Calon Anggota DPD Punya Harta Rp20 Triliun, Setara Kekayaan Ciputra

ilustrasi pemilu. (Solopos/Whisnu Paksa)
03 Agustus 2018 22:00 WIB Danang Nur Ihsan Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA — Calon anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) asal Papua, Wilhelmus Rollo, menjadi calon senator terkaya karena memiliki harta Rp20 triliun. Bahkan dengan harta sebanyak itu, Wilhelmus Rollo bisa masuk daftar 15 orang terkaya di Indonesia.

Harta Wilhelmus itu setara dengan kekayaan pengusaha Ciputra yang disebut majalah Forbes senilai sekitar US$1,4 miliar atau setara dengan Rp20,02 triliun. Kekayaan Wilhelmus itu bahkan lebih banyak dari Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang menurut Forbes memiliki harta sekitar US$1,1 miliar atau sekitar Rp15,7 triliun.

Tokopedia

Harta kekayaan kandidat calon anggota DPD bisa diakses publik melalui laman kpk.go.id/id/pantau-pilkada-dpd. Dalam laman yang diakses Solopos.com, Jumat (3/8/2018), harta Wilhelmus yang mencapai Rp20.005.765.593.909 itu jauh di atas kandidat calon senator lainnya seperti Muhammad Aunul Hadi dari Kalimantan Selatan dengan harta Rp474,23 miliar, Oesman Sapta Odang dari Kalimantan Barat Rp449,49 miliar, Almalik Pababari dari Sulawesi Barat Rp105,33 miliar, dan M. Alzier Dianis dari Lampung Rp97,97 miliar.

Besarnya harta Wilhelmus itu disebut karena memiliki tanah dengan nilai yang tinggi. ”Ada sebidang tanah yang menurut pelapor bernilai tinggi. Sebidang tanah di Muaratami, Jayapura," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah sebagaimana dikutip dari Detik.com.

KPK memastikan bakal mengklarifikasi harta kekayaan yang dilaporkan Wilhemus itu. Klarifikasi itu akan dilakukan jika Wilhelmus terpilih sebagai anggota DPD. Saat ini, KPK baru sampai tahap menerima laporan dari kandidat calon senator. Dari data di kpk.go.id/id/pantau-pilkada-dpd, terdapat 657 kandidat calon DPD yang mendapatkan akun untuk melaporkan harta mereka.

Dari jumlah itu, hingga Jumat pukul 17.57 WIB, sudah 510 kandidat calon anggota DPD yang melaporkan harta mereka dan 147 kandidat calon senator yang belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Bagi yang telah melaporkan LHKPN, statusnya beragam mulai draf, perlu perbaikan, proses verifikasi, diumumkan lengkap, hingga terverifikasi lengkap.