunci dengan pengadaan teknologi primer maupun sekunder. Indonesia nantinya tidak harus mengimpor komponen penting kendaraan karena bisa menyediakan sendiri kendaraan tersebut berikut seluruh komponen pendukungnya.

Mengutip dari laman bppt.go.id, pemerintah optimis bisa mewujudkan kemandirian otomatif. Hal itu disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, yang mengatakan pemerintah menargetkan 20% kendaraan yang dijual di Indonesia merupakan kendaraan listrik pada pada 2025 nanti.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Mohammad Mustafa Sarinanto, mengatakan sekrang ini sedang menjajaki kerja sama dengan Pertamina maupun pihak lain untuk pengembangan pengujian di dalam negeri. “Jadi kami berencana mengembangkan sistem pengisian listrik untuk kendaraan listrik. Kami juga akan membangun fasilitas pengujian untuk mendukung pengembangan kendaraan di masa depan,” jelas dia, Rabu.

Berbicara soal mobil listrik, menurut Nanto sapaan akrabnya, tidak bisa dilepaskan dari komponennya, di antaranya baterai dan charging. “Yang logis dikembangkan saat ini adalah tipe hybrid yang memadukan mesin dan listrik, jadi belum full listrik,” kata dia.

BPPT dalam waktu dekat bersama stakeholders terkait akan membahas mengenai progres pengembangan mobil listrik dalam negeri. “Banyak yang dibahas, intinya ya soal bagaimana charging yang cepat, harus menunggu atau bisa langsung ganti komponen? Bagaimana stasiun bahan bakar listrik tersedia di mana-mana tidak harus bergantung pada PLN karena akan menyulitkan pengembangan di daerah luar Jawa, dan sejenisnya,” jelas dia.

Pada Oktober mendatang, Nanto berencana menggelar acara uji coba mobil listrik dari Jogja menuju Baron, Gunung Kidul, Yogyakarta. BPPT saat ini mengembangkan panel surya penghasil listrik di Baron Technopark. “Semoga Oktober bisa terlaksana. Jadi selain menjajal kekuatan dan kecepatan mobil listrik, kita juga persiapkan stasiun bahan bakarnya di sepanjang perjalanan,” jelas dia.

Dengan adanya uji coba itu akan diketahui bagaimana kendala maupun sisi positif mobil listrik. “Apakah memang ada pengurangan polusi, benarkah ada penghematan energi, bagaimana pengisian bahan bakarnya, nanti bisa tahu,” kata dia. Nanto menambahkan era disruptive technology bisa dilihat dari dua sudut pandang, hambatan atau tantangan.

Dengan begitu, entitas mobil listrik bukan hanya menunjukkan komitmen pemerintah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030, melainkan narasi perjuangan kemandirian sebuah bangsa.