PKS akan Polisikan Andi Arief Soal Tweet Mahar Rp500 Miliar

Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman di Kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (30/7 - 2018). (Antara / Rivan Awal Lingga)
09 Agustus 2018 14:30 WIB John Andhi Oktaveri Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menempuh jalur hukum atas cuitan yang dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait mahar politik pada Pilpres 2019. Dalam akun Twitternya, Andi Arief menyebut PKS menerima uang dari Sandiaga S Uno terkait pencapresan.

Ketua DPP PKS Ledia Hanifa mengatakan bahwa tudingan Andi Arief tersebut sangat serius. Pasalnya, menerima mahar politik dalam proses pencalonan presiden merupakan tindakan pidana pemilu yang fatal.

"Pernyataan Andi Arief jelas fitnah keji. Ini tudingan tidak main-main yang memiliki konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan," kata Ledia, Kamis (9/8/2018).

Dia menyebut Andi Arief sebagai petinggi partai politik yang sempat berkuasa di Indonesia tidak selayaknya sembarangan melempar fitnah kepada institusi secara terbuka. Karena itulah PKS siap untuk membawa cuitan fitnah Andi Arief ke ranah hukum.

"Saya melihat tidak ada klarifikasi resmi dari partainya sehingga kami menyimpulkan ini juga merupakan sikap institusi partai tempat Andi Arief bernaung," katanya.

Cuitan Andi keluar setelah tersebar isu bahwa Partai Demokrat dan Partai Gerindra tidak mencapai titik temu soal pencapresan. Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menyatakan kekecewaannya dengan sikap Prabowo yang--kata dia--menyerah pada uang dan bukan berjuang.

Bahkan, Andi mengatakan Sandiaga Uno siap mengucurkan Rp500 miliar kepada PAN dan PKS untuk menjadi cawapres Prabowo. Dia pun memberi label Prabowo sebagai Jenderal Kardus karena tak punya sikap dan tak mau berpikir.

Munculnya nama Sandiaga membuat kejutan baru pada Pilpres 2019 setelah sebelumnya nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat disebut-sebut akan mendampingi Prabowo. Munculnya nama Sandi karena Partai Demokrat dan Gerindra tidak mencapai titik temu soal cawapres Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY ditolak oleh PAN dan PKS karena kedua parpol telah menyiapkan kadernya seperti Salim Segaf Aljufri dan Zulkifli Hasan. Sedangkan ijtima ulama GNPF merekomendasikan Ustaz Abdul Somad dan Salim Segaf.