Pemerintah Myanmar Bentuk Tim Khusus Selidiki Krisis Rohingya

Pengungsi Rohingya di Malaysia (Reuters)
31 Juli 2018 16:10 WIB Chelin Indra Sushmita Internasional Share :

Solopos.com, YANGON – Mimpi buruk yang dialami warga Rohingya tak kunjung berakhir. Janji pemerintah Myanmar memberikan perlindungan dan tempat tinggal tak kunjung terwujud. Sampai saat ini, ratusan ribu warga Rohingya masih menetap di pengungsian Cox's Bazar, Kutupalong, Bangladesh.

Meski demikian, pemerintah Myanmar melakukan beragam upaya untuk mempercepat proses repatriasi warga Rohingya ke kampung halaman mereka di negara bagian Rakhine. Dilansir Channel News Asia, Selasa (31/7/2018), pemerintah Myanmar membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Rakhine. Sebab, warga Rohingya menolak dipulangkan ke Rakhine jika keamanan mereka tidak terjamin.

Tim penyidik itu terdiri dari empat orang, yakni dua anggota lokal dan dua dari luar negeri. Adapun dua orang dari luar negeri tersebut adalah Diplomat Filipina, Rosario Manalo, dan Kenzo Oshima, mantan Duta Besar Jepang untuk Pejabat Bangsa-Bangsa (PBB).

Sementara dua orang anggota lokal dari tim penyidik itu adalah pengacara Mya Thein dan seorang ekonom sekaligus mentan pejabat PBB, Aung Tun Thet. Mereka bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer Myanmar kepada etnis Rohingya.

"Tim penyidik independen akan menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia termasuk serangan teror yang dilakukan militan Rohingya (ARSA). Kami akan menyelidiki semuanya sampai tuntas agar tidak ada masalah di kemudian hari," demikian pernyataan resmi dari pemerintah Myanmar.

Sampai saat ini, lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine dan menetap di Bangladesh. Mereka hidup mengandalkan bantuan kemanusiaan yang disalurkan oleh pemerintah Bangladesh. Kehidupan yang serba terbatas itu membuat kondisi mereka semakin memprihatinkan. Namun, mereka menolak dipulangkan karena khawatir dengan keamanan nasib mereka.