Minta Cak Imin Realistis, Pengamat Ingatkan Kasus Kardus Durian

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar berbincang dengan Syafii Maarif di Nogotirto, Gamping, Sleman, Minggu (1/4/2018) - Harian Jogja/Irwan A. Syambudi
08 Agustus 2018 15:55 WIB John Oktaveri/Okezone.com Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Getolnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta kursi calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo (Jokowi) memancing kritik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin berharap Ketua PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, lebih relaistis dalam berpolitik saat ini jika sulit untuk membentuk poros ketiga Pilpres 2019.

Menurutnya, manuver politik PKB dengan "memperalat" para kiai NU untuk mendukung Cak Imin sebagai cawapres Jokowi--dengan ancaman akan membentuk poros ketiga bersama PAN dan PKS jika tidak menggandeng dirinya--hanya upaya untuk meningkatkan bergaining dan power sharing saja.

Tokopedia

“Jadi, PKB harus realistis, karena partai menengah seperti PKB bergaining-nya justru di situ. Jika tidak cawapres, maka kursi menterinya bertambah banyak dan tentu strategis,” ujar Ujang, Rabu (8/8/2018).

Menurut Ujang, justru akan menjadi naif jika PKB tidak bermanuver karena manuver PKB juga untuk menaikan elektabilitasnya. “Ancaman para ulama NU meski telah dibantah, juga bukan merupakan sikap PKB seutuhnya, karena PKB akan tetap dalam koalisi Jokowi,” ujarnya.

Karena itu, kata Ujang, saat ini hasrat untuk cawapres Jokowi itu sudah meredup. PKB juga tidak bisa menjual Cak Imin secara utuh karena masih menghadapi kasus "kardus durian" ketika menjadi Menakertrans pada 2011 atau era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dengan demikian sulit untuk membentuk poros ketiga Pilpres 2019, karena Jokowi sudah berhasil mengunci PKB dengan sempurna. “Dengan tidak ditetapkannya cawapres sampai saat ini, maka PKB tidak punya pilihan lain selain tetap dalam koalisi Jokowi,” ujar Ujang.

Kekuatan PAN, PKS, dan PKB juga tidak cukup kuat. Karena itu daripada tidak mendapat apa-apa, maka harus bertahan bersama koalisi Jokowi.

Sementara itu PAN dan PKS disarankan tetap berada dalam koalisi Prabowo. Sebab, jika bergabung dengan poros ketiga akan justru salah, karena PAN dan PKS memiliki calon sendiri yang masih berpeluang dipilih Prabowo sebagai cawapres.

“Dan PKS akan dianggap tidak konsisten jika mendukung Jokowi. Karena selama ini PKS lah yang berkampanye #2019gantipresiden. Lalu, PAN sendiri akan dianggap main dua kaki,” katanya.

Soal kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Kemenakertrans pada 2011, Cak Imin sudah berkali-kali membantah terlibat. Sudah ada tiga orang yang dijatuhkan vonis bersalah karena terbukti melakukan praktik korupsi dalam kasus tersebut. Mereka adalah Sesditjen P2KT I Nyoman Suisnaya, Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irbarelawan, dan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua Dharnawati.

Ketika itu, Dharnawati memasukan uang Rp1,5 miliar ke Kantor Kemenakertrans. Uang tersebut dimasukan ke dalam kardus buah durian. Sebab itu, kasus ini kerap dikenal kasus "kardus durian".

Uang tersebut merupakan tanda terima kasih karena PT Alam Jaya Papua telah diloloskan sebagai kontraktor DPPID di Kabupaten Keerom, Teluk Wondama, Manokwari, dan Mimika, dengan nilai proyek Rp73 miliar.

Pada persidangan di 2012, Dharnawati mengatakan uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian itu ditujukan untuk Cak Imin. Namun, Cak Imin berkali-kali membantah, baik di dalam atau luar persidangan.

Kolom 3 hours ago

Kiri Zaman Kini