KPK Duga Mensos dan Dirut PLN Tahu Suap PLTU Riau-1

Menteri Sosial, Idrus Marham, menjawab pertanyaan awak media seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/7 - 2018). (Antara/Dhemas Reviyanto)
01 Agustus 2018 23:40 WIB Newswire Nasional Share :

Solopos.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan keterlibatan Menteri Sosial (Mensos), Idrus Marham, dan Direktur Utama (Dirut) PLN, Sofyan Basir, dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1.

Bahkan, menurut KPK, keduanya diduga mengetahui banyak soal proyek senilai US$900 juta itu. Lantaran dugaan tersebut, penyidik KPK kerap memeriksa keduanya.

Tokopedia

"Iya kalau dipanggil sebagai saksi, dianggap yang bersangkutan mungkin mengetahui kasus tersebut," ujar Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/8/2018).

Pemeriksaan terhadap Idrus Marham sendiri dalam kapasitasnya sebagai mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Idrus sudah dua kali diperiksa penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, dan pengusaha Johanes B. Kotjo. Begitu juga dengan Sofyan Basir, dia sudah dua kali dipanggil penyidik KPK. Hanya, saat panggilan kedua, Sofyan tak bisa memberikan keterangan kepada penyidik lembaga antirasuah.

Pemeriksaan keduanya selain berkaitan dengan dugaan aliran suap yang turut masuk ke kantong mereka, penyidik juga terus mendalami pertemuan Idrus dan Sofyan dengan kedua tersangka. Pertemuan mereka terungkap dalam kamera CCTV yang disita penyidik KPK.

Namun Syarif menolak menjelaskan lebih jauh peran Idrus dan Sofyan dalam proyek tersebut. "Peran kan enggak bisa saya jelaskan, kan materi penyelidikan," kata Syarif.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan Eni Maulani dan Johanes B. Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap senilai Rp4,8 miliar dari Johanes secara bertahap. KPK juga telah menyita Rp500 juta yang diduga merupakan pemberian keempat kepada Eni.

Pemberian pertama Eni diduga pada Desember 2017 senilai Rp2 miliar, pemberian kedua pada Maret 2018 senilai Rp2 miliar, dan pemberian ketiga pada 8 Juni 2018 senilai Rp300 juta. Ada dugaan pemberian tersebut melalui staf dan keluarga Eni.

Proyek PLTU Riau-1 masuk dalam proyek 35.000 Megawatt yang rencananya digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), PT PLN Batubara, dan China Huadian Engineering Co. Ltd. KPK sudah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap ini, di antaranya Idrus Marham, Sofyan Basir, serta Dirut PT Pembangkitan Jawa-Bali Investasi, Gunawan Y Hariyanto. Kemudian Dirut PT PJB, Iwan Agung Firstantara, dan Dirut PT Samantaka Batubara, Rudi Herlambang.

Pemeriksaan terhadap mereka untuk mendalami kongkalikong PT PJB dengan petinggi PT PLN terkait penunjukan langsung perusahaan Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara, dan China Huadian Engineering Co. Ltd menjadi satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut. Apalagi, dari balik jeruji besi, Eni Saragih sempat mengungkap peran Sofyan Basir dan Kotjo sampai PT PJB menguasai 51 persen aset. Nilai aset itu memungkinkan PT PJB menunjuk langsung Blackgold sebagai mitranya.

Pada Januari 2018, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani letter of intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-1. Samantaka rencananya menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-1.‎

Sumber : Liputan6.com