MUI: Hentikan #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi!

Aksi di CFD Jakarta, Minggu (29/4 - 2018). (Youtube / Jakartanicus)
05 Agustus 2018 18:17 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mengimbau kepada masyarakat agar menghentikan melakukan gerakan #2019GantiPresiden maupun #2019TetapJokowi/Jokowi 2 Periode. Imbauan itu mengingat kini belum saatnya kampanye pemilihan umum untuk memilih pemimpin tertinggi di negeri ini.

"Karena ini belum waktunya kampanye, hentikan deklarasi 'ganti Jokowi' maupun 'tetap Jokowi'. Jadi dua-duanya, bukan hanya satu [ganti presiden]," ucap Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Cholil Nafis, disela-sela halaqah menjawab problematika dakwah yang diadakan MUI Sulawesi Tengah (Sulteng) di Kampus IAIN Kota Palu, Minggu (5/8/2018)).

MUI mengakui bahwa gerakan tersebut merupakan bentuk kebebasan dalam berdemokrasi. Karena itu, MUI tidak melarang melainkan mengimbau agar gerakan itu dihentikan. Dia khawatir kampanye #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi kedua kubu itu menimbulkan kekacauan, ketersinggungan, dan melahirkan berbagai persepsi yang menimbulkan instabilitas.

"Kalau kita bicara demokrasi, ya semua boleh. Tetapi kan ada fase yang disepakati oleh kita. Itu diatasnya soal aturan, etika itu ada di atasnya soal aturan. Karena itu MUI tidak melarang, kalau melarang MUI tidak punya hak," ujar Cholil Nafis.

Demi suasana kondusif dan lebih produktif, kata dia, kedua kubu tidak perlu melibatkan masa besar untuk kampanye yang saling berlawanan itu. "Besok itu pemilihan presiden, bisa diganti, bisa tidak di ganti. Artinya kalau dipilih ya tidak diganti, kalau enggak dipilih ya diganti. Jadi 2019 bukan penggantian, tapi pemilihan," sebut Cholil Nafis.

"Soal menghentikan, berilah calon alternatif yang lebih baik. Maka yang kita lakukan bukan hentikan, tetapi mengajukan ini calon yang lebih baik, orangnya lebih cerdas, lebih bermoral dan punya program yang lebih baik. Tapi kalau ganti-ganti tidak ada yang lebih baik, kan enggak kena juga," urai Cholil.

Menurut dia, gerakan dengan tagline mengganti presiden dan tidak mengganti presiden tidak dinamis secara akademik. Menurutnya, yang baik dalam proses demokrasi adalah dialektika akademis, perdebatan program, dan gagasan yang lebih maju, misalnya soal infastruktur dan pembangunan moral.

"Ya perdebatan itulah yang lebih baik. Tapi kalau hentikan presiden, lanjutkan presiden, dalam pendidikan demokrasi kurang mencerdaskan," katanya.

Sumber : Antara