Skandal Korupsi SDA Libatkan 36 Bupati

Koalisi masyarakat sipil yang berasal dari Greenpeace, Walhi, Jatam, Yayasan Auriga Nusantara, serta ratusan masyarakat yang mengaku terdampak industri batubara melakukan demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/3/2018). (Liputan6.com - Helmi Afandi)
02 Agustus 2018 23:30 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan sekitar 36 kepala daerah (bupati) diduga terlibat skandal korupsi sumber daya alam (SDA).

Temuan Walhi itu dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam pertemuan dengan KPK, Walhi meminta KPK membongkar kasus korupsi SDA.

Tokopedia

"Jadi terkait kasus-kasus ini kami sudah melaporkan sebanyak 36 kasus kepala daerah [bupati] ke KPK dari berbagai provinsi," ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Dia mengatakan skandal korupsi SDA biasanya terjadi menjelang dan sesudah pemilihan umum (pemilu). Menurut dia, ada beberapa bupati yang menerima suap untuk memberikan izin baik untuk pertambangan maupun perkebunan. Padahal berdasarkan hasil temuan Walhi, gubernur sudah tidak memberikan izin kepada pihak swasta membuka tambang maupun perkebunan. Namun di level kabupaten praktik itu masih diizinkan. "Dari 36 kasus yang dilaporkan, sebagian besar ada di Sumatra dan Kalimantan," kata Nur Hidayati.

Namun, dia tak menjabarkan lebih jauh daerah mana saja yang kepala daerahnya terindikasi korupsi. Namun begitu, Nur Hidayati meminta KPK untuk mendorong pemerintah agar tidak lagi memberikan izin pertambangan ataupun perkebunan. Menurut dia, pengusaha tambang dan perkebunan hanya akan merusak SDA di Tanah Air. "Jadi tambang jangan lagi dikasih izin, sawit jangan lagi dikasih izin sebelum tata kelolanya menjadi lebih baik," ujarnya.  

Sumber : Liputan6.com

Kolom 3 hours ago

Kiri Zaman Kini